Isi Kuliah Tamu di Universitas Brawijaya, Sekda Jatim Adhy Karyono Ulas Isu Pertanahan Nasional

Universitas Brawijaya (UB) menggelar kuliah tamu mengenai pengelolaan tanah guna memperluas pemahaman para mahasiswa terkait berbagai dinamika dan persoalan pertanahan di Indonesia.

​Persoalan pertanahan saat ini tidak hanya terbatas pada sengketa hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan tanah kian melonjak hingga melebihi ketersediaan lahan yang ada, sehingga pengelolaan tanah yang efektif dan berkelanjutan menjadi sangat mendesak.

​Hadir untuk mengisi kuliah tamu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Adhy Karyono, A.KS., M.AP., menjelaskan, generasi muda perlu memahami kompleksitas isu pertanahan secara nasional.

Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai sektor, mulai dari investasi ekonomi hingga kebutuhan primer seperti penyediaan perumahan bagi rakyat.

“​Dalam ekosistem pertanahan di Indonesia yang mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertindak sebagai regulator. Selain itu, Badan Bank Tanah didirikan sebagai instrumen untuk menjalankan amanat reformasi agraria serta mengelola tanah demi kepentingan masyarakat luas,” kata Dr. Adhy Karyono, A.KS., M.AP.

​Sementara itu, Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, S.Pi., M.Eng., D.Sc., menyampaikan, terdapat berbagai tantangan, harapan, serta hambatan (bottleneck) terkait tata kelola tanah di tanah air.

​”Pengelolaan tanah tidak hanya seputar kepemilikan administratif, tetapi juga menyangkut pemanfaatan lahan untuk pembangunan, perbaikan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup. Hal inilah yang menjadi cerminan peradaban suatu bangsa,” ujar Prof. Andi.

Kegiatan tersebut juga diikuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UB dengan Bank Tanah.

​Prof. Andi menambahkan, kerja sama yang terjalin diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU), melainkan menjadi langkah awal yang nyata dalam membangun pondasi peradaban bangsa Indonesia di masa depan. (abs)

Sumber: SURYAKABAR.com. Baca selengkapnya di sumber