Pemprov Kalteng Nilai Karhutla Belum Penuhi Status Bencana Nasional

Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) belum mengusulkan penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena kondisi di lapangan dinilai belum memenuhi indikator yang ditetapkan pemerintah pusat. Meski demikian, kabut asap masih berdampak pada kesehatan masyarakat, dengan 7.098 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di Kota Palangka Raya pada 18 September hingga 14 Oktober 2026, dilansir dari Detikcom.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden menjelaskan, keputusan mengenai status bencana nasional berada di tangan pemerintah pusat. Penetapannya mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk korban meninggal dunia, korban luka-luka, kelumpuhan kegiatan ekonomi, serta kerusakan sarana dan prasarana vital.

Linae menyampaikan bahwa dampak asap bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan status bencana. Pemerintah juga perlu menilai tingkat korban dan gangguan terhadap berbagai sektor penting sebelum mengambil keputusan.

"Bencana nasional itu dari pusat yang menentukan. Ada indikator-indikatornya. Salah satunya adalah jumlah korban terdampak. Bukan hanya terdampak asap, melainkan mencakup korban meninggal dunia, korban luka-luka, hingga kelumpuhan perekonomian dan kerusakan sarana prasarana vital," ujar Linae Victoria Aden, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Linae menilai kondisi karhutla di Kalimantan Tengah belum mencapai tingkat yang diperlukan untuk penetapan status tersebut. Karena itu, Pemprov Kalteng belum menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah pusat.

"Secara kasat mata kita belum sampai ke situ. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa kita mengusulkan ke pusat untuk masuk dalam bencana nasional. Pusat juga belum menentukan Kalteng masuk dalam status bencana nasional," tegas Linae Victoria Aden, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng.

Di tengah belum adanya usulan status bencana nasional, dampak kesehatan akibat kabut asap tetap menjadi perhatian. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mencatat 7.098 kasus ISPA berdasarkan laporan dari seluruh 11 puskesmas selama periode 18 September hingga 14 Oktober 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Riduan menjelaskan bahwa ISPA dapat menyerang masyarakat dari berbagai kelompok umur. Risiko penyakit tersebut tidak terbatas pada anak-anak dan lanjut usia, tetapi juga mencakup penduduk usia produktif.

"Artinya tidak hanya kena pada umur tertentu, tapi hampir semua usia bisa kena ISPA," ujar Riduan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mengoperasikan rumah oksigen dengan dukungan tenaga kesehatan dan mahasiswa semester akhir melalui kerja sama dengan Universitas Eka Harap.

Riduan menyebutkan bahwa fasilitas tersebut telah tersebar di sejumlah lokasi di Kota Palangka Raya. Jumlahnya dapat ditambah apabila kondisi cuaca dan kualitas udara mengalami penurunan.

"Totalnya sampai kemarin ada 47 rumah oksigen yang tersebar di Kota Palangka Raya," ujar Riduan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Ia menjelaskan bahwa perluasan fasilitas tersebut menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan apabila kondisi lingkungan semakin memburuk. Penambahan rumah oksigen ditujukan untuk memperkuat pelayanan bagi masyarakat yang mengalami dampak kabut asap.

"Kalau memang cuaca bertambah jelek, insyaallah kita perluas," ujar Riduan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Sumber: bsinews.id. Baca selengkapnya di sumber