Analisis – Sembilan Belas Kursi, Satu Pintu yang Tetap Tertutup: Suara Warga Palestina di Israel dan Batas Sebuah Kotak Suara

Pemilu Israel 27 Oktober 2026 mencatat partisipasi dan perolehan kursi tertinggi bagi partai-partai Palestina. Pertanyaannya: apa yang bisa diubah oleh kursi di parlemen yang strukturnya tidak memberi mereka tempat di pemerintahan?

Selasa, 27 Oktober 2026. Di Sakhnin, kota Palestina di Galilea, Israel utara, antrean mengular di tempat pemungutan suara. Kota itu mencatat partisipasi tertinggi di seluruh Israel, 87 persen, menurut laporan Associated Press. Di kota-kota Palestina lain, pemilih pertama kali berdiri berdampingan dengan orang-orang yang puluhan tahun memilih menjauhi kotak suara rezim Zionis. Lima pekan sebelumnya, panitia pemilu yang diisi wakil partai-partai Knesset memutuskan menyingkirkan dua daftar utama Palestina dari pemilu ini; Mahkamah Agung membatalkannya dengan suara bulat pada 2 Oktober. Hasilnya adalah 19 kursi dari 120, rekor sepanjang sejarah. Namun pada hari-hari setelah pemungutan suara, tidak satu pun dari dua blok Yahudi yang bersaing memperebutkan 61 kursi mayoritas tampak bersedia menggandeng mereka. Suara itu sudah sampai ke Knesset. Pertanyaannya, sampai ke mana ia bisa melangkah.

Warga Palestina berkewarganegaraan Israel, sekitar 21 persen dari 10 juta penduduk menurut Al Jazeera, selama ini dikenal sebagai “pemilih yang absen”. Pada 2026, tradisi itu patah. Sebagian analis menyebut mereka penentu nasib pemerintahan berikutnya. Sebagian lain, seperti penulis Ghada Majadli di Middle East Eye, mengingatkan bahwa kemenangan di kotak suara tidak mengubah struktur negara yang menaungi mereka.

Artikel ini mencoba menimbang kedua pembacaan itu. Satu hal perlu dinyatakan sejak awal: tesis di sini bersifat analitis dan argumentatif, bukan pembenaran moral atas satu pihak dalam kubu Palestina. Angka kursi, tanggal, dan keputusan lembaga adalah fakta yang kami verifikasi silang. Penilaian bahwa kursi parlemen “tidak cukup” adalah argumen, dan kami tunjukkan di mana argumen itu punya lawan yang serius.

Pertanyaan intinya sederhana. Ketika sebuah minoritas memilih dalam jumlah rekor untuk melindungi dirinya, apakah ia sedang merebut kekuasaan, atau hanya memperpanjang napas di dalam sistem yang tidak dirancang untuk menyertakannya?

Pintu yang Hampir Ditutup oleh Panitia Pemilu

Kronologinya penting, karena ia menjelaskan sebagian lonjakan partisipasi. Pada pekan terakhir September, Komite Pemilihan Pusat Israel memberikan suara untuk mendiskualifikasi daftar Joint List, aliansi Hadash, Ta’al, dan Balad, serta Ra’am (Daftar Arab Bersatu). Keduanya diputuskan dengan perbandingan 18 suara berbanding 5, menurut Jerusalem Post. Permohonan datang dari Likud, Otzma Yehudit pimpinan Itamar Ben Gvir, dan sebuah forum sayap kanan. Panitia juga mendiskualifikasi anggota Knesset Ofer Cassif dan ketua Balad, Sami Abu Shehadeh.

Pada Jumat, 2 Oktober, sembilan hakim Mahkamah Agung membatalkan diskualifikasi kedua daftar itu secara bulat. Menurut laporan Israel National News, bukti yang diajukan tidak memenuhi standar yurisprudensi untuk mendiskualifikasi sebuah daftar. Jaksa Agung Gali Baharav-Miara sebelumnya juga menolak diskualifikasi Ra’am karena bukti dianggap tidak cukup.

Di titik ini kita perlu adil. Keputusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa lembaga yudisial Israel masih menjadi benteng terhadap upaya penyingkiran politik, dan para pembela Israel akan menunjuk ini sebagai bukti bahwa sistemnya bekerja. Pembacaan itu tidak bisa diabaikan. Tetapi kita juga mencatat bahwa upaya diskualifikasi datang bukan hanya dari kubu Netanyahu: Yisrael Beytenu pimpinan Avigdor Liberman, yang berada di blok oposisi, ikut memilih menyingkirkan Joint List dan Ra’am, menurut Times of Israel. Pintu itu dijaga oleh banyak tangan, bukan hanya satu.

Pengadilan menyelamatkan hak untuk dipilih. Ia tidak menjawab pertanyaan lebih sulit: dipilih untuk apa?

Angka-angkanya jelas. Menurut Mossawa Center yang dikutip CNN, partisipasi warga Palestina mendekati 80 persen, dibandingkan sekitar 53 persen pada pemilu sebelumnya. Hasil akhir Komite Pemilihan Pusat yang dilaporkan AP menunjukkan hampir 840.000 suara untuk Ra’am dan Joint List, naik 64 persen dari 2022. Kedua partai meraih 19 kursi, melampaui rekor sebelumnya, 15 kursi. Menurut Jerusalem Post, Joint List mendapat 12 kursi dan Ra’am tujuh. Proyeksi awal malam pemilu sempat menyebut 17 hingga 18 kursi; angka final 19 baru keluar setelah seluruh suara dihitung.

Mengapa mereka datang? Majadli menulis bahwa sebagian penting motifnya adalah meluasnya represi ke wilayah 1948. Laporan lapangan mendukung gambaran itu. Pada 13 September, tenda-tenda kelompok pemukim muncul di perbukitan yang oleh warga disebut al-Rus, di atas kota Majd al-Krum di Galilea. Menurut Al Jazeera, ratusan warga memprotes selama beberapa hari sampai Dana Nasional Yahudi (KKL-JNF) memerintahkan tenda dibongkar; lokasinya bersih pada 16 September. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyebut pembongkaran itu sebagai penyerahan diri terhadap kekerasan, menurut Ynet.

Ada nuansa yang perlu dicatat: klaim bahwa pos itu “digerakkan” Smotrich adalah tafsir Majadli, sedangkan fakta yang terdokumentasi adalah tenda didirikan, diprotes, lalu dibongkar. Kemenangan lokal itu nyata, tetapi ia juga menunjukkan bahwa warga Palestina bisa menang ketika mereka bergerak bersama, bukan hanya ketika mereka memilih. Kubu Netanyahu pun ikut memobilisasi: pada hari pemungutan suara, koalisi Netanyahu memperingatkan lonjakan suara Arab, taktik yang oleh politisi Arab disebut rasis, menurut Al Jazeera. Setelah pemilu, Likud menuntut Shin Bet menyelidiki kemungkinan campur tangan asing atas partisipasi itu. Komite Pemilihan Pusat memang menginstruksikan Shin Bet menyelidiki dugaan keterlibatan asing; sejauh yang kami temukan, belum ada bukti yang dipublikasikan.

Aritmetikanya terbuka. Hasil akhir yang dilaporkan Jerusalem Post dan Times of Israel: blok Netanyahu 53 kursi, blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot 48 kursi, partai-partai Palestina 19. Likud meraih 27 kursi, Yashar milik Eisenkot 21, B’Yachad pimpinan Naftali Bennett 12, Demokrat pimpinan Yair Golan delapan, dan Yisrael Beytenu tujuh. Tidak ada blok yang menyentuh 61 tanpa suara Palestina.

Namun pintu koalisi tidak otomatis terbuka. Sebelum pemilu, Eisenkot menyatakan kepada Jerusalem Post bahwa Ra’am dan Joint List bukan mitra koalisi yang layak. Ia juga membantah laporan Channel 12 bahwa ia berjanji memasukkan Ra’am ke pemerintahan. Liberman lebih tegas lagi: “Read my lips: No government will be formed with Ra’am.” Likud, yang pada September mengajukan diskualifikasi terhadap kedua partai itu, setelah pemilu menyebut hasilnya upaya “Islamisasi Israel”, menurut Al Jazeera. Pada awal November, ada tanda-tanda pergerakan. Ahmad Tibi dari Joint List mengatakan partainya akan merekomendasikan kandidat dari partai-partai Zionis anti-Netanyahu, dengan Eisenkot sebagai pilihan yang diperkirakan, dan menjanjikan dukungan dari luar pemerintahan, menurut Times of Israel, dan ABC News melaporkan sebagian pengamat membaca sikap Eisenkot melunak.

Presiden Isaac Herzog dijadwalkan memulai konsultasi dengan partai-partai pada Rabu, 4 November, dan kandidat yang ditunjuk punya 28 hari menyusun koalisi, dengan perpanjangan maksimal 14 hari, menurut Jerusalem Post. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Skenario yang dibahas media Israel mencakup pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan dari luar, pemerintahan persatuan nasional, atau pemilu ulang.

Perlu pula dicatat kritik dari dalam: Ra’am sendiri, menurut analis yang dikutip Al Jazeera, menyatakan kesediaan bergabung dengan pemerintahan Eisenkot dengan syarat urusan keamanan internal dikelola partai itu. Itu pilihan politik yang sah, tetapi ia mengundang pertanyaan yang kita bahas di bawah.

Inilah inti argumen Majadli: hak memilih tidak membatalkan struktur diskriminatif negara. Mari kita lihat apa yang bisa diverifikasi.

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara-Bangsa Rakyat Yahudi, disahkan Knesset pada Juli 2018 dengan suara 62 berbanding 55. Menurut Adalah, undang-undang itu menetapkan identitas negara sebagai eksklusif Yahudi dan menurunkan bahasa Arab dari bahasa resmi menjadi bahasa dengan “status khusus”. Kedua, Adalah mencatat lebih dari 65 undang-undang Israel yang mendiskriminasi warga Palestina dalam berbagai bidang, termasuk akses tanah dan partisipasi politik. Artikel Majadli menyebut angka 50; angka itu tampaknya berasal dari versi lama basis data Adalah, sehingga kami memakai angka terbaru. NGO Monitor, lembaga pemantau pro-Israel, menilai metodologi Adalah longgar dan sebagian undang-undangnya tidak otomatis diskriminatif. Itu perdebatan nyata yang pembaca berhak tahu.

Ketiga, label “apartheid”. B’Tselem (Januari 2021), Human Rights Watch (April 2021), dan Amnesty International (Februari 2022) menyatakan Israel menjalankan rezim apartheid, dan laporan Amnesty serta HRW memasukkan perlakuan terhadap warga Arab di dalam Israel. Pemerintah Israel menolak tuduhan itu dan menyebutnya bias. Kita tidak perlu bersikap netral terhadap diskriminasi; tetapi kita perlu jujur bahwa istilah ini diperdebatkan secara hukum, dan bahwa pendukung Israel menunjuk hak pilih warga Arab sebagai argumen tandingan. Majadli menjawab argumen itu dengan jernih: kewarganegaraan mengintegrasikan individu sambil menundukkan klaim kolektif atas tanah dan penentuan nasib sendiri.

Hak memilih adalah hak individu. Persoalan Palestina selalu menyangkut hak kolektif: tanah, bahasa, dan penentuan nasib sendiri.

Perdebatan di kalangan Palestina sendiri sama pentingnya dengan perdebatan antara Palestina dan Israel. Sebagian menolak ikut pemilu atas dasar prinsip, karena enggan melegitimasi institusi negara yang berdiri di atas pengusiran 1948. Majadli menggambarkan posisi itu dengan hormat, dan juga mengakui bahwa kali ini bahkan sebagian pemboikot sepanjang hidup ikut memilih.

Jalan parlementer pun punya biayanya. Ra’am, yang terkait Gerakan Islam di Israel, pada 2021 menjadi partai Arab pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan, dan menurut Arab Center Washington DC, pemimpinnya Mansour Abbas secara terbuka menerima Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis serta terbuka pada bentuk pengabdian nasional sukarela bagi warga Arab. Sebagian warga Palestina menilai itu oportunistis. Pendukungnya menjawab bahwa pengaruh dari dalam, termasuk anggaran dan keamanan komunitas, lebih berguna daripada kemurnian dari luar. Joint List, aliansi tiga partai, berdiri di posisi yang berbeda dan juga menghadapi dilema: Tibi menyatakan dukungan dari luar pemerintahan.

Kita tidak berada dalam posisi menghakimi mereka dari Jakarta. Yang bisa kita katakan: kedua jalan itu adalah ikhtiar orang-orang yang menanggung risikonya sendiri, dan keduanya membutuhkan evaluasi jujur atas hasil, bukan sekadar perayaan angka.

Majadli menolak memisahkan pemilu ini dari Gaza dan Tepi Barat. Kami sependapat bahwa memisahkannya adalah kekeliruan analitis. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip Palestine Information Center pada 31 Oktober 2026, jumlah korban tewas sejak 7 Oktober 2023 berada di kisaran 74.570 hingga 74.594 jiwa, dengan sekitar 175.800 terluka, bergantung pada tanggal pelaporan. Itu angka otoritas kesehatan Gaza; kami tidak menemukan verifikasi independen terpisah untuk pembaruan terbaru, dan angkanya masih bergerak. Sejak gencatan senjata Oktober 2025, kementerian yang sama mencatat sekitar 1.580 warga Palestina tewas lagi.

Anadolu, mengutip penilaian yang dirujuk UNCTAD, melaporkan lebih dari separuh rumah sakit dan klinik primer di Gaza tidak berfungsi. Di balik angka-angka itu ada keluarga Palestina dan anak-anak Palestina yang kehilangan rumah dan orang-orang tercinta. Para syuhada sipil itu jarang disebut dalam pidato kampanye mana pun.

Di sinilah argumen Majadli paling tajam: mengganti Netanyahu dengan Eisenkot, menurutnya, hanya meredam bentuk kekerasan tertentu dan tidak mengubah struktur. Argumen itu punya sandaran sejarah, sebab pembangunan permukiman di Tepi Barat berlangsung di bawah pemerintahan dari berbagai spektrum. Tetapi lawan argumennya juga jujur patut didengar: bagi warga yang bergantung pada keputusan polisi, anggaran, dan izin bangunan, siapa yang memegang kementerian bisa menentukan apakah sebuah rumah dibongkar tahun ini. “Tidak mengubah struktur” tidak sama dengan “tidak ada bedanya”. Dua kalimat itu perlu dipegang sekaligus.

Jarak antara Jakarta dan Sakhnin tidak menghapus tanggung jawab kita. Tiga langkah berikut merujuk langsung pada data di atas.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kalimat itu bukan khusus bagi Indonesia; ia dirumuskan oleh bangsa yang tahu rasanya berada di luar meja kekuasaan.

Warga Palestina di Israel baru saja membuktikan sesuatu yang tidak bisa dibantah: ketika dipukul mundur, mereka datang lebih banyak. Pengadilan membuka pintu pencalonan, kotak suara memberi 19 kursi, dan tekanan lapangan seperti di Majd al-Krum memperlihatkan bahwa warga bisa menahan bulldozer tanpa menunggu parlemen. Semua itu nyata, dan semua itu belum cukup.

Sebab kursi tidak sama dengan kekuasaan, dan kekuasaan tidak sama dengan kesetaraan. Majadli benar bahwa perayaan yang melupakan Gaza, Tepi Barat, dan para tahanan hanya akan memperkuat fragmentasi yang ingin diciptakan sistem itu. Para pembelanya benar bahwa menutup mata pada pintu yang terbuka juga bukan kearifan.

Dalam beberapa pekan ke depan, kita akan tahu apakah 19 kursi itu menjadi kunci, atau hanya angka rekor yang dicatat sejarah lalu dilewati. Dan jika meja itu tetap tertutup, apa yang akan dipilih sebuah generasi yang baru saja belajar bahwa suaranya dihitung, tetapi tidak diundang duduk?

Sumber: Gaza Media. Baca selengkapnya di sumber