Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Sejumlah Catatan Terkait Pendidikan Nasional

Jakarta, VIVA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Hizatul Istiqamah, memberikan pandangan positif terhadap arah kebijakan sektor pendidikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir.

Sejumlah program strategis pemerintah dinilai menunjukkan komitmen untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hizatul menilai berbagai program yang menjadi perhatian pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan pendidikan vokasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, merupakan langkah yang perlu didorong untuk mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan inklusif.

“Menurut saya, salah satu hal penting dalam pembangunan pendidikan adalah memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun tempat tinggalnya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam konteks ini, Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Hizatul dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2026).

Ia menambahkan, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan dengan membuka kesempatan bersekolah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, fasilitas yang memadai, tenaga pendidik yang kompeten, serta dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurutnya, program revitalisasi sekolah menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Perbaikan ruang kelas, fasilitas sanitasi, dan sarana pendukung lainnya perlu menjadi perhatian agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman.

Upaya tersebut juga harus menjangkau sekolah-sekolah di wilayah terpencil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Di sisi lain, Hizatul memandang program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya untuk memperhatikan kebutuhan dasar peserta didik dalam mendukung proses belajar.

Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang kuat, transparansi anggaran, serta evaluasi berkala agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.

“Pendidikan tidak bisa hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana program tersebut memberikan dampak nyata bagi peserta didik, guru, dan satuan pendidikan. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Sumber: VIVA.co.id. Baca selengkapnya di sumber