Politisi Jerman Desak Pemerintahnya Hentikan Pengiriman Senjata dan Bantuan ke Ukraina
Politisi Jerman mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pengiriman senjata dan bantuan finansial ke Ukraina demi memprioritaskan kepentingan nasional.

Berlin, MINA – Pemimpin bersama partai sayap kanan Jerman, Alternatif untuk Jerman (AfD), Alice Weidel mendesak pemerintahnya menghentikan bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina. Seruan itu disampaikan Weidel dalam wawancara dengan majalah The Economist, Kamis (15/10).
Weidel menilai Ukraina tidak mungkin mengalahkan Rusia secara militer, sehingga membiayai perang hanya akan membebani ekonomi Jerman tanpa hasil di medan tempur.
Ia menyebut belanja Jerman untuk perang itu lebih dari 100 miliar, sementara negaranya sendiri berutang besar. Menurutnya, kepentingan Jerman harus didahulukan, dan perang tersebut bukan kepentingan Jerman.
Sehari sebelumnya, Rabu (14/10), parlemen negara bagian Sachsen-Anhalt menyetujui usulan agar bantuan militer dan keuangan nonkemanusiaan Jerman kepada Ukraina dihentikan.
Usulan bertajuk “Perundingan Damai, Bukan Perluasan Perang di Ukraina” itu diajukan AfD dan Partai Aliansi Sahra Wagenknecht (BSW), dan diloloskan dalam sidang khusus di Magdeburg. Isinya meminta pemerintah negara bagian mendesak pemerintah federal menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina dan mencabut sanksi ekonomi terhadap Rusia.
Usulan tersebut ditentang Partai Persatuan Demokrat Kristen (CDU), Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau, dan Partai Kiri. Namun, AfD dan BSW menguasai kursi cukup untuk memenangkan pemungutan suara.
Ketua fraksi AfD di Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, meminta anggaran lebih diprioritaskan bagi warga Jerman dan mendorong diplomasi dengan Rusia. Politikus BSW Claudia Wittig menilai sanksi terhadap Rusia gagal mencapai tujuannya.
Keputusan itu tidak otomatis mengubah kebijakan luar negeri Jerman. Menurut ARD Tagesschau, urusan sanksi dan bantuan militer merupakan kewenangan pemerintah federal dan lembaga Uni Eropa.
Keputusan parlemen negara bagian juga tidak mengikat secara hukum, dan pemerintah negara bagian hanya diminta mengupayakan perubahan lewat Bundesrat. Tekanan politik terhadap Kanselir Friedrich Merz meningkat setelah AfD menang dalam pemilihan parlemen Sachsen-Anhalt pada 6 September 2026. []
Sumber: Minanews.net. Baca selengkapnya di sumber
Artikel terkait
Berita terbaru
Festival Berlabuh Deli Serdang Tembus 125 Besar Event Nasional
Berawal dari inisiatif para alumni Duta Wisata sejak 2023, Festival Budaya Berlabuh di Deli Serdang terus berkembang hingga masuk dalam 125 besar Karisma Event...
Pemimpin Tertinggi Iran mengeluarkan serangkaian arahan tegas dan peringatan keras kepada AS dan Israel.
Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei telah memerintahkan militer untuk memperbarui daftar target AS dan Israel serta bersiap untuk menanggapi ancaman apa pun, tanpa memandang...
Presiden Prabowo Berikan Taklimat kepada Peserta P3MDI dan Rapimnas Kadin di Hambalang
Presiden Prabowo Berikan Taklimat kepada Peserta P3MDI dan Rapimnas Kadin di Hambalang
Prabowo Terima 250 Anggota Kadin di Hambalang
Prabowo menerima 250 anggota Kadin dan 400 peserta P3MDI di Hambalang. Pertemuan membahas investasi domestik dan pengembangan industri masa depan.