AS Kurangi Pasukan Timur Tengah dan Evakuasi Staf di Saudi

Washington meningkatkan langkah perlindungan terhadap personel militernya dan staf diplomatik di Timur Tengah setelah ancaman keamanan meningkat, terutama akibat serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap Arab Saudi. Pada 22 Oktober 2026, laporan sejumlah media menyebut militer AS mulai mengurangi personel di beberapa pangkalan, sementara Departemen Luar Negeri memerintahkan pegawai nonesensial beserta keluarga mereka meninggalkan Arab Saudi.

NBC News melaporkan bahwa pengurangan pasukan berlangsung di sejumlah fasilitas militer AS di kawasan tersebut. Dua pejabat AS dan dua sumber yang mengetahui persoalan itu menyebut personel telah dipindahkan dari pangkalan di Yordania, Qatar, dan Kuwait. Departemen Luar Negeri juga menyesuaikan jumlah pegawai di sejumlah perwakilan diplomatik karena risiko keamanan.

Laporan NBC News menggambarkan pengurangan personel itu sebagai langkah yang dilakukan secara "diam-diam". Para sumber yang dikutip media tersebut menyebut kebijakan itu menyerupai pengurangan kekuatan militer menjelang perang dengan Iran pada Februari 2026.

Dalam keterangan mengenai alasan pengurangan personel, sumber yang dikutip NBC News menyebut langkah tersebut merupakan "respons terhadap ancaman berkelanjutan di kawasan, termasuk yang bersumber dari Iran." Namun, laporan tersebut tidak memastikan bahwa Washington telah memutuskan untuk melancarkan operasi militer baru.

Di Arab Saudi, Departemen Luar Negeri AS secara resmi memerintahkan pegawai pemerintah nonesensial dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan negara itu pada Rabu, 21 Oktober 2026. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengonfirmasi kebijakan tersebut dan mengaitkannya dengan peningkatan serangan Houthi terhadap sasaran sipil serta infrastruktur penting.

Dalam pernyataan yang dikutip Reuters, Pigott menjelaskan dampak serangan kelompok tersebut terhadap keamanan Arab Saudi.

"Kelompok Houthi yang didukung Iran semakin meningkatkan permusuhan terhadap Arab Saudi, termasuk serangan terhadap bandara sipil dan infrastruktur penting lainnya yang mengakibatkan korban sipil serta gangguan perjalanan yang serius," ujar Tommy Pigott, juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Ancaman terhadap fasilitas transportasi terlihat dari serangan yang dilaporkan di bandara-bandara Arab Saudi. Menurut laporan Warta Ekonomi, Bandara Internasional King Khalid di Riyadh sempat ditutup sejak 10 Oktober setelah mengalami serangan. Pada 21 Oktober, sejumlah penerbangan maskapai Saudi kembali beroperasi secara terbatas setelah memperoleh izin khusus, sementara sejumlah maskapai internasional masih membatalkan penerbangan ke Riyadh hingga pertengahan November.

Reuters juga melaporkan serangan di Bandara Internasional King Fahd di Dammam yang menewaskan satu orang dan melukai delapan lainnya. Sementara itu, Kementerian Energi Arab Saudi sebelumnya menyatakan dua orang tewas setelah pertahanan udara mencegat pesawat nirawak yang mengarah ke fasilitas ladang minyak Shaybah. Warta Ekonomi melaporkan puing-puing pesawat nirawak yang dicegat jatuh di kawasan tersebut, menewaskan dua pekerja asing dan melukai dua orang lainnya. Otoritas tidak memastikan pihak yang meluncurkan pesawat nirawak itu.

Dalam laporan terpisah, Kumparan mengutip seorang sumber diplomatik yang menyatakan bahwa "seluruh staf Amerika dan keluarga mereka telah diperintahkan untuk meninggalkan Kedutaan Besar AS" di Arab Saudi. Sumber tersebut juga menyebut keluarga staf diplomatik diperintahkan meninggalkan Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, dan Bahrain, negara-negara yang turut menghadapi serangan selama konflik regional.

Pigott memperjelas cakupan kebijakan pemerintah AS melalui keterangan yang disampaikan kepada media.

"pegawai pemerintah AS non-darurat beserta anggota keluarga mereka di Arab Saudi," demikian penjelasan mengenai kelompok yang tercakup dalam perintah keberangkatan tersebut.

Pemerintah AS juga menekankan perlindungan terhadap pegawai diplomatik dan keluarga mereka sebagai pertimbangan utama kebijakan keamanan.

"keselamatan dan keamanan personel Departemen Luar Negeri beserta keluarga mereka tetap menjadi prioritas tertinggi kami," ujar Tommy Pigott dalam pernyataan yang dikutip Kumparan.

Ketegangan regional turut meningkat setelah Axios melaporkan puluhan jet tempur Israel melintasi wilayah udara Suriah dan Irak menuju perbatasan barat Iran pada Senin, 19 Oktober 2026, sebagai bagian dari "latihan militer". Menurut laporan tersebut, pejabat Israel telah memberi tahu pemerintahan Presiden Donald Trump bahwa kegiatan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan militer Israel sekaligus mencegah kemungkinan serangan Iran.

Axios juga melaporkan bahwa sejumlah pejabat AS menilai Israel mungkin berharap Iran membalas manuver tersebut, sehingga memberikan "justifikasi" bagi Tel Aviv untuk melancarkan serangan balasan terhadap Teheran. Laporan itu tidak memastikan bahwa serangan lanjutan telah diputuskan.

Sumber: Lensa Hukum. Baca selengkapnya di sumber