Jelang pemilu Israel, mayoritas partai utama menentang kemerdekaan Palestina

Menjelang pemilihan umum Israel pada 27 Oktober, penolakan terhadap pembentukan negara Palestina masih menjadi sikap sejumlah partai politik utama, baik dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun kelompok oposisi yang berupaya menggantikannya.

Meningkatnya pengakuan internasional terhadap negara Palestina serta temuan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa Israel melakukan genosida di Jalur Gaza tidak menghentikan para kandidat utama untuk berkampanye menentang kemerdekaan Palestina dan menjanjikan operasi militer lanjutan.

Netanyahu bersama mitra koalisinya dari kelompok sayap kanan jauh berjanji melanjutkan kebijakan mereka di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Namun, sejumlah tokoh utama oposisi juga menolak pembentukan negara Palestina. Kritik mereka terhadap Netanyahu lebih banyak menyoroti kegagalannya melumpuhkan Hamas dibandingkan kehancuran yang terjadi di Gaza.

Partai-partai tersebut memiliki perbedaan pandangan mengenai aneksasi wilayah, perluasan permukiman Israel, dan pihak yang seharusnya memerintah wilayah Palestina.

Meski demikian, sikap mereka menunjukkan bahwa pergantian pemerintahan Israel belum tentu membawa perubahan terhadap kebijakan yang memperpanjang pendudukan dan menghalangi kedaulatan Palestina.

Berikut pandangan partai-partai utama Israel mengenai Gaza, permukiman Israel, dan pemerintahan mandiri Palestina.

Seluruh proyeksi perolehan kursi mengacu pada survei Madad pada 14 Oktober, yang menunjukkan empat kelompok oposisi yang berkoordinasi memperoleh total 50 kursi, sementara partai-partai koalisi Netanyahu saat ini diproyeksikan meraih 47 kursi.

Kedua kubu masih belum mencapai ambang mayoritas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Partai Likud pimpinan Netanyahu memimpin pemerintahan yang mulai menjabat pada Desember 2022 dan mengawasi operasi militer yang menghancurkan Gaza serta menewaskan hampir 75.000 orang.

Netanyahu juga menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan.

Meski demikian, Likud menempati posisi kedua dalam survei dengan proyeksi perolehan 18 kursi.

Terkait Gaza, Netanyahu bersikeras bahwa Hamas harus sepenuhnya melucuti senjata sebelum pasukan Israel mengakhiri pendudukan mereka.

Likud memandang pembentukan negara Palestina sebagai ancaman keamanan dan menuduh para pemimpin oposisi membuka jalan bagi terwujudnya negara tersebut, meskipun mereka secara terbuka menolaknya.

Pemerintahan Netanyahu juga mempercepat perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, dengan sejumlah menteri menyebut pembangunan tersebut sebagai cara untuk mencegah kemerdekaan Palestina.

Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina juga meningkat.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada September, Netanyahu meremehkan laporan mengenai meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dengan menyebut para pelakunya hanya sebagai "segelintir anak muda nakal."

Partai Religious Zionism pimpinan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang merupakan mitra koalisi sayap kanan jauh Netanyahu, diproyeksikan memperoleh enam kursi dan berpotensi kembali membantu Netanyahu membentuk pemerintahan.

Dalam sebuah podcast Ynet pada September, Smotrich menyerukan pembubaran Otoritas Palestina dan perluasan perang Israel di Gaza ke Tepi Barat.

"Lakukan di sana apa yang kami lakukan di Gaza," kata Smotrich. Dia juga menuntut aneksasi wilayah yang diduduki Israel di Gaza.

Agenda Smotrich di Tepi Barat mencakup aneksasi sekitar 82 persen wilayah tersebut, sebagaimana tercantum dalam proposal yang diperkenalkannya pada September 2025.

Rencana itu akan membuat wilayah-wilayah Palestina terpisah satu sama lain, sehingga tidak memungkinkan terbentuknya negara yang memiliki kesinambungan wilayah.

Tujuan utama yang secara terbuka dinyatakan dalam strategi tersebut adalah menghapus secara permanen kemungkinan berdirinya negara Palestina yang merdeka.

Partai Jewish Power pimpinan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang juga menjadi mitra koalisi sayap kanan jauh Netanyahu, diproyeksikan memperoleh delapan kursi.

Dalam konferensi pers kampanye pada September, Ben-Gvir mengumumkan rencana pemindahan 1,86 juta warga Palestina dari Gaza dalam waktu tujuh tahun melalui kebijakan yang disebutnya sebagai "emigrasi sukarela."

Ben-Gvir mendukung pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza, bukan pembentukan pemerintahan mandiri Palestina.

Dia juga membela sejumlah kebijakan ekstrem, termasuk pengurangan jatah makanan bagi tahanan Palestina.

Pada Agustus 2026, Ben-Gvir menyerukan agar pasukan Israel membunuh "30 hingga 40" orang di Gaza setiap malam, sembari menyatakan bahwa "seluruh Gaza" merupakan milik Israel.

Partai Yashar pimpinan mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot memimpin survei dengan proyeksi 20 kursi, menjadikannya salah satu kandidat utama untuk memimpin pemerintahan oposisi.

Saat berbicara di dekat Gaza pada Kamis, Eisenkot berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas dalam waktu 18 bulan setelah menjadi perdana menteri.

Dia mengatakan tujuan tersebut dapat dicapai melalui kerangka kebijakan Presiden AS Donald Trump atau melalui tindakan militer, sehingga membuka kemungkinan operasi militer Israel lebih lanjut di Gaza.

Dalam podcast Channel 7 pada 11 Oktober, Eisenkot menyebut prinsip "dua negara untuk dua bangsa" sebagai sebuah kesalahan.

Pernyataan tersebut menegaskan penolakannya terhadap solusi dua negara.

Eisenkot juga menentang penggabungan jutaan warga Palestina ke dalam Israel karena ingin mempertahankan mayoritas penduduk Yahudi yang kuat.

Aliansi Together yang dipimpin mantan perdana menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid diproyeksikan memperoleh 12 kursi dan berpotensi menjadi mitra penting dalam pembentukan koalisi oposisi.

Meskipun memiliki perbedaan pandangan mengenai masa depan Gaza, keduanya sama-sama menentang pembentukan negara Palestina dalam waktu dekat.

Bennett menolak kemerdekaan Palestina dan menyerukan kelanjutan operasi militer Israel di Gaza hingga Hamas dilucuti senjatanya.

Sementara itu, Lapid pernah menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara dalam jangka panjang dan mengkritik kekerasan yang dilakukan pemukim Israel.

Namun, Lapid belum menyatakan komitmen untuk membatalkan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Di sisi lain, Bennett mendukung perluasan permukiman yang semakin memperkuat kendali Israel atas tanah Palestina dan melemahkan peluang terbentuknya negara Palestina yang merdeka.

Sumber: Anadolu Ajansı. Baca selengkapnya di sumber