Bencana Karhutla Tembus 637 Ribu Hektare, DPR Dorong Status Bencana Nasional

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia memicu desakan agar pemerintah mengkaji penetapannya sebagai bencana nasional. Anggota DPR RI Rizki Faisal menilai, besarnya area terbakar dan dampak berantai yang ditimbulkan menuntut penanganan lebih serius, terkoordinasi, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026, sebanyak 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Sementara itu, pemantauan Auriga Nusantara memperkirakan luas lahan terbakar selama Januari hingga Agustus 2026 telah melampaui 637 ribu hektare.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Dampaknya sudah sangat luas, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat,” ujar Rizki dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (21/10/2026).

Rizki menilai, besarnya skala kebakaran harus menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas penanganan karhutla selama ini. Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merambah kesehatan warga, kegiatan pendidikan, hingga roda perekonomian masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan di lapangan serta penguatan koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Menurutnya, respons yang terpadu menjadi kunci agar penanganan berjalan efektif dan tidak terhambat oleh ego sektoral.

“Jangan sampai penanganan berjalan sendiri-sendiri ketika dampaknya sudah meluas. Kita membutuhkan koordinasi yang kuat, respons cepat, dan perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menekankan bahwa penetapan status bencana nasional tetap harus mengacu pada kriteria dan mekanisme yang berlaku. Kajian itu diharapkan mampu memperkuat upaya penanggulangan sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak mendapat prioritas.

Selain memadamkan api, pemerintah diminta memperkuat layanan kesehatan bagi warga yang terpapar asap, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta membantu pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi.

“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang dibutuhkan, sembari mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran meluas,” jelas Rizki.

Rizki juga mengingatkan potensi asap karhutla yang melintasi batas negara. Jika diperlukan, kerja sama internasional perlu dioptimalkan untuk mendukung pengendalian kebakaran sekaligus meminimalkan dampak kabut asap lintas negara.

“Penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi manusia, menjaga habitat satwa, dan memulihkan lingkungan yang rusak,” tambahnya. (her)

Sumber: indoposco. Baca selengkapnya di sumber