Hormuz Membara, Indonesia Terjepit

Ketika Perang Timur Tengah Menguji Kedaulatan Ekonomi Indonesia

SURABAYA-KEMPALAN: Sebuah perang dapat berlangsung ribuan kilometer dari Jakarta, tetapi dampaknya bisa tiba lebih cepat daripada berita tentang perang itu sendiri.

Ia datang melalui harga minyak, ongkos transportasi, biaya produksi, harga pangan, nilai tukar rupiah, subsidi energi hingga APBN.

Karena itu, eskalasi perang Iran–Israel–Amerika Serikat dan ketegangan di sekitar Selat Hormuz tidak lagi dapat dipandang semata sebagai konflik Timur Tengah. Bagi Indonesia, Hormuz merupakan persoalan ketahanan energi, stabilitas ekonomi, sekaligus ujian terhadap kedaulatan politik.

Pertanyaan terpentingnya bukan hanya siapa yang menang di medan perang. Pertanyaannya: siapa yang membayar ongkos perang tersebut?

Selat Hormuz merupakan salah satu chokepoint energi paling strategis di dunia. Pada 2025, sekitar 19,87 juta barel minyak per hari melewati selat tersebut. Sekitar 80 persen alirannya menuju Asia.

Ketika jalur tersebut terganggu, dampaknya tidak berhenti di kawasan Teluk Persia. Ia bergerak menuju China, India, Jepang, Korea Selatan dan negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia.

Laporan terbaru menunjukkan arus minyak melalui Hormuz pada September 2026 turun menjadi sekitar 10,9 juta barel per hari. Dibandingkan rata-rata 2025, penurunannya mencapai sekitar 45 persen.

Hukum ekonomi kemudian bekerja melalui rantai yang sederhana: pasokan terganggu, risiko meningkat, harga energi naik, biaya logistik bertambah dan tekanan inflasi menguat.

Bagi Indonesia, persoalannya menjadi lebih kompleks karena produksi minyak domestik sekitar 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari.

Indonesia pun menghadapi kesenjangan energi yang besar.

Padahal, Indonesia pernah menjadi negara eksportir minyak. Pada 1996, perdagangan crude oil dan produk minyak masih mencatat surplus sekitar 3,63 miliar dollar AS. Pada 2025, posisinya berubah menjadi defisit sekitar 27,14 miliar dollar AS.

Perubahan tersebut tentu tidak disebabkan oleh satu faktor. Penurunan produksi, pertumbuhan konsumsi, perubahan struktur industri, investasi, teknologi dan kebijakan energi ikut membentuknya.

Namun krisis Hormuz mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman:

Apakah Indonesia benar-benar berdaulat secara energi, atau baru memiliki sumber daya alam tanpa sepenuhnya menguasai rantai pengelolaannya?

Dampak geopolitik tersebut dapat dilihat dari harga minyak.

Pada September 2026, Indonesian Crude Price (ICP) berada di sekitar 112,81 dollar AS per barel, sementara asumsi APBN 2026 sekitar 70 dollar AS.

Artinya, harga aktual berada lebih dari 60 persen di atas asumsi APBN.

Dalam sensitivitas RAPBN 2026, Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan ICP 1 dollar AS per barel, dengan variabel lain tetap, dapat meningkatkan pendapatan negara sekitar 3,5 triliun rupiah sekaligus meningkatkan belanja sekitar 10,3 triliun rupiah. Tekanan bersih terhadap defisit sekitar 6,8 triliun rupiah.

Angka itu bukan ramalan defisit. Ia merupakan ilustrasi sensitivitas fiskal.

Namun ilustrasi tersebut memperlihatkan betapa cepat konflik geopolitik dapat berubah menjadi persoalan domestik.

Hingga September 2026, subsidi dan kompensasi energi telah mencapai sekitar 376,8 triliun rupiah.

Jika harga energi dinaikkan, masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup. Jika harga ditahan, APBN menanggung beban yang semakin besar.

Pada akhirnya, keduanya tetap berkaitan dengan kemampuan ekonomi negara.

Tekanan tersebut diperbesar oleh nilai tukar.

Asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 berada sekitar Rp16.500 per dollar AS. Sementara JISDOR pada 15 Oktober 2026 berada sekitar Rp17.948 per dollar AS.

Indonesia menghadapi apa yang dapat disebut double shock: harga minyak meningkat dalam dollar AS sementara rupiah melemah terhadap dollar AS.

Biaya energi dalam rupiah pun berpotensi meningkat lebih besar.

Namun Indonesia memiliki bantalan penting. Cadangan devisa pada akhir September 2026 mencapai sekitar 146,3 miliar dollar AS atau setara lebih dari lima bulan impor.

Karena itu, mengatakan Indonesia akan otomatis mengalami krisis ekonomi akibat perang Hormuz merupakan kesimpulan yang terlalu jauh.

Persoalan sebenarnya adalah kerentanan struktural.

Indonesia memiliki bantalan makroekonomi yang relatif kuat, tetapi tetap menghadapi ketergantungan energi dan sensitivitas terhadap gejolak ekonomi global.

Energi bukan komoditas yang berdiri sendiri.

Pupuk membutuhkan energi. Pertanian membutuhkan pupuk. Transportasi membutuhkan bahan bakar. Distribusi membutuhkan logistik.

Ketika energi mahal, biaya produksi meningkat. Ketika biaya produksi meningkat, harga barang ikut terdorong.

Hormuz → energi → produksi → transportasi → pangan → inflasi → daya beli.

Rakyat tidak harus mendengar ledakan rudal untuk merasakan dampak perang.

Cukup melalui perubahan harga kebutuhan sehari-hari.

Persoalan Hormuz juga menyentuh hukum internasional.

UNCLOS memberikan rezim transit passage bagi pelayaran internasional melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS melalui UU Nomor 17 Tahun 1985.

Sumber: Kempalan.com. Baca selengkapnya di sumber