Trump Tunda Sanksi Baru untuk Rusia, Sebut Demi Kepentingan Nasional AS

WASHINGTON, KOMPAS.TV – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda pemberlakuan paket sanksi baru terhadap Rusia yang baru saja ditandatanganinya menjadi undang-undang. Trump menyebut penundaan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional AS.

Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada Jumat (16/10/2026), Trump menyampaikan kepada Kongres bahwa penundaan sanksi tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional.

Keputusan itu diambil hanya dua hari sebelum tenggat penerapan sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang. Padahal, Trump baru menandatangani undang-undang tersebut bulan lalu.

Langkah mendadak itu menuai kecaman dari Partai Demokrat di Kongres AS.

Paket sanksi yang dinamai berdasarkan mendiang Senator Lindsey Graham tersebut dirancang untuk membatasi aliran dana yang digunakan Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Undang-undang itu disusun oleh Graham bersama Senator Richard Blumenthal dari Partai Demokrat. Keduanya mengusulkan sanksi terhadap pejabat dan bank Rusia, serta armada kapal tanker yang digunakan untuk mengangkut minyak dan energi Rusia.

Paket tersebut juga memberi wewenang kepada Trump untuk mengenakan tarif hingga 100 persen terhadap lima negara pengimpor minyak atau gas alam Rusia terbesar.

Pengecualian dapat diberikan kepada negara yang mengimpor kurang dari 15 persen ekspor gas alam Rusia dan telah mengambil langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan tersebut.

Blumenthal mengecam keputusan Trump yang menangguhkan pemberlakuan sanksi tersebut.

Dalam pernyataannya, ia menilai Trump mengabaikan mayoritas warga Amerika, perwakilan mereka di Kongres, serta sekutu AS di Eropa.

“Pengecualian ini tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional kita, melainkan sepenuhnya untuk mengambil hati Vladimir Putin,” kata Blumenthal.

Sumber: Kompas.tv. Baca selengkapnya di sumber