PPMI Kawal Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan dan Komite Pengawasan Nasional

Subang – Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jawa Barat menggelar Jambore Laskar PPMI se-Jawa Barat di kawasan hutan pinus Desa Segalaherang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, pada 17-18 Oktober 2025.

Kegiatan yang mengusung tema "MANDIRI – MAJU – SEJAHTERA – ALLAH RIDHO" ini diikuti 105 hingga 160 laskar dari 7 kabupaten/kota yakni Subang, Karawang, Purwakarta, Bogor, Majalengka, Bekasi, dan Cianjur.

Jambore ini menjadi ajang tempa mental dan konsolidasi strategi besar PPMI dalam mengawal implementasi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Daeng Wahidin: 70% Perusahaan Bandit, Hanya 30% Taat Aturan

Presiden PPMI Daeng Wahidin menyampaikan pernyataan keras soal kondisi perburuhan nasional.

"Bersama kita tidak ingin kaum buruh Indonesia itu dirugikan oleh kelakuan-kelakuan daripada oknum-oknum pengusaha yang memang pengusaha hitam tidak mau menjalankan aturan, karena tingkat ketaatan perusahaan terhadap aturan itu hanya sekitar 30 persen, jadi masih 70 persen perusahaan Indonesia itu bandit semua. Nah ini sama-sama kita harus kawal sama-sama," tegas Daeng Wahidin di hadapan ratusan laskar berseragam hitam.

Kawal Aturan Turunan UU dan Komite Pengawasan Nasional

Daeng Wahidin menegaskan perjuangan belum selesai meski UU Ketenagakerjaan telah disahkan. Babak baru justru dimulai pada pengawalan aturan turunan.

"Persoalan aksi unjuk rasa ke depan ini karena undang-undang ini memiliki banyak turunan baik itu peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan presiden dan lain sebagainya yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang itu. Nah itu perlu kita kawal secara serius karena itu nanti yang akan digunakan sebagai juklak oleh dinas-dinas tenaga kerja untuk melaksanakan aturan itu," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis Komite Pengawasan Nasional yang akan dibentuk melalui Keppres.

"Termasuk kita nanti yang ada di Komite Pengawasan Nasional dengan Keppres. Peraturan perusahaan yang tidak jelas di undang-undang itu akan dijelaskan lebih lanjut. Nah ini yang harus kita kawal agar benar-benar sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo, bahwa tidak boleh ada PHK terjadi selama dia memimpin Negeri ini," tegasnya.

Laskar Orang Pilihan, Siap di Meja Perundingan

Presiden KBMI sekaligus Presiden PPMI menekankan laskar PPMI adalah orang-orang pilihan, yang bukan hanya sebagai garda terdepan dalam setiap aksi dan mengawal persoalan perburuhan, tapi juga laskar disiapkan dan akan diberi pendidikan hukum, serta dapat berdiskusi di meja perundingan dalam membantu hak-hak buruh.

Sumber: www.trawlmediaindonesia.id. Baca selengkapnya di sumber