Iran Hadapi Tekanan Politik dan Ekonomi di Tengah Konflik

Tekanan terhadap pemerintahan Presiden Masud Pezeshkian membesar pada 14 dan 15 Oktober 2026 ketika parlemen Iran didorong memakzulkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, sementara ekonomi negara itu tetap tertekan akibat perang, sanksi, dan merosotnya pendapatan minyak.

Menurut detik.com, dorongan pemakzulan muncul setelah Araghchi bertemu negosiator Amerika Serikat di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Amirhossein Sabeti menyatakan usulan itu telah didaftarkan kepada Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf, dan Hossein-Ali Haji-Deligani menilai parlemen dapat memakai fungsi pengawasan, termasuk pemakzulan.

Di saat yang sama, tekanan ekonomi belum mereda. Menurut Reuters yang dikutip vietnam.vn dan laporan Pars Today, Washington sejak Juli memperketat blokade terhadap pelabuhan Iran, lalu memperluas tekanan ekonomi pada 24 Agustus, termasuk ke sektor penerbangan.

Menurut Vortexa yang dikutip vietnam.vn, ekspor minyak mentah Iran melalui laut turun menjadi nol sejak pekan kedua September dan diperkirakan tetap di level itu setidaknya hingga 5 Oktober. Sumber detik.com juga melaporkan ekspor minyak sebagai sumber utama pendapatan negara merosot tajam akibat blokade Amerika Serikat.

Tekanan tersebut tercermin pada nilai tukar dan inflasi. Menurut Pusat Statistik Iran yang dikutip vietnam.vn, inflasi tahunan mencapai 73,6 persen pada September dan rial melemah hampir 35 persen terhadap dolar AS sejak Juli.

Laporan minanews.net menyebut rial di pasar bebas diperdagangkan sekitar 2,69 juta per dolar AS pada awal Oktober 2026, setelah sehari sebelumnya sekitar 2,63 juta. Sumber yang sama juga mencatat inflasi point-to-point mencapai 89,8 persen pada akhir September, dengan inflasi tahunan di sembilan provinsi melampaui 100 persen.

"Ketika rezim terpaksa berunding, seperti dalam situasi saat ini dan dalam perundingan dengan AS, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan tidak mau bertanggung jawab. Mereka justru mengalihkan tanggung jawab itu kepada lembaga-lembaga demokratik dan kelompok moderat di dalam pemerintahan," kata Ali Afshari, analis politik yang bermukim di Amerika Serikat.

Menurut Afshari, konflik itu mencerminkan persoalan struktural dalam pembagian kuasa di Iran. Ia menilai kelompok garis keras dapat menyerang kubu moderat atas keputusan yang sebenarnya telah disepakati di lingkar inti kekuasaan.

"Fungsi kelompok garis keras dalam Republik Islam adalah memengaruhi opini publik, para pendukung tradisional sistem politik, serta nilai-nilai Republik Islam dalam kebijakan dalam dan luar negeri," ujar Afshari, analis politik.

Afshari juga menyinggung pola serupa saat perjanjian nuklir JCPOA 2015 dijalankan. Ketika itu, perlawanan politik dari parlemen tidak sampai menggagalkan penandatanganan perjanjian.

"Kementerian Luar Negeri bukanlah pengambil keputusan. Kementerian hanya melaksanakan apa yang diperintahkan pemerintah—dan Araghchi bekerja dalam kerangka itu," ujar Afshari, analis politik.

Di bidang moneter, Teheran membantah penilaian bahwa ekonominya runtuh. Dalam forum IMF di Bangkok pada 14 Oktober, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati menyatakan otoritas moneter tetap memprioritaskan pasokan devisa untuk kebutuhan pokok dan obat-obatan serta pengendalian inflasi.

"Ilusi," tegas Abdolnaser Hemmati, Gubernur Bank Sentral Iran.

Hemmati juga menjelaskan bank sentral telah menyiapkan langkah penyangga pasar. Menurut vietnam.vn, pada akhir September Iran meluncurkan program penjualan hingga 2 miliar dolar AS melalui bank-bank milik negara untuk menambah pasokan valuta asing.

"Meskipun ada semua tekanan ini, ekonomi Iran telah menunjukkan ketahanan yang sangat baik dan klaim keruntuhan ekonomi Iran tidak lebih dari ilusi," ujar Abdolnaser Hemmati, Gubernur Bank Sentral Iran.

Menurut Pars Today, Hemmati menekankan perlunya penilaian yang setara atas dampak perang, sanksi, dan pembatasan pembayaran internasional. Ia juga menilai stabilitas kawasan memengaruhi pasar energi, transportasi, perdagangan, dan investasi.

"Bank Sentral Iran, meskipun ada tekanan ekonomi dan sanksi-sanksi Amerika, dengan menyediakan devisa untuk kebutuhan dasar dan obat-obatan Iran serta menahan laju inflasi, telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen pada disiplin moneter, penguatan kerangka kebijakan, dan penyelesaian ketidakseimbangan ekonomi makro dan upaya-upaya ini harus dievaluasi dengan mempertimbangkan guncangan eksternal dan keterbatasan finansial yang membatasi ruang pengambilan kebijakan dan efektivitas kebijakan," ujar Abdolnaser Hemmati, Gubernur Bank Sentral Iran.

Detik.com juga melaporkan pengunduran diri Menteri Perminyakan Mohsen Paknejad dengan alasan pribadi menambah tekanan pada pemerintah. Menurut Umud Shokri, pergantian pimpinan kementerian belum tentu mengubah situasi karena ekspor minyak selama sanksi bergantung pada jaringan tidak transparan.

"Menurut undang-undang, pendapatan tersebut semestinya berada di tangan negara. Namun, kita tahu bahwa selama bertahun-tahun kenyataannya tidak demikian," kata Umud Shokri, ahli strategi energi.

Shokri menilai ketertutupan ekonomi membesar selama periode sanksi. Ia menyebut pemerintah memiliki pengaruh terbatas terhadap transaksi yang berlangsung di luar jalur transparan.

"Pemerintah hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap transaksi-transaksi ini. Terutama Garda Revolusi yang mengorganisasi dan mengendalikan transaksi tersebut," kata Umud Shokri, ahli strategi energi.

Sumber: Demokratis.co.id. Baca selengkapnya di sumber