Subhan Djaya Mappaturung Raih Penghargaan Nasional, Transformasi Layanan Hukum KALLA Jadi Sorotan

MAKASSAR – Transformasi tata kelola hukum yang dijalankan KALLA mendapat pengakuan di tingkat nasional. Chief Legal & Sustainability Officer KALLA, Subhan Djaya Mappaturung, berhasil meraih penghargaan Indonesia’s Most Respected In-House Counsel 2026 kategori Transportation dalam ajang In-House Counsel Awards (IHCA) 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang diselenggarakan Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) di Nusa Dua, Bali, pada 8–9 Oktober 2026.

Pengakuan ini menjadi salah satu pencapaian dalam perjalanan profesional Subhan yang telah berkarier lebih dari tiga dekade di lingkungan KALLA.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengalaman kepemimpinan, kontribusi strategis, dan inisiatif pengembangan fungsi hukum perusahaan dalam mendukung tata kelola serta pertumbuhan bisnis.

Di bawah kepemimpinannya, fungsi legal KALLA terus diarahkan untuk tidak sekadar menangani persoalan hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Perjalanan karier Subhan di KALLA mencerminkan pengalaman yang tidak terbatas pada satu bidang pekerjaan.

Sebelum dipercaya menjabat Chief Legal & Sustainability Officer, ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis dalam organisasi.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Operations Manager, Human Capital & Corporate Affair Division Head, Chief Operating Officer, hingga Chief Human Capital Officer.

Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari kegiatan operasional, sumber daya manusia, hingga perumusan strategi bisnis.

Bekal lintas fungsi itu kemudian menjadi bagian dari pendekatannya dalam memimpin transformasi layanan hukum perusahaan.

Dalam pengelolaan bisnis yang semakin kompleks, fungsi legal dituntut memahami kebutuhan operasional sekaligus memastikan setiap keputusan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan tersebut mendorong fungsi legal KALLA untuk terlibat lebih awal dalam proses identifikasi risiko dan pemberian pertimbangan hukum.

Dengan demikian, peran penasihat hukum internal tidak hanya muncul ketika perusahaan menghadapi persoalan, tetapi juga dalam proses pencegahan risiko.

Dorong Digitalisasi Layanan Hukum melalui MACCA System

Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam transformasi fungsi legal KALLA adalah Digital Legal Service Ecosystem melalui portal layanan internal perusahaan bernama MACCA System.

Sistem tersebut dikembangkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan hukum yang lebih cepat, terukur, dan berbasis data.

Penguatan layanan dilakukan melalui penerapan Legal Helpdesk, standardisasi proses pelayanan hukum, serta pengukuran Service Level Agreement (SLA).

Melalui pendekatan tersebut, kualitas dan efektivitas layanan legal di berbagai unit bisnis KALLA diharapkan semakin meningkat.

Digitalisasi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan yang lebih terstruktur.

Dengan mekanisme layanan yang terstandar, kebutuhan pendampingan hukum dari unit bisnis dapat dikelola melalui proses yang lebih jelas.

Penggunaan indikator SLA memungkinkan perusahaan memiliki dasar pengukuran terhadap pelayanan yang diberikan.

Meski demikian, perusahaan belum merinci angka peningkatan kecepatan layanan maupun hasil pengukuran SLA setelah penerapan sistem tersebut.

Karena itu, pengembangan MACCA System lebih tepat dipandang sebagai langkah transformasi yang sedang didorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan layanan hukum.

Legal KALLA Didorong Jadi Mitra Strategis Bisnis

Subhan menegaskan bahwa fungsi legal perusahaan harus mampu memberikan kontribusi yang lebih luas daripada sekadar menyelesaikan persoalan hukum.

Menurutnya, tim legal perlu terlibat dalam proses identifikasi risiko serta mendukung pengambilan keputusan manajemen.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi seluruh tim Legal KALLA yang terus berupaya menghadirkan layanan hukum yang semakin baik. Kami ingin memastikan bahwa fungsi Legal tidak hanya hadir ketika terdapat persoalan hukum, tetapi juga mampu berperan sejak awal dalam mengidentifikasi risiko, memberikan solusi, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat,” ungkap Subhan.

Pernyataan tersebut menggambarkan arah transformasi yang menempatkan fungsi hukum sebagai bagian dari sistem pengelolaan risiko perusahaan.

Dalam praktik bisnis, keputusan manajemen dapat berkaitan dengan berbagai aspek regulasi, kontrak, hubungan kerja, maupun kewajiban perusahaan.

Karena itu, keterlibatan fungsi legal sejak tahap perencanaan diharapkan dapat membantu perusahaan memahami konsekuensi hukum sebelum suatu keputusan dilaksanakan.

Pendekatan preventif tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penguatan tata kelola perusahaan.

Selain mengembangkan layanan berbasis digital, KALLA juga memperkuat koordinasi internal melalui Legal Forum.

Forum tersebut menjadi wadah diskusi strategis bagi tim legal dalam membahas perkembangan regulasi dan berbagai potensi risiko hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan.

Melalui forum ini, tim legal didorong untuk melakukan analisis terhadap perubahan ketentuan hukum serta menyusun langkah mitigasi sesuai kebutuhan organisasi.

Penguatan kolaborasi juga diarahkan untuk menjaga keselarasan kebijakan hukum di lingkungan unit bisnis KALLA.

Langkah tersebut menjadi penting bagi perusahaan yang memiliki berbagai aktivitas usaha dengan kebutuhan pendampingan hukum yang berbeda.

Dengan komunikasi yang lebih terintegrasi, fungsi legal diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang tidak hanya mempertimbangkan kepatuhan, tetapi juga risiko dan keberlanjutan bisnis.

Subhan menyampaikan bahwa digitalisasi dan kolaborasi merupakan bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih profesional dan adaptif.

“Melalui digitalisasi, standardisasi layanan, dan kolaborasi yang semakin terintegrasi, kami terus mendorong fungsi legal menjadi mitra strategis bagi seluruh unit bisnis. Harapannya, setiap langkah yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus memperkuat budaya kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.

Miliki Latar Belakang Pendidikan Multidisiplin

Sumber: Rakyatku.Com. Baca selengkapnya di sumber