Mahasiswa Mendesak Karhutla Jadi Bencana Nasional, DPRD DIY Diminta Bertindak

YOGYAKARTA — Lebih dari 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam berbagai kelompok mahasiswa, berunjuk rasa di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10/2026). Mereka mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, mengevaluasi program strategis pemerintah, hingga mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Umum Aksi, Troy Amirul Akhmad, mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

“Kami menuntut evaluasi total penanggulangan karhutla dan percepatan pemulihan korban terdampak, serta moratorium program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP yang dinilai hanya menyerap anggaran pendidikan tanpa eksekusi yang ideal,” ujar Troy saat ditemui di sela aksi unjuk rasa untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (20/10/2026).

Selain penanganan karhutla serta moratorium MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mahasiswa menyampaikan lima tuntutan lainnya. Mereka mendesak transparansi dan perbaikan tata kelola bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, perbaikan komunikasi pemerintah yang dinilai merendahkan rakyat, serta perampingan kabinet untuk mengefisienkan anggaran negara.

Mahasiswa juga menuntut penghentian militerisme dan pelibatan militer dalam ranah sipil, penegakan hukum terhadap 13 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, serta pembebasan rekan mahasiswa yang ditahan sejak 2025.

Dalam orasi di atas mobil komando, seorang perwakilan mahasiswa asal Sumatera Barat mengkritik alokasi anggaran MBG yang dinilai lebih diprioritaskan daripada pendidikan formal. Ia juga mempersoalkan penanganan karhutla di Sumatera dan wilayah lain, serta keabsahan ijazah Gibran.

"Kami di sini bertaruh nyawa untuk pendidikan, tapi Wapres diduga tidak punya ijazah. Harusnya mundur sebelum dimundurkan! DPR harus mengusung ini agar dimakzulkan," serunya.

Ketua DPRD DIY Nuryadi bersama sejumlah anggota dewan menemui massa untuk menanggapi tuntutan mahasiswa. Nuryadi menyatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi tersebut, tetapi menjelaskan bahwa pengambilan keputusan di DPRD melibatkan 55 anggota dari berbagai fraksi.

"Ada 55 orang anggota dewan dari berbagai fraksi yang tidak bisa saling mengintervensi. Kami meminta waktu 3 hari ke depan untuk mengundang seluruh 55 anggota dewan berdiri di lapangan ini guna mempertanggungjawabkan sikap fraksi masing-masing," kata Nuryadi.

Penjelasan itu memicu ketegangan ketika massa menolak permintaan waktu dari pimpinan DPRD. Mahasiswa meminta agar aspirasi mereka ditindaklanjuti secara konkret, bukan sebatas janji.

Anggota DPRD DIY dari PDI Perjuangan, R.B. Dwi Wahyu, mengingatkan bahwa penetapan status bencana nasional maupun kebijakan MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Soal status bencana nasional atau kebijakan MBG, kewenangannya ada di pemerintah pusat, bukan di DPRD provinsi. Tapi suara aspirasi kalian kami teruskan ke pusat," ujar Dwi Wahyu.

Sementara itu, Ketua PPP DIY yang juga anggota DPRD DIY, Muhammad Yazid, menyatakan dukungan terhadap desakan penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Ia berjanji menggalang dukungan melalui jalur partainya di tingkat pusat.

Aksi tersebut juga mendapat dukungan dari pihak rektorat UII. Dukungan itu diwujudkan melalui penghentian sementara kegiatan perkuliahan serta penyediaan ambulans dan mobil komando bagi mahasiswa.

Mahasiswa menyatakan akan mengawal tindak lanjut DPRD DIY. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti secara konkret di tingkat nasional. (*)

Sumber: Koran Bernas. Baca selengkapnya di sumber