Perhimpunan Dokter Umum Percepat Pembentukan Tim Siaga Bencana

TANGERANG, KOMPAS – Kehadiran dokter dan tenaga kesehatan dalam penanganan wilayah bencana menjadi prioritas Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP PDUI). Untuk itu, dalam masa jabatannya yang baru berlangsung selama satu bulan, Ketua PP PDUI, Ardiansyah Bahar meluncurkan Tim Siaga Bencana bersamaan dengan Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel D'Prima, Tangerang, Sabtu (17/10/2026) malam.

Ardiansyah menyatakan, peluncuran tim siaga bencana diprioritaskan karena menjelang akhir tahun kerap terjadi lonjakan bencana alam tanpa antisipasi memadai. Tenaga medis dan dokter dibutuhkan untuk menangani masalah kesehatan korban bencana terutama di posko penanganan bencana.

“Peluncuran tim ini dipercepat agar prosedur penanganan kesehatan pada wilayah bencana lebih terstruktur dan sistematis,” ujar Ardiansyah.

Hal ini, menurutnya, sejalan dengan salah satu fungsi dokter yaitu untuk melayani masyarakat di luar tugas utama mereka yang melayani di dalam ruang rumah sakit. Selama ini PDUI selalu turun melayani masyarakat ketika terjadi bencana, seperti pada bencana yang baru-baru ini terjadi di Sumatera, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan.

Jumlah dokter yang dilantik dalam peluncuran Tim Siaga Bencana berjumlah 60-70 orang dan ditempatkan masing-masing di setiap Provinsi. Satu provinsi disiapkan tim berjumlah 10 orang.

Lebih lanjut, Ardiansyah menyatakan pentingnya kehadiran dokter umum pada posko bencana. Sebab setelah masyarakat korban bencana tinggal di posko atau pengungsian, mereka seringkali mengalami gangguan kesehatan. Ia menyatakan, kesehatan korban bencana sisi sanitasi, konsumsi kurang terjaga sehingga mereka lebih rentan jatuh sakit.

Ketua Kolegium Dokter Indonesia (KDI) Dr Nurhadji Abdulah Kastari yang juga hadir dalam rapat ini menyatakan bahwa selama ini penempatan dokter di wilayah bencana belum meluas dan masih terpusat.

Nurhadji menekankan pula bahwa di luar kebencanaan, ada pengabdian-pengabdian yang telah dilakukan dengan penuh pengorbanan. Maka penting untuk memperhatikan kesejahteraan dokter dan perlindungan hukum bagi dokter-dokter yang bertugas di daerah terpencil. Perhatian ini ditekankannya menimbang berbagai kasus kekerasan yang menimpa dokter daerah belakangan ini.

Dalam penanganan bencana di Indonesia, kehadiran dokter dan tenaga kesehatan sudah didukung melalui sistem respons kesehatan. Berbagai sistem ini terintegrasi baik melalui dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, maupun tim medis dari berbagai lembaga dan organisasi kemanusiaan.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono, melihat kecukupan tenaga medis tidak dapat digeneralisasikan untuk semua kejadian bencana.

Pada bencana berskala besar, kebutuhan tenaga medis meningkat tajam. Terutama ketika banyak wilayah terdampak secara bersamaan.

Namun, Daryono memandang, seringkali persoalan keterbatasan tenaga medis bukan disebabkan oleh keterbatasan jumlah. Menurutnya, permasalahannya lebih kepada kecepatan mobilisasi, pemerataan penempatan, akses menuju lokasi, dan keberlanjutan pelayanan.

Terbatasnya pelananan kesehatan di wilayah bencana juga terjadi akibat gangguan dan kerusakan fasilitas kesehatan. Bangunan puskesmas dan rumah sakit di wilayah bencana seringkali terdampak. Berbagai fasilitas seperti gangguan listrik, air bersih, komunikasi, obat, dan akses transportasi seringkali terputus.

Dalam situasi ini, bukan berarti fasilitas kesehatan berhenti beroperasi. Sebagian tetap memberikan pelayanan, sementara fasilitas yang terganggu dapat dibantu melalui pos kesehatan, rumah sakit lapangan, tim medis bergerak, serta sistem rujukan ke rumah sakit yang masih berfungsi.

Daryono menekankan, dalam situasi bencana, penanganan Kesehatan harus memprioritaskan kelompok rentan.

"Yang terpenting adalah memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan. Terutama untuk kasus kegawatdaruratan, kelompok rentan, ibu hamil, bayi, lansia, serta penderita penyakit kronis," tegasnya.

Lebih lanjut, menurutnya, tantangan utama pelayanan kesehatan saat bencana adalah menjaga akses dan kesinambungan layanan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan menggerakkan tenaga medis.

Beberapa faktor pendukung juga harus menjadi prioritas, diantaranya; fasilitas kesehatan yang siap beroperasi, ketersediaan logistik, sistem rujukan, komunikasi darurat, dan koordinasi lintas sektor.

Sumber: Kompas.id. Baca selengkapnya di sumber