Peringati Hari Santri Nasional 2026, Pemkab Mukomuko Susun Roadmap Penguatan Ekosistem Pesantren Terintegrasi

Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober 2026 menjadi momentum kebangkitan pondok pesantren di Kabupaten Mukomuko. Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menunjukkan komitmen kuat untuk mengintervensi keberadaan pesantren melalui penyusunan dokumen roadmap transformasi pesantren terintegrasi 2026-2029.

Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober menjadi momentum penting bagi kebangkitan lembaga pendidikan pondok pesantren di Kabupaten Mukomuko.

Tidak hanya sebagai perayaan rutin, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Bapperida menunjukkan komitmennya untuk memperkuat peran pesantren melalui berbagai kebijakan teknis yang strategis, mulai dari tata kelola kelembagaan, manajemen, transformasi digitalisasi, hingga kemandirian pesantren melalui program santripreneurship.

Seluruh kebijakan tersebut dirancang dalam Dokumen Roadmap Ekosistem Transformasi Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Terintegrasi 2026-2029 Kabupaten Mukomuko.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapperida Kabupaten Mukomuko, Singgih Pramono, M.H., melalui Sekretaris Bapperida, Weni Jaro M.Si., mengatakan, “Program peningkatan sarana prasarana kelembagaan pondok pesantren merupakan salah satu program prioritas daerah, dalam konteks ini tentunya arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kita melihat pesantren memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan daerah, utamanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan iman dan taqwa generasi masa depan, serta melakukan perubahan peradaban di tengah masyarakat. Makanya Bapak Bupati fokus untuk memberdayakan peran serta lembaga pendidikan ini dalam pembangunan,” ujar Weni.

Ia menjelaskan, agar kebijakan daerah dapat terintegrasi dengan baik, Bapperida menyusun dokumen roadmap ekosistem pesantren terintegrasi.

Untuk finalisasi draft dokumen roadmap tersebut, pihaknya akan mengundang perwakilan pondok pesantren, Kementerian Agama, dan perangkat daerah teknis guna mendapatkan masukan yang lebih komprehensif.

Di tempat terpisah, Pengasuh Pondok Pesantren AFNA, K.H. Miftahul Huda Alchakimi, mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dapat lebih memperhatikan keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Mukomuko.

Sumber: ISBCenter.com. Baca selengkapnya di sumber