Mahasiswa Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional

Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Jayapura pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, memulihkan ekosistem terdampak, serta memperbaiki kebijakan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan layanan publik.

Di Jakarta, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan koalisi masyarakat sipil berkumpul di kawasan Tugu Tani. Mereka membawa lima tuntutan, termasuk penanganan karhutla, perbaikan tata kelola ekonomi, perlindungan demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Dalam aksi tersebut, orator mengajak massa meneriakkan kritik terhadap kepemimpinan nasional. Seruan itu diikuti para demonstran yang berkumpul di lokasi.

"Prabowo sudah gagal. Prabowo sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal," demikian seruan orator yang diikuti peserta demonstrasi.

Nazhira, peserta aksi dari BEM IPB, menyoroti kenaikan biaya hidup selama dua tahun terakhir. Ia membandingkan daya beli uang saku yang dimilikinya ketika masih duduk di kelas 11 SMA dengan kondisinya saat ini.

"Sekarang terasa, untuk apa-apa harga barang naik semua. Sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit," ujar Nazhira dari BEM IPB.

Menurut Nazhira, uang Rp100 ribu yang dahulu cukup untuk bepergian, menonton film di bioskop, serta membeli makanan dan minuman kini hanya cukup untuk ongkos dan menonton.

"Kalau sekarang uang itu paling untuk ongkos dan nonton saja. Beli makan dan minum tidak bisa," ujar Nazhira.

Sekitar pukul 18.00 WIB, sejumlah demonstran menaiki monumen sepasang petani di Tugu Tani yang tingginya sekitar 10 meter. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara peserta lain menyaksikan aksi tersebut.

"Revolusi! Revolusi!" teriak massa yang menyaksikan pembentangan spanduk tersebut.

Di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, puluhan mahasiswa juga menggelar demonstrasi pada Selasa siang. Mereka menuntut penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran, pemulihan lingkungan, serta pembenahan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan.

Muamar, salah satu peserta demonstrasi di Patung Kuda, menyoroti dampak kebakaran terhadap masyarakat di Kalimantan, terutama anak-anak yang menghadapi gangguan akibat kondisi lingkungan.

"Kami hari ini membawa isu ini karhutla. 2045 Indonesia emas. Tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah," ujar Muamar.

Ia menyampaikan bahwa mahasiswa dan masyarakat Kalimantan menilai pemerintah belum berhasil menangani persoalan tersebut.

"Kami, atas nama mahasiswa dan masyarakat Kalimantan, menyatakan Prabowo dan Gibran telah gagal menyelesaikan masalah ini," ujar Muamar.

Di Jayapura, Papua, mahasiswa menyampaikan tuntutan serupa melalui kegiatan bertajuk Mimbar Rakyat Papua. Stenly Dambujai, aktivis mahasiswa asal Papua Selatan, mengatakan kebakaran di sejumlah wilayah Merauke mengganggu kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada alam dan mengancam kesehatan warga, khususnya perempuan dan anak-anak.

"Ini memang sangat mengganggu kesehatan, terutama ibu dan anak-anak, karena pernapasannya ISPA," ujar Stenly Dambujai.

Stenly meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat mempercepat penanganan, terutama di wilayah yang masih memiliki banyak titik kebakaran.

"Kami harap mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini harus ada penanganan cepat dan juga lebih spesifik ke daerah-daerah yang hari ini titik-titik apinya masih sangat banyak," ujar Stenly.

Ia juga mendesak pemerintah menaikkan status penanganan karhutla menjadi bencana nasional.

"Kami rasa harus ditingkatkan atau dinaikkan sebagai status bencana nasional," ujar Stenly.

Stenly turut mempertanyakan prioritas pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan di Papua, termasuk kaitannya dengan proyek pembangunan nasional.

"Apa yang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten buat? Apakah hanya soal Proyek Strategis Nasional?" ujar Stenly.

Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Papua juga meminta pemerintah menghentikan dan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional yang mereka nilai mengancam lingkungan serta hak masyarakat adat, khususnya di Papua Selatan. Para pejabat pemerintah di Jakarta telah membantah tuduhan bahwa proyek tersebut merusak lingkungan.

Kelompok mahasiswa itu menyebut ekspansi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta proyek pangan dan energi sebagai ancaman terhadap hutan Papua. Mereka mengutip laporan Greenpeace yang mencatat pembukaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan mencapai sekitar 36.000 hektare, dengan deforestasi sekitar 19.900 hektare hingga Oktober 2025.

Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus juga menggelar demonstrasi sejak tengah hari untuk memprotes penanganan karhutla dan menyampaikan tuntutan terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, di Jakarta, sebelas aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia, sekitar pukul 06.05 WIB. Mereka kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi menyatakan enam aktivis belum diizinkan pulang hingga sekitar pukul 20.05 WIB.

"Saat ini, enam dari 11 orang yang tadi beraksi belum diperbolehkan pulang tanpa dasar hukum yang jelas," ujar Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi.

Daniel menduga polisi sedang mencari dugaan pelanggaran hukum terkait aksi tersebut. Para aktivis disebut menunggu pemeriksaan oleh Seksi Koordinasi dan Pengawasan Direktorat Reserse Kriminal Khusus terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, menyatakan pihaknya akan memeriksa rekaman CCTV di sejumlah titik dan meminta keterangan personel yang bertugas untuk mengetahui bagaimana para aktivis dapat mencapai bagian atas Patung Selamat Datang. Saat berita BBC News Indonesia diterbitkan, keenam aktivis tersebut telah dilepaskan oleh kepolisian.

Sumber: www.suaralandak.co.id. Baca selengkapnya di sumber