Minggu, 1 November 2026

DVP Berita

Terkini
Perang

PERANG NARASI: Dari Gertakan Militer hingga Rekayasa Ketakutan

Membedah Perang Kognitif: Bagaimana Narasi Ketakutan Menyerang Psikologi Publik

Sumber foto: Kompasiana.com

Tujuan utama kampanye ini bukan lagi memenangkan pertempuran di lapangan, melainkan memanipulasi persepsi dan psikologi publik.

Ketika skenario perang hipotetis digambarkan media sebagai suatu kepastian mutlak—atau saat prospek keruntuhan ekonomi disajikan berkedok "analisis ahli"—tujuannya jelas: mengonversi rasa takut publik menjadi tindakan yang memperlemah ketahanan bangsa.

Hujatan narasi yang menanamkan ketakutan ini dirancang untuk menciptakan keputusasaan. Dampaknya, sebagian kelompok masyarakat mulai meyakini bahwa perlawanan hanya akan membawa pengorbanan yang sia-sia, dan menyerah adalah satu-satunya pilihan rasional. Polarisasi sosial inilah yang menjadi sasaran utama sekaligus dampak paling berbahaya dari perang psikologis tersebut.

Kunci Bertahan: Literasi Media dan Pengalaman Sejarah

Menghadapi gempuran ini, sikap rasional berupa penilaian risiko yang objektif, penolakan terhadap narasi panik, serta ketenangan dalam mengambil keputusan menjadi fondasi utama. Hal ini hanya bisa dicapai oleh masyarakat yang tangguh dan memiliki literasi media yang tinggi.

Berbagai konflik militer sejak era "Pertahanan Suci" (Perang Iran-Irak) telah memberikan pelajaran berharga bagi Iran dalam mengenali kekuatan, celah kerentanan, serta pentingnya ketahanan sosial. Kendati demikian, sejarah tidak bisa dijadikan jaminan mutlak untuk masa depan. Pengalaman masa lalu harus dijadikan bahan evaluasi guna memperbaiki kekurangan di lapangan.

Peran Masyarakat dan Pemerintah di "Keadaan Antara"

Dalam situasi gray zone—kondisi di mana perang skala penuh belum berkecamuk namun perdamaian tak sepenuhnya tercipta—masyarakat memikul tanggung jawab besar. Publik diimbau untuk:

1. Saring sebelum shering: Tidak menyebar berita yang belum terverifikasi dan selalu mencermati sumber informasi.

2. Kewaspadaan: Menjaga solidaritas nasional serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan melalui saluran resmi.

3. Literasi: Mengasah daya kritis guna mencegah prasangka, rumor, maupun pengalihan fokus dari ancaman luar menjadi konflik internal.

Di sisi lain, pemerintah dan para pejabat dituntut untuk menjaga kepercayaan publik. Transparansi, penyampaian informasi yang cepat dan jujur, keterbukaan terhadap kritik ahli, serta edukasi mengenai berbagai skenario darurat menjadi kewajiban yang tak bisa ditawar.

Mempertahankan kedaulatan Iran memerlukan lebih dari sekadar kesiapan alutsista; hal itu menuntut keberlanjutan ekonomi, efisiensi sumber daya, dan soliditas publik. Di tengah tekanan luar, kewaspadaan tanpa kepanikan serta optimisme yang berpijak pada realitas menjadi kunci utama untuk keluar dari krisis.

Sumber: Kompasiana.com. Baca selengkapnya di sumber

Artikel terkait

Berita terbaru

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share with