Pezeshkian Minta AS Cabut Sanksi Sebelum Negosiasi Dilanjutkan

Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta Amerika Serikat (AS) menghentikan tekanan dan ancaman serta mencabut sanksi sebelum perundingan untuk mengakhiri perang kedua negara dilanjutkan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan Asim Munir di Teheran pada Selasa (20/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (21/10/2026).

Pakistan dan Qatar berperan sebagai mediator dalam konflik Iran-AS. Menurut laporan lembaga penyiaran pemerintah Iran, IRIB, Pezeshkian menilai kebijakan Washington menjadi penyebab meningkatnya ketegangan regional, termasuk gangguan di Selat Hormuz.

Dalam pertemuan dengan Munir, Pezeshkian mendesak pemerintah AS menjelaskan alasan dimulainya perang dan menghentikan tindakan yang menurutnya memperburuk konflik.

"Semua masalah regional, mulai dari meningkatnya ketegangan hingga gangguan di Selat Hormuz, berakar dari sikap AS yang gemar mengobarkan perang," kata Pezeshkian, sebagaimana dilaporkan IRIB.

Pezeshkian juga meminta Washington bertanggung jawab atas dimulainya konflik yang berdampak pada kedua negara dan kawasan sekitarnya.

"Amerika harus menjelaskan mengapa mereka memulai perang tersebut, dan menyeret diri mereka sendiri dan dunia ke dalamnya," ujar Pezeshkian.

Mengenai kemungkinan dimulainya kembali perundingan yang sebelumnya menemui jalan buntu, Pezeshkian menegaskan bahwa penghentian tekanan dan pencabutan sanksi merupakan prasyarat bagi Iran.

"Sebelum negosiasi apa pun, mereka (AS-red) harus terlebih dahulu mengakhiri tekanan dan ancaman, serta mencabut sanksi," ujar Pezeshkian.

Ia juga menyoroti rendahnya kepercayaan masyarakat Iran terhadap pemerintah AS. Menurut Pezeshkian, kekhawatiran akan serangan baru membuat proses diplomasi sulit dilanjutkan.

"Saat ini, bangsa kami tidak mempercayai Amerika. Mereka meyakini jika kami memulai negosiasi, mereka akan kembali menyerang kami," ujar Pezeshkian.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yang juga memimpin tim negosiasi Teheran, menyampaikan sikap serupa saat bertemu Munir. Ia menilai Washington harus memenuhi tuntutan Iran untuk memulihkan kepercayaan dalam proses perdamaian.

"Kami tidak memiliki hal baru untuk disampaikan; Amerika tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan Iran kecuali jika mereka memenuhi tujuh persyaratan tersebut," ujar Ghalibaf.

Tujuh persyaratan yang dimaksud mencakup penghentian permusuhan di Timur Tengah, termasuk di Lebanon, pencairan aset Iran yang dibekukan, pencabutan sanksi terhadap minyak Iran, serta penghentian blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyebut tuntutan tersebut tidak dapat diterima.

Konflik bermula pada 28 Februari 2026 ketika AS dan Israel melancarkan serangan skala besar terhadap Iran. Gencatan senjata sempat tercapai pada April, kemudian disusul penandatanganan nota kesepahaman antara Washington dan Teheran pada Juni.

Namun, pelaksanaan kesepakatan itu terhenti di tengah ketidakpastian keamanan di Selat Hormuz, jalur strategis bagi pasokan minyak dan gas dunia. Iran mengklaim memiliki kendali atas selat tersebut dan menargetkan kapal-kapal yang dianggap melintas tanpa izin, sedangkan AS menuntut kebebasan navigasi serta memberlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan Iran.

Perselisihan mengenai keamanan dan akses pelayaran di Selat Hormuz turut menghambat diplomasi kedua negara. Menurut laporan yang dikutip Detikcom, perundingan tidak langsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB sebelumnya gagal menghasilkan terobosan.

Sumber: Lensa Hukum. Baca selengkapnya di sumber