Prancis Terapkan Kewaspadaan Maksimum Jelang Demo Nasional 24 Oktober

Menteri Delegasi untuk Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan bahwa pemerintah mempertahankan tingkat kewaspadaan maksimum menjelang demonstrasi nasional yang direncanakan berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

“Kami berada pada tingkat kewaspadaan maksimum” menjelang 24 Oktober, kata Jean-Didier Berger kepada stasiun televisi BFMTV, Kamis (22/10/2026).

Ia menyatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun dalam beberapa hari dan pekan mendatang apabila pelarangan demonstrasi maupun kegiatan budaya dan olahraga dinilai perlu dilakukan.

Berger juga mengatakan bahwa jumlah personel keamanan yang dikerahkan pada Sabtu (24/10) akan meningkat 20 persen dibandingkan saat 17 Oktober 2026.

“Kami telah membatalkan cuti. Kami juga telah memanggil kembali personel yang seharusnya sedang menjalani cuti dan kini tidak lagi mengambil cuti,” jelasnya.

Pasukan Sentinelle juga akan dikerahkan, bersama unit khusus seperti unit militer GIGN dan unit kepolisian RAID.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Emmanuel Macron memanggil seluruh badan intelijen ke Istana Elysee. Langkah itu dilakukan setelah badan-badan tersebut mendapat sorotan karena dinilai gagal mengantisipasi mobilisasi massa pada 17 Oktober.

Perdana Menteri Ssbastien Lecornu dan para menteri terkait turut menghadiri pertemuan keamanan tersebut.

Prancis dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung kerusuhan di sejumlah kota sejak Sabtu, 17 Oktober 2026.

Aksi yang awalnya dipicu persoalan pendidikan dan kondisi sekolah itu berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, mencerminkan kemarahan masyarakat terhadap kenaikan biaya hidup, ketimpangan ekonomi, dan penurunan kualitas layanan publik.

Situasi memanas ketika ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis, Sabtu (17/10). Sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, tetapi sejumlah kelompok terlibat bentrokan dengan polisi, melakukan penjarahan toko, membakar kendaraan, dan merusak bangunan publik.

Reuters melaporkan pada Minggu, 18 Oktober 2026 bahwa kerusuhan tersebut menjadi salah satu gelombang kekerasan terparah yang dialami Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Lantas, apa yang sebenarnya menyebabkan Prancis dilanda gelombang protes besar-besaran hingga berujung kerusuhan?

1. Kenaikan biaya hidup dan tekanan ekonomi

Salah satu pemicu utama demonstrasi adalah meningkatnya beban ekonomi masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan biaya bahan bakar membuat banyak warga merasa semakin sulit mempertahankan daya beli mereka.

Persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena masyarakat menilai kebijakan pemerintah belum cukup menjawab kebutuhan kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Kemarahan terhadap kondisi ekonomi ini mengingatkan publik pada gerakan Yellow Vests atau Gilets Jaunes yang muncul pada 2018.

Saat itu, kenaikan pajak bahan bakar menjadi salah satu pemicu demonstrasi yang kemudian berkembang menjadi protes lebih luas terhadap ketimpangan dan kebijakan ekonomi pemerintah.

Pada Oktober 2026, kekecewaan serupa kembali mengemuka. Namun, demonstrasi kali ini juga melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat lain yang memiliki tuntutan berbeda.

2. Kondisi sekolah dan kekurangan tenaga pengajar

Gelombang demonstrasi terbaru di Prancis bermula dari persoalan pendidikan, khususnya kondisi sekolah menengah yang dinilai semakin memprihatinkan.

Aksi mulai berkembang pada September 2026 setelah muncul protes terkait kekurangan guru dan tenaga pendukung, keterbatasan sumber daya, serta kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Salah satu titik awalnya adalah aksi mogok tenaga sekolah di Lycée Saint-Exupéry di wilayah Créteil pada 17 September. Pelajar kemudian ikut menyuarakan keberatan terhadap kondisi pembelajaran yang mereka anggap tidak memadai.

Dalam perkembangannya, aksi menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk Paris, Marseille, Lyon, Lille, dan Bordeaux. Guru, orang tua, serta serikat pekerja turut bergabung untuk mendesak pemerintah memperbaiki fasilitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.

Masalah pendidikan kemudian menjadi pintu masuk bagi tuntutan yang lebih luas, terutama mengenai ketimpangan sosial, anggaran layanan publik, dan masa depan generasi muda.

3. Kekecewaan terhadap pemerintah dan ketimpangan sosial

Di balik persoalan ekonomi dan pendidikan, demonstrasi juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap arah kebijakan pemerintah Presiden Emmanuel Macron.

Sebagian demonstran menilai layanan publik semakin terbebani, sementara masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar protes terhadap satu kebijakan. Ada akumulasi kekecewaan yang melibatkan berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda.

Gerakan mahasiswa dan pelajar pun bertemu dengan kelompok yang sebelumnya memperjuangkan isu biaya hidup, kesejahteraan pekerja, dan pemerataan ekonomi. Perpaduan tuntutan tersebut membuat demonstrasi berkembang menjadi tantangan politik yang lebih besar bagi pemerintah.

Situasinya semakin sensitif menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027. Ketidakpuasan masyarakat berpotensi menjadi isu penting dalam persaingan politik mendatang.

Besarnya jumlah demonstran tidak berarti seluruh peserta terlibat dalam kekerasan. Sebagian besar massa turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan secara damai, sedangkan kerusuhan melibatkan kelompok-kelompok yang melakukan perusakan, penjarahan, dan bentrokan dengan aparat.

Pada 17 Oktober, sejumlah kota mengalami insiden serius. Balai Kota Limoges terbakar, bangunan publik di Marseille diserang, sedangkan fasilitas dan pertokoan di Lyon turut mengalami kerusakan.

Di Paris, bentrokan terjadi ketika polisi berusaha mengendalikan massa. Aparat menggunakan gas air mata dan melakukan tindakan pengamanan untuk membubarkan kelompok yang terlibat kekerasan.

Pemerintah Prancis menyalahkan kelompok ekstrem kiri dan pelaku kriminal atas sejumlah aksi perusakan. Namun, tuduhan tersebut merupakan penilaian pihak berwenang dan tidak berarti semua demonstran berasal dari kelompok tersebut.

Presiden Macron juga menegaskan bahwa tuntutan masyarakat yang disampaikan secara damai tidak boleh disamakan dengan tindakan penjarahan dan perusakan.

Dengan kata lain, kemarahan sosial menjadi latar belakang demonstrasi, sedangkan tindakan kekerasan oleh sebagian kelompok memperburuk situasi di lapangan.

Dampak demonstrasi pada pertengahan Oktober 2026 cukup besar. Menurut laporan Reuters pada 18 Oktober, lebih dari 500.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai kota pada Sabtu. Sementara itu, laporan Associated Press menyebut jumlah peserta diperkirakan mencapai 550.000 hingga 800.000 orang.

Jumlah pasti peserta berbeda menurut sumber dan metode penghitungan, tetapi kedua laporan menunjukkan besarnya mobilisasi masyarakat.

Pada Minggu (18/10), Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyatakan bahwa polisi telah menangkap sekitar 2.400 orang di seluruh Prancis.

Sumber: Aktual.com. Baca selengkapnya di sumber