Indonesia Pantau Keamanan Umrah Usai Serangan Houthi di Saudi

Pemerintah Indonesia masih mengizinkan perjalanan umrah ke Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan kelompok Houthi terhadap sejumlah bandara di negara tersebut. Pada 15 Oktober 2026, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Luar Negeri mengimbau jemaah memilih penerbangan langsung ke Madinah atau Jeddah, sembari memantau keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan itu.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pemerintah belum memutuskan untuk meminta jemaah menunda perjalanan atau melarang keberangkatan ke Arab Saudi. Menurutnya, otoritas Saudi menyampaikan bahwa kondisi di negara tersebut masih aman bagi jemaah umrah.

Dahnil menegaskan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas Arab Saudi terus berlangsung untuk mengikuti perkembangan keamanan. Ia juga berharap seluruh pihak di Timur Tengah menahan diri agar ketegangan tidak berkembang menjadi perang terbuka yang berdampak pada kegiatan ibadah di Tanah Suci.

"Kemenlu RI dan kami Kemenhaj mengimbau agar jemaah Indonesia memilih penerbangan direct ke Madinah atau Jeddah (Makkah). Dan otoritas Kerajaan Saudi Arabia juga menyatakan kondisi aman dan safety untuk jemaah umrah," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Imbauan tersebut disampaikan ketika pemerintah belum mengeluarkan kebijakan penghentian perjalanan umrah, berbeda dengan langkah yang diambil Malaysia. Pemerintah Indonesia masih memantau situasi dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Sampai hari ini kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan otoritas Saudi Arabia. Belum ada keputusan untuk mengimbau atau melarang perjalanan ke Saudi Arabia," ujar Dahnil.

Ia meminta seluruh pihak di kawasan tersebut menghindari eskalasi konflik karena dampaknya dapat meluas hingga kegiatan keagamaan di Arab Saudi.

"Kami berharap semua pihak di Timur Tengah menahan diri, jangan terjebak dengan perang terbuka yang justru akan merugikan semua pihak apalagi langsung atau tidak langsung pasti berdampak terhadap aktivitas ibadah umat Islam di Tanah Suci," ujar Dahnil.

Kementerian Luar Negeri juga menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat yang melibatkan WNI. Direktur Jenderal Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Heni Hamidah mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah telah menyusun rencana kontingensi yang akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Perwakilan RI terkait, baik KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah telah menyiapkan rencana kontingensi kedaruratan yang akan selalu disesuaikan dengan perkembangan di lapangan," ujar Heni Hamidah, Direktur Jenderal Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri.

Heni menyebut perjalanan ibadah umrah masih berlangsung dan pemerintah belum mengeluarkan imbauan untuk menghentikannya. Kemlu, perwakilan Indonesia di Arab Saudi, dan Kementerian Haji dan Umrah terus memantau situasi guna menyesuaikan penanganan apabila kondisi berubah.

"Sampai saat ini jamaah umrah masih terus berjalan, dan belum ada imbauan untuk menyetop," ujar Heni.

KBRI Riyadh sebelumnya mengonfirmasi dua WNI mengalami luka ringan akibat serangan di Bandara Internasional Raja Khalid, Riyadh, pada 11 Oktober 2026. Kedua korban berinisial RM, 45 tahun, dan ET, 32 tahun, merupakan pemegang izin tinggal tetap di Arab Saudi, bukan jemaah umrah.

"Terdapat 2 warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan pada tanggal 11 Oktober 2026," demikian keterangan KBRI Riyadh pada 14 Oktober 2026.

Kedua korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sulaiman Habib, Al Shahafah, dan Rumah Sakit Sulaiman Habib, Al-Takhasusi, di Riyadh. Keduanya diperbolehkan pulang pada hari yang sama setelah menjalani perawatan.

Serangan di Bandara Internasional King Khalid juga menimbulkan korban dari negara lain. Menurut laporan Anadolu Agency pada 12 Oktober 2026, serangan sebelumnya menewaskan seorang warga Pakistan dan melukai 11 orang. Pihak berwenang turut melaporkan kerusakan material yang masih dalam penilaian, sementara koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan sebuah proyektil tak dikenal menghantam terminal 4 pada sore 11 Oktober dan memicu kebakaran.

Ketegangan tersebut berlangsung di tengah konflik berkepanjangan antara pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan kelompok Houthi. Kelompok politik dan bersenjata yang berasal dari komunitas Zaidi Syiah itu menguasai Sanaa sejak 2014 dan berulang kali menggunakan rudal serta pesawat nirawak untuk menyerang wilayah Arab Saudi, menurut kajian Center for Strategic and International Studies.

Arab Saudi memimpin koalisi militer pada 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman dan membendung perluasan kekuasaan Houthi. Konflik yang berlarut-larut belum menghasilkan penyelesaian cepat dan telah menguras sumber daya Saudi, sementara ancaman terhadap wilayah perbatasan dan infrastruktur strategis kerajaan tetap menjadi perhatian keamanan.

Di tengah persaingan pengaruh dengan Iran, Arab Saudi juga menerapkan pendekatan berbeda terhadap Hizbullah di Lebanon. Riyadh lebih mengandalkan tekanan politik, diplomatik, dan ekonomi terhadap kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan Teheran tersebut, alih-alih melakukan intervensi militer langsung seperti di Yaman.

Menurut kajian Institute for National Security Studies, Arab Saudi pada 2016 menghentikan bantuan sekitar US$3 miliar untuk pengadaan perlengkapan militer Prancis bagi Lebanon. Pada tahun yang sama, Dewan Kerja Sama Teluk menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris setelah Arab Saudi mengambil langkah serupa.

Sementara itu, AirNav Indonesia menyatakan pada 15 Oktober 2026 bahwa penerbangan dari Indonesia menuju Timur Tengah masih terkendali. Pemantauan perkembangan ruang udara terus dilakukan dengan perhatian terhadap lima bandara utama di Indonesia.

Sumber: Suara Independent News. Baca selengkapnya di sumber