Sabtu, 31 Oktober 2026

DVP Berita

Terkini
Nasional

Perkuat Pasokan Energi Nasional, PNBP Minerba Tembus Rp127,74 Triliun Halaman 1

Bagaimana upaya pemerintah menjaga pasokan energi sekaligus memperkuat keuangan negara? Simak selengkapnya!

Sumber foto: Kompasiana.com

Pemerintah melaporkan perkembangan pengamanan pasokan bahan bakar minyak (BBM), penguatan sistem kelistrikan, dan peningkatan penerimaan negara dari sektor energi serta mineral. Laporan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Dalam laporan itu, pemerintah memaparkan sejumlah perkembangan, mulai dari ketersediaan BBM nasional hingga nilai ekspor batu bara dan nikel. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperbaiki distribusi energi dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Bahlil menyampaikan bahwa stok Pertalite atau BBM beroktan 90 secara nasional berada pada kisaran 16–18 hari. Sementara itu, jenis BBM lainnya dilaporkan berada di atas standar minimum nasional.

Terkait kendala pasokan di Bali, Bahlil menjelaskan bahwa persoalan tersebut disebabkan keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa Timur, bukan karena kekurangan cadangan nasional. Setelah dilakukan penanganan, stok BBM di Bali dilaporkan telah mencapai sekitar 12 hari.

Pemerintah juga mengantisipasi hambatan pengiriman energi akibat cuaca dan kondisi geografis, termasuk pendangkalan sungai di Kalimantan dan wilayah Asmat, Papua.

Untuk LPG, cadangan nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari. Adapun cadangan komoditas energi lainnya mencapai lebih dari 20 hari.

Pengadaan Energi Diperkuat, Impor Solar Dikurangi

Dalam upaya memperbaiki tata kelola pengadaan energi, Bahlil melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden mengenai pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui skema antarpemerintah atau government-to-government (G2G) melalui Badan Layanan Umum (BLU).

Pemerintah juga mencatat perkembangan dalam pengurangan impor solar. Menurut Bahlil, impor solar CN48 telah dihentikan, sedangkan sebagian kebutuhan solar CN51 masih dipenuhi melalui impor.

Kebijakan pengadaan dan penguatan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan energi serta memperkuat pengelolaannya.

Gangguan Listrik di Batam Telah Ditangani

Di sektor ketenagalistrikan, Bahlil melaporkan bahwa gangguan pasokan listrik yang sebelumnya terjadi di Batam telah ditangani.

Pemerintah selanjutnya berupaya memperkuat keandalan sistem listrik di berbagai daerah agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menikmati pasokan yang lebih stabil.

Ketersediaan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan rumah tangga, pelayanan publik, dan aktivitas produksi. Karena itu, pemerintah menargetkan penguatan sistem untuk mencegah terjadinya pemadaman bergilir.

Sumber: Kompasiana.com. Baca selengkapnya di sumber

Artikel terkait

Berita terbaru

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share with