Minggu, 1 November 2026

DVP Berita

Terkini
Palestina

Indonesia Diminta Optimalkan Peran di PBB Dukung Palestina

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong Indonesia mengoptimalkan peran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengembalikan rencana ratifikasi Statuta Roma ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)....

Sumber foto: Berita Nasional - Media Pencerah Bangsa

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong Indonesia mengoptimalkan peran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengembalikan rencana ratifikasi Statuta Roma ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Ini dilakukan untuk memperkuat dukungan konkret bagi Palestina.

Usman mengatakan, Indonesia masih dapat mengoptimalkan berbagai mekanisme internasional untuk menghadapi genosida di Gaza, antara lain melalui Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, perjanjian internasional, serta prosedur khusus di bawah Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

“Misalnya, pelapor khusus yang sekarang ini seperti Francesca (Albanese) di bawah Dewan HAM PBB yang diketuai oleh Indonesia. Jadi, seharusnya Indonesia mengoptimalkan kepemimpinannya di Dewan HAM PBB,” ujar Usman.

Ia mengatakan, Indonesia juga bisa mengoptimalkan perannya di Majelis Umum PBB untuk mendorong langkah-langkah yang lebih konkret dalam mendukung rakyat Palestina.

Selain itu, Usman mendorong pemerintah memasukkan kembali rencana ratifikasi Statuta Roma ke dalam RANHAM.

Menurutnya, tanpa ratifikasi tersebut, Indonesia akan kesulitan memberikan dukungan penuh kepada Palestina melalui mekanisme hukum internasional.

Usman mengatakan, rencana ratifikasi Statuta Roma sempat tercantum dalam empat RANHAM sebelumnya, tetapi tidak lagi masuk dalam daftar pada RANHAM kelima.

"Tanpa itu, komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina hanya bersifat simbolik, hanya bersifat retorik tanpa bisa mengubah secara konkret seperti yang dilakukan Afrika Selatan melalui International Court of Justice,” tambah Usman.

Usman juga menilai Indonesia masih memiliki kesempatan untuk keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board Of Peace/BOP).

Menurutnya, pembentukan BOP tersebut sejak awal merupakan langkah yang keliru.

“Sedari awal BOP adalah kesalahan. Sedari awal itu seharusnya tidak terjadi,” kata Usman.

Sumber: Berita Nasional - Media Pencerah Bangsa. Baca selengkapnya di sumber

Artikel terkait

Berita terbaru

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share with