HMI Nusantara: Dari Keragaman menuju Persatuan Nasional

RRI. CO. ID, LHOKSEUMAWE-Di tengah derasnya globalisasi, revolusi digital, perubahan geopolitik, dan kompetisi antarnegara yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya mampu menjadi penonton perubahan, tetapi menjadi aktor yang menentukan arah perubahan. Dalam konteks tersebut, organisasi kemahasiswaan memiliki posisi strategis sebagai ruang pendidikan kepemimpinan, intelektualitas, dan pengabdian.

Salah satu organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam proses tersebut adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sejak didirikan Lafran Pane pada 5 Februari 1947, HMI telah menjadi salah satu ruang kaderisasi kepemimpinan mahasiswa Islam di Indonesia. Dari organisasi ini lahir akademisi, politisi, birokrat, pengusaha, ulama, aktivis, dan berbagai tokoh yang ikut mewarnai perjalanan bangsa.

Namun, sejarah panjang juga membawa tanggung jawab yang besar. HMI tidak cukup hanya membanggakan masa lalu. Organisasi ini harus mampu menjawab pertanyaan penting: apa kontribusi HMI bagi Indonesia hari ini dan untuk masa depan?

Lafran Pane mendirikan HMI bukan semata-mata sebagai tempat berhimpun mahasiswa Islam. HMI dibangun sebagai gerakan kader yang memiliki orientasi keislaman sekaligus keindonesiaan.

Dua misi besar HMI—mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat umat Islam—tetap memiliki relevansi kuat. Karena itu, keberhasilan HMI tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak kader yang kemudian menduduki jabatan publik.

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kader HMI mampu menghadirkan gagasan, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan karya nyata bagi masyarakat.

HMI harus kembali kepada hakikatnya sebagai rumah kaderisasi, rumah intelektual, dan rumah pengabdian.

HMI tentu tidak mungkin terbebas dari perbedaan. Perbedaan merupakan konsekuensi dari kehidupan organisasi yang demokratis. Yang menjadi persoalan bukanlah adanya perbedaan, melainkan ketika perbedaan berubah menjadi polarisasi yang berkepanjangan.

Dalam beberapa dinamika organisasi, energi kader terkadang lebih banyak terserap dalam perebutan pengaruh, kontestasi internal, dan perdebatan antarkelompok dibandingkan membicarakan persoalan bangsa.

Padahal, Indonesia sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih besar: transformasi digital, kecerdasan buatan, ketahanan pangan, perubahan iklim, energi, lapangan kerja, ekonomi digital, kualitas pendidikan, hingga bonus demografi 2045.

Jika energi intelektual kader lebih banyak habis untuk memenangkan pertarungan internal, siapa yang akan memikirkan masa depan bangsa?

Pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi bahan refleksi bersama.

Berangkat dari persoalan tersebut, diperlukan sebuah paradigma baru yang mampu mempertemukan keberagaman kader dalam satu agenda perjuangan. Saya menyebut gagasan tersebut sebagai HMI Nusantara.

HMI Nusantara bukan sekadar nama dan bukan pula sekadar simbol geografis. Nusantara merupakan gambaran Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, berbagai suku, bahasa, budaya, dan tradisi, tetapi berdiri dalam satu kesatuan nasional.

Dalam konteks HMI, Nusantara dapat dimaknai sebagai semangat untuk mempertemukan kader dari berbagai daerah, latar belakang, pemikiran, dan pengalaman ke dalam satu rumah perjuangan.

HMI Nusantara adalah gagasan tentang persatuan tanpa penyeragaman.

Artinya, kader HMI boleh berbeda dalam pemikiran, berbeda dalam pendekatan, bahkan berbeda dalam pilihan strategi. Tetapi perbedaan tersebut tidak boleh menghilangkan satu kesadaran bahwa seluruh kader berada dalam rumah perjuangan yang sama.

Dari Aceh hingga Papua, dari Sumatera hingga Maluku, dari Jawa hingga Kalimantan, HMI memiliki identitas kebangsaan yang sama.

Konsep HMI Nusantara pada dasarnya ingin membawa HMI melampaui sekat-sekat kewilayahan.

Kader HMI di Aceh harus mampu memahami persoalan nasional. Kader di Jawa harus memiliki kepedulian terhadap persoalan daerah. Kader di Indonesia Timur harus memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan gagasan nasional.

Dengan demikian, HMI tidak hanya menjadi kumpulan cabang yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi jaringan kader nasional yang saling terhubung.

Dari Nusantara menuju persatuan nasional berarti membawa persoalan daerah ke dalam percakapan nasional dan membawa kepentingan nasional untuk menjawab persoalan daerah.

Di sinilah HMI dapat menjadi miniatur Indonesia: berbeda-beda dalam latar belakang, tetapi memiliki kesadaran kebangsaan yang sama.

Gagasan persatuan tidak akan memiliki makna apabila tidak disertai penguatan intelektualitas.

HMI memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang melahirkan pemikir dan intelektual. Karena itu, budaya membaca, menulis, berdiskusi, melakukan riset, dan menyusun gagasan kebijakan publik harus kembali menjadi karakter utama kader.

Pemikiran Nurcholish Madjid menjadi relevan dalam konteks ini. Cak Nur menempatkan keterbukaan berpikir, ilmu pengetahuan, dan pembaruan sebagai bagian penting dari kemajuan umat.

Semangat tersebut seharusnya diterjemahkan dalam kehidupan HMI hari ini. Kader tidak cukup hanya pandai berbicara dalam forum, tetapi harus mampu menghasilkan tulisan, penelitian, gagasan kebijakan, dan solusi konkret.

HMI harus menjadi laboratorium pemikiran bangsa. Kaderisasi Bukan Sekadar Regenerasi, Kaderisasi juga harus ditempatkan sebagai proses pembentukan karakter dan kapasitas.

Akbar Tandjung, salah seorang alumni HMI, banyak menekankan pentingnya kepemimpinan, kaderisasi, dan pengabdian. Kader yang baik bukan hanya kader yang mampu memenangkan sebuah forum, tetapi kader yang mampu menjaga integritas dan memberikan manfaat ketika kembali ke tengah masyarakat.

Karena itu, keberhasilan kaderisasi tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak kader yang menduduki jabatan. Lebih jauh dari itu, harus dilihat dari seberapa besar kontribusi mereka setelah berada di ruang publik.

HMI membutuhkan kader yang memiliki kompetensi, integritas, kemampuan adaptasi, dan keberanian mengambil tanggung jawab.

Untuk menerjemahkan gagasan HMI Nusantara dalam kehidupan organisasi, setidaknya terdapat lima agenda penting.

Pertama, revitalisasi tradisi intelektual. HMI perlu memperkuat riset, publikasi, diskusi kebangsaan, perpustakaan digital, dan budaya membaca serta menulis.

Kedua, transformasi digital organisasi. Administrasi, kaderisasi, database alumni, perpustakaan, dan sistem pembelajaran perlu dikembangkan dengan teknologi yang transparan dan terintegrasi.

Ketiga, penguatan kemandirian ekonomi kader. HMI perlu mendorong inkubasi kewirausahaan, literasi keuangan, ekonomi digital, dan kolaborasi dengan dunia usaha dengan tetap menjaga independensi organisasi.

Keempat, memperluas pengabdian masyarakat. Kader harus hadir melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, literasi digital, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, dan berbagai gerakan sosial.

Kelima, membangun budaya rekonsiliasi. Perbedaan dalam konferensi, musyawarah, maupun kongres harus ditempatkan sebagai bagian dari demokrasi organisasi, bukan alasan untuk memutus persaudaraan.

Indonesia sedang menuju momentum besar bonus demografi dan visi Indonesia 2045. HMI tidak boleh hanya menjadi penonton.

Persoalan kecerdasan buatan, ekonomi digital, ketahanan pangan, perubahan iklim, energi baru terbarukan, ekonomi syariah, industri kreatif, UMKM, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan membutuhkan generasi muda yang memiliki kapasitas berpikir jauh ke depan.

HMI memiliki modal sosial dan jaringan kader untuk mengambil peran tersebut.

Sumber: RRI.co.id. Baca selengkapnya di sumber