Iran Hadapi Tekanan Ekonomi dan Perebutan Kekuasaan Internal

Jakarta, Tekanan ekonomi akibat blokade Amerika Serikat dan perselisihan politik di dalam negeri memperberat situasi pemerintahan Presiden Masud Pezeshkian di Iran. Pada Oktober 2026, ekspor minyak menghadapi pembatasan, nilai rial merosot, dan inflasi melonjak, sementara kelompok garis keras di parlemen mendorong pemakzulan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi karena diplomasi dengan Washington.

Menurut laporan Deutsche Welle yang dikutip Detik pada 15 Oktober, kelompok konservatif mempersoalkan pertemuan Araghchi dengan negosiator Amerika Serikat di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pengkritiknya menilai pertemuan tersebut tidak memiliki mandat yang diperlukan.

Anggota parlemen Teheran Amirhossein Sabeti menyatakan telah mendaftarkan usulan pemakzulan melalui portal parlemen dalam surat kepada Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf. Anggota parlemen Hossein-Ali Haji-Deligani juga menyebut parlemen dapat menggunakan kewenangan pengawasannya untuk mengajukan pemakzulan. Proses tersebut memerlukan pengumpulan tanda tangan sesuai ketentuan.

Perselisihan ini berlangsung ketika pemerintah menghadapi kemerosotan pendapatan minyak. Laporan Vietnam.vn pada 14 Oktober, dengan mengutip platform analisis energi Vortexa, menyebut ekspor minyak mentah Iran melalui laut turun hingga nol sejak pekan kedua September dan diperkirakan tetap pada tingkat tersebut setidaknya sampai 5 Oktober. Namun, laporan The Washington Post pada 9 Oktober menyebut Iran masih mempertahankan sebagian penjualan melalui jalur darat dan persediaan minyak yang telah tersedia.

Tekanan terhadap mata uang dan harga kebutuhan pokok juga meningkat. Menurut Pusat Statistik Iran, inflasi tahunan pada September mencapai 73,6 persen, sedangkan inflasi berdasarkan perubahan tahunan pada akhir bulan tersebut tercatat 89,8 persen. Laporan MINA pada 11 Oktober menyebut rial diperdagangkan sekitar 2,69 juta per dolar AS di pasar bebas pada awal Oktober.

Data Refinitiv yang dikutip MINA menunjukkan nilai tukar rial berubah dari 762.100 per dolar AS pada 2 Januari menjadi 1.768.000 rial pada 8 Oktober. Sementara itu, harga beras naik dari 3,5 juta menjadi 5,5 juta rial per kilogram, sedangkan harga roti yang dilaporkan meningkat dari 250.000 menjadi 500.000 rial.

Tekanan tersebut turut memengaruhi pendapatan rumah tangga. Ekonom Iran Ehsan Zakernia menjelaskan bahwa ketergantungan masyarakat pada mata uang domestik membuat kenaikan nilai dolar cepat merambat ke harga barang kebutuhan pokok.

"Sebagian besar orang Iran menerima pendapatan dalam rial, dan pendapatan mereka terbatas. Ketika harga dolar naik, barang-barang yang terpengaruh dolar, terutama kebutuhan pokok, menjadi lebih mahal," ujar Ehsan Zakernia.

MINA juga melaporkan bahwa upah bulanan rata-rata yang setara dengan 120 euro pada awal tahun turun menjadi sekitar 70 euro. Menurut laporan yang sama, sembilan provinsi mengalami inflasi tahunan di atas 100 persen, dengan Ilam mencapai 114,3 persen, Hormozgan 113,8 persen, dan Kurdistan 108,3 persen.

Di tengah perbedaan penilaian mengenai kondisi ekonomi, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati membantah anggapan bahwa perekonomian negaranya berada di ambang kehancuran. Dalam pertemuan Dana Moneter Internasional di Bangkok pada 14 Oktober, ia menyatakan ekonomi Iran masih bertahan menghadapi sanksi dan tekanan Washington.

"Meskipun ada semua tekanan ini, ekonomi Iran telah menunjukkan ketahanan yang sangat baik dan klaim keruntuhan ekonomi Iran tidak lebih dari ilusi," ujar Abdolnaser Hemmati, Gubernur Bank Sentral Iran.

Hemmati menyebut bank sentral berfokus pada pengendalian inflasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, memastikan operasional perbankan, serta menyediakan valuta asing untuk impor obat-obatan dan kebutuhan dasar. Pada akhir September, bank sentral juga meluncurkan program penjualan valuta asing hingga 2 miliar dolar AS melalui bank-bank milik negara untuk menambah pasokan di pasar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent sebelumnya menyatakan bahwa tekanan ekonomi membuat posisi Iran semakin sulit. Dalam wawancara dengan Fox News pada 27 September, ia memperkirakan Teheran akan kehabisan minyak yang dapat dijual ke China dalam waktu dua minggu.

Perselisihan mengenai kebijakan luar negeri Iran juga mencerminkan pembagian tanggung jawab dalam struktur kekuasaannya. Analis politik Ali Afshari mengatakan bahwa ketika pemerintah harus berunding dengan Amerika Serikat, kelompok di lingkaran inti kekuasaan dapat mengalihkan tanggung jawab politik kepada lembaga pemerintahan dan kelompok moderat.

"Ketika rezim terpaksa berunding, seperti dalam situasi saat ini dan dalam perundingan dengan AS, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan tidak mau bertanggung jawab. Mereka justru mengalihkan tanggung jawab itu kepada lembaga-lembaga demokratik dan kelompok moderat di dalam pemerintahan," ujar Ali Afshari, analis politik yang bermukim di Amerika Serikat.

Afshari juga menjelaskan peran politik kelompok garis keras dalam sistem Republik Islam Iran.

"Fungsi kelompok garis keras dalam Republik Islam adalah memengaruhi opini publik, para pendukung tradisional sistem politik, serta nilai-nilai Republik Islam dalam kebijakan dalam dan luar negeri," ujar Afshari.

Ia membandingkan situasi tersebut dengan penerapan perjanjian nuklir Iran atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama pada 2015. Saat itu, kelompok garis keras yang menguasai mayoritas kursi parlemen melancarkan perlawanan politik, tetapi penentangan tersebut tidak menghalangi penandatanganan perjanjian.

Afshari menegaskan bahwa kementerian luar negeri menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan menjadi pusat pengambilan keputusan tertinggi.

"Kementerian Luar Negeri bukanlah pengambil keputusan. Kementerian hanya melaksanakan apa yang diperintahkan pemerintah—dan Araghchi bekerja dalam kerangka itu," ujar Afshari.

Di sektor energi, pengunduran diri Menteri Perminyakan Mohsen Paknejad menambah ketidakpastian. Pemerintah menyebut alasan pribadi sebagai penyebab pengunduran dirinya, tetapi analis strategi energi Umud Shokri meragukan pergantian pimpinan kementerian akan mengubah persoalan mendasar dalam pengelolaan ekspor minyak.

Shokri menilai jaringan ekspor yang dibangun untuk menghindari sanksi telah menciptakan mekanisme transaksi yang tidak transparan. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah mengendalikan penerimaan minyak yang semestinya masuk ke kas negara.

"Menurut undang-undang, pendapatan tersebut semestinya berada di tangan negara. Namun, kita tahu bahwa selama bertahun-tahun kenyataannya tidak demikian," ujar Umud Shokri, ahli strategi energi, analis geopolitik, dan pakar keamanan energi.

Menurut Shokri, sejumlah pelaku swasta yang memiliki hubungan dengan pusat kekuasaan, terutama Korps Garda Revolusi Islam, terlibat dalam saluran penjualan minyak yang tidak transparan. Nilai transaksi, harga jual, dan komisi dalam jaringan tersebut tidak diketahui secara terbuka.

"Pemerintah hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap transaksi-transaksi ini. Terutama Garda Revolusi yang mengorganisasi dan mengendalikan transaksi tersebut," ujar Shokri.

Sumber: bsinews.id. Baca selengkapnya di sumber