Netanyahu Klaim Tengah Bahas Pemindahan Warga Gaza dengan Sejumlah Negara

Tel Aviv, MINA – Perdana Menteri Israel netanyahu/">Benjamin Netanyahu mengatakan pada Kamis (22/10) ia secara pribadi akan berupaya merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza dan tengah melakukan diskusi dengan negara-negara yang berpotensi menerima mereka.

Pada saat yang sama, ia menegaskan kembali niat Israel untuk tetap mempertahankan kendali militer atas lebih dari 60 persen wilayah tersebut. Middle East Monitor melaporkan.

Dalam sebuah wawancara dengan media Israel, Channel 7, menjelang pemilihan umum Knesset pada 27 Oktober, Netanyahu menyatakan pemerintahannya secara aktif menjajaki pengaturan agar warga Palestina dapat meninggalkan Gaza.

“Setiap warga Palestina di Gaza harus memiliki kebebasan untuk pergi,” ujar Netanyahu, seraya menyebutkan hambatan utamanya adalah menemukan negara yang bersedia menerima mereka.

“Kami sedang mengupayakan hal ini; saya sendiri mengerjakannya dengan cukup sungguh-sungguh. Sudah ada beberapa perkembangan awal, meskipun saya tidak ingin merinci detailnya,” tambahnya.

Netanyahu tidak menyebutkan negara mana saja yang terlibat dalam diskusi tersebut ataupun memberikan informasi mengenai kemajuan negosiasi. Ia juga tidak mengungkapkan apakah sudah ada negara yang setuju untuk menerima warga Palestina dari Gaza.

Perdana Menteri Israel tersebut mengeklaim sekitar 150.000 warga Palestina telah meninggalkan Gaza selama perang berlangsung, dan menyatakan setidaknya 60 persen dari populasi di wilayah tersebut akan pergi jika diberi kesempatan.

Namun, ia tidak menyertakan data pendukung apa pun untuk estimasi tersebut.

Netanyahu juga menegaskan kembali Israel berniat untuk tetap memegang kendali militer atas lebih dari 60 persen Jalur Gaza, yang mengisyaratkan pemerintahannya tidak berencana untuk menarik diri dari wilayah-wilayah yang saat ini dikuasai oleh pasukan Israel.

Pernyataan ini menyusul usulan-usulan sebelumnya dari sejumlah anggota pemerintah Israel untuk merelokasi warga Palestina ke luar Gaza, sebuah rencana yang telah menuai penentangan keras dari para pemimpin Palestina maupun pemerintah negara-negara Arab.

Para kritikus telah memperingatkan inisiatif semacam itu dapat menyebabkan pengungsian permanen warga Palestina, terutama mengingat kehancuran luas terhadap rumah, infrastruktur, dan layanan-layanan penting selama serangan militer Israel sejak Oktober 2023.

Usulan-usulan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran bahwa kondisi kemanusiaan yang sangat parah di Gaza dapat melemahkan kemampuan warga Palestina untuk mengambil keputusan yang benar-benar sukarela terkait keinginan mereka untuk meninggalkan wilayah tersebut.[]

Sumber: Minanews.net. Baca selengkapnya di sumber