Tiga Bulan Dikepung Asap, Karhutla Didesak Jadi Bencana Nasional

Jakarta,SuaraMetropolitan – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dampaknya masih dirasakan masyarakat selama tiga bulan terakhir memunculkan desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional. Selain itu, pemerintah diminta segera mengevakuasi kelompok rentan, terutama anak-anak dan orang tua, ke wilayah yang aman dari paparan asap.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Ia menilai, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla yang telah mengganggu berbagai aspek kehidupan warga di wilayah terdampak.

“Bila perlu anak-anak kecil orang tua diungsikan dulu ke daerah yang aman dari asap, ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia,” kata Daniel dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I itu menilai, kondisi karhutla saat ini telah memasuki situasi darurat, tidak hanya dari sisi kesehatan dan lingkungan, tetapi juga sosial serta ekonomi masyarakat yang terdampak asap.

Atas kondisi tersebut, Daniel meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih serius.

“Kami atas nama rakyat yang terdampak memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini dengan menetapkan status kebencanaan ini sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Daniel mengatakan, selama tiga bulan terakhir masyarakat di Kalimantan harus menjalani aktivitas di tengah kepungan asap dan api. Kondisi tersebut dinilainya sangat membahayakan kesehatan, terlebih dampak karhutla masih dirasakan hingga saat ini.

“Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, 3 bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak. Penderitaan apalagi yang kau dustakan,” ucap dia.

Politikus PKB itu mengakui pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan karhutla. Namun, upaya tersebut dinilainya belum menunjukkan hasil yang signifikan karena asap masih menyelimuti wilayah terdampak dan mengganggu kehidupan masyarakat.

“Asap masih tebal, berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Daniel mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menangani karhutla. Menurutnya, penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Ia juga menyoroti keterbukaan Malaysia dan Singapura untuk membantu mengatasi persoalan karhutla. Menurutnya, kerja sama lintas negara diperlukan agar seluruh kekuatan dapat dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

“Faktanya malah sudah bencana internasional. Agar segala kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran, bantuan luar negeri juga kita butuhkan, kita tidak menutup diri,” ucap Daniel.

Daniel menegaskan, penerimaan bantuan dari luar negeri bukan berarti menunjukkan kelemahan pemerintah. Ia menilai, besarnya persoalan dan dampak karhutla yang melintasi batas negara membutuhkan kerja sama antarnegara untuk mengatasinya.

“Ini bukan menunjukkan pemerintah lemah tapi ini masalah yang sangat besar, dan berdampak antarnegara yang butuh kerja sama antar kawasan,” sambungnya. (*)

Sumber: SuaraMetropolitan. Baca selengkapnya di sumber