Minggu, 1 November 2026

DVP Berita

Terkini
Nasional

Arnantara Dorong Pelayaran Nasional, ini Tujuan Utamanya

Arnantara mendorong penguatan pelayaran nasional melalui pengadaan kapal, pengembangan galangan, dan kolaborasi untuk meningkatkan nilai tambah ekspor.

Sumber foto: KabarBursa.com

Industri pelayaran nasional berpeluang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari aktivitas ekspor komoditas strategis Indonesia.

Penguatan armada kapal, peningkatan kapasitas galangan dalam negeri, hingga perluasan layanan asuransi maritim dinilai dapat memperbesar nilai tambah yang dinikmati industri domestik.

Direktur Utama PT Armada Niaga Nusantara (Arnantara) Prof. Amarulla Octavian menilai, Indonesia perlu memperkuat posisi industri pelayarannya agar tidak hanya mengandalkan nilai penjualan komoditas, tetapi juga mampu menangkap peluang ekonomi dari jasa pengangkutan laut dan layanan pendukung perdagangan internasional.

“Indonesia perlu merebut porsi yang lebih besar dari nilai maritim yang dihasilkan dari ekspor komoditas strategis,” kata Amarulla saat menjadi panelis dalam Danantara's Maritime Industry Dialogue: Accelerating Indonesia's Maritime Corridor Development di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Amarulla, pengembangan koridor maritim nasional perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan perusahaan pelayaran dalam memenuhi kebutuhan angkutan komoditas. Sebab, perdagangan komoditas strategis tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan barang, tetapi juga menciptakan permintaan terhadap kapal, jasa logistik, asuransi, perawatan armada, dan berbagai layanan maritim lainnya.

Peluang tersebut menjadi salah satu landasan Arnantara dalam memperkuat ekosistem pelayaran nasional. Sebagai operating holding yang bermitra dengan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perusahaan diarahkan untuk membangun kapasitas operasional sekaligus menyiapkan strategi pengembangan bisnis jangka panjang.

Pada tahap awal, Arnantara menyusun sejumlah fondasi perusahaan melalui program kerja 100 hari. Agenda tersebut mencakup penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2027–2032, serta standar operasional prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha.

Langkah berikutnya adalah memenuhi kebutuhan armada kapal untuk mengangkut komoditas strategis. Arnantara menyiapkan beberapa alternatif pengadaan, mulai dari membeli kapal bekas, membangun kapal baru, hingga menyewa kapal sesuai kebutuhan operasional.

Pilihan tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas angkutan dengan kebutuhan pasar dan strategi bisnis. Pada saat yang sama, peningkatan kebutuhan kapal dapat membuka peluang bagi industri galangan nasional, baik melalui pembangunan armada baru maupun kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kapal.

Pengembangan armada domestik juga berpotensi menggerakkan rantai industri yang lebih luas. Aktivitas pembangunan dan perawatan kapal membutuhkan dukungan tenaga kerja, komponen, fasilitas galangan, serta penyedia jasa teknis. Dengan demikian, penguatan perusahaan pelayaran dapat menciptakan permintaan bagi berbagai sektor yang berkaitan dengan industri maritim.

Peluang lain datang dari pengaturan perdagangan dan pengangkutan ekspor. Penerapan mekanisme Cost, Insurance and Freight (CIF), misalnya, memungkinkan penjual menanggung biaya angkutan dan asuransi hingga pelabuhan tujuan yang disepakati.

Skema ini dapat membuka kesempatan lebih besar bagi perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi maritim nasional untuk terlibat dalam rantai perdagangan internasional.

Jika sebagian kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam negeri, nilai ekonomi dari kegiatan ekspor berpeluang lebih banyak berputar di Indonesia. Kebutuhan terhadap awak kapal juga dapat mendukung penyerapan tenaga kerja pelaut nasional.

Di luar penguatan armada, Arnantara membuka peluang kerja sama dengan sejumlah perusahaan transportasi dan pelayaran milik negara, termasuk PT Pelni, PT Pelindo, dan PT ASDP Indonesia Ferry.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas laut dan mengembangkan layanan yang saling melengkapi. Integrasi antarpelaku usaha dinilai dapat memperluas kemampuan industri dalam memenuhi kebutuhan transportasi laut, logistik, serta layanan pendukung lainnya.

Pengembangan industri pelayaran juga menjadi bagian dari pembahasan dalam forum yang diselenggarakan Danantara. Kegiatan tersebut mempertemukan pemangku kepentingan pemerintah, BUMN, perusahaan, dan asosiasi industri untuk membahas percepatan pembangunan koridor maritim Indonesia.

Forum itu turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Setia Diarta, serta CTO BPI Danantara Sigit Puji Santosa.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan luasnya aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan industri maritim. Selain ketersediaan armada, sektor ini membutuhkan dukungan konektivitas, infrastruktur pelabuhan, fasilitas galangan, pembiayaan, asuransi, dan tenaga kerja terampil.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus eksportir berbagai komoditas strategis, penguatan industri pelayaran membuka peluang untuk memperbesar manfaat ekonomi dari perdagangan internasional.

Tantangannya adalah memastikan kebutuhan angkutan laut dapat dipenuhi secara kompetitif oleh pelaku usaha nasional, sehingga kegiatan ekspor turut mendorong pertumbuhan industri dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.(*)

Sumber: KabarBursa.com. Baca selengkapnya di sumber

Artikel terkait

Berita terbaru

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share with