Rusia Dorong Dialog Negara Teluk di Tengah Ancaman Konflik Iran-AS

BAHRAIN—Rusia mendukung upaya negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk mencegah kembali pecahnya perang skala penuh di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga mengusulkan pembaruan konsep keamanan kolektif di kawasan Teluk.

Lavrov menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat menteri ke-9 Dialog Strategis Rusia-GCC di Bahrain, Minggu (18/10/2026). Ia menekankan pentingnya keterlibatan negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan Teluk dalam menentukan langkah untuk menjaga keamanan regional.

Menurut Lavrov, konsep keamanan kolektif yang diperbarui perlu mempertimbangkan kepentingan negara-negara di kawasan serta mendorong dialog langsung di antara negara Teluk dan negara-negara tetangganya.

Ia menambahkan, versi sebelumnya dari usulan tersebut telah dibahas bersama kalangan politik, akademisi, dan pakar di negara-negara anggota GCC selama beberapa dekade terakhir.

Lavrov menyerukan dialog langsung di antara negara-negara Teluk dan negara-negara tetangga, termasuk Irak dan Yordania. Menurut dia, negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut harus memiliki suara penentu dalam memastikan langkah-langkah untuk menjamin keamanan regional.

Ia menjelaskan konsep yang diusulkan Moskow juga membuka peluang keterlibatan pihak-pihak dari luar kawasan untuk mendukung proses tersebut.

“Konsep kami bertujuan untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti yang Anda ketahui, kami mengusulkan pelibatan pihak-pihak dari luar kawasan untuk menciptakan kondisi yang mendukung, termasuk pimpinan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta, jika Anda berminat, negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, guna membantu memperkuat proses ini,” kata Lavrov.

Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Rusia mendorong mekanisme keamanan regional melalui dialog dan keterlibatan berbagai pihak.

Lavrov menyebut penguatan hubungan dengan negara-negara anggota GCC sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri Moskow. Ia menyoroti peningkatan kerja sama ekonomi serta komunikasi rutin di tingkat tinggi antara kedua pihak.

Menurut Lavrov, nilai perdagangan antara Rusia dan negara-negara anggota GCC meningkat 45 persen pada tahun lalu.

Kerja sama kedua pihak juga terus berjalan berdasarkan rencana aksi bersama untuk periode 2023–2028. Rusia menilai stabilitas kawasan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan ekonomi tersebut.

“Efektivitas kerja sama ekonomi kami sangat bergantung pada stabilitas kawasan,” ujarnya.

Lavrov juga menyoroti peran dialog strategis Rusia-GCC dalam memfasilitasi pembahasan berbagai persoalan regional dan internasional. Forum tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperluas hubungan perdagangan, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan.

Di tengah upaya diplomatik Rusia tersebut, Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth, Sabtu (17/10), mengatakan Iran harus memilih antara meninggalkan ambisi nuklir dan mencapai kesepakatan atau menghadapi aksi militer yang menghancurkan.

“Iran akan segera harus membuat pilihan, apakah mereka akan meninggalkan ambisi tersebut di meja perundingan atau menghadapi kehancuran seperti yang dapat ditimbulkan Amerika dan akan dilakukan dengan cepat jika diperlukan,” kata Hegseth kepada para taruna Korps Pelatihan Perwira Cadangan (ROTC) dan calon anggota militer di Universitas Tennessee.

Hegseth menuduh Teheran membangun persenjataan rudal konvensional dalam jumlah besar untuk mencegah kemungkinan serangan militer terhadap negaranya, sementara tetap mengejar ambisi nuklir.

Menurut dia, kekuatan militer AS diperlukan untuk menekan pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan agar bersedia berunding.

Kepala Pentagon itu juga menuding Iran mendukung kelompok-kelompok bersenjata di kawasan Timur Tengah melalui pendanaan.

Hegseth mengatakan bahwa Iran “mendanai kelompok proksi seperti Hizbullah dan mendanai kelompok proksi lainnya, Houthi di Yaman”. Ia menambahkan bahwa Washington telah berupaya mencegah serangan terhadap pasukan dan kapal-kapal AS.

Ia menggambarkan kebijakan AS terhadap Iran sebagai bagian dari upaya yang lebih luas di bawah Presiden AS Donald Trump untuk menegaskan kembali kekuatan Amerika.

Upaya tersebut, menurut Hegseth, mencakup penindakan terhadap kartel narkoba serta pembatasan pengaruh Iran, China, dan Rusia di Amerika Latin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber: Harianjogja.com. Baca selengkapnya di sumber