Anggota Watimpres: Keamanan nasional harus adil dan sejahtera

Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan keamanan nasional yang menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus sejalan dengan keadilan dan kesejahteraan.

Penekanan ini disampaikannya dalam Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wantimpres RI di Jakarta, Rabu, dihadiri anggota Wantimpres lainnya yakni Koordinator Bidang Polhukam Wantimpres RI Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana, Anwar Usman, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan Mohammad Hatta.

"Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terkoordinasi," kata Bamsoet dalam keterangannya.

Salah satu perhatian utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah memperkuat penyelesaian persoalan Papua dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, dialog, peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan.

"Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara serta memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah telah membangun fondasi penting bagi percepatan pembangunan Papua melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan penguatan pelayanan publik.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021, kata dia, alokasi dana otonomi khusus ditingkatkan menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Namun, tantangan geografis, keterbatasan akses pelayanan dasar, dan ketimpangan pembangunan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Ia mencontohkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan Papua Pegunungan pada September 2025 menyentuh angka 27,21 persen.

Oleh karenanya, Ketua DPR RI ke-20 itu mendesak efektivitas dana otsus perlu terus diperkuat melalui pengawasan berbasis hasil, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau wilayah terpencil.

Ia mengatakan langkah pemerintah membangun Papua perlu terus diperkuat dengan memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat. Dana otonomi khusus harus semakin efektif untuk memperbaiki sekolah, memperluas layanan kesehatan, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi lokal.

"Dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Papua juga perlu diperluas. Dengan begitu, keamanan, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama," katanya menjelaskan.

Lebih lanjut, Ketua Umum KADIN Indonesia itu menilai penguatan pendekatan kesejahteraan di Papua perlu berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang profesional.

Bamsoet mendorong hadirnya mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat lokal. Sinergi ini dinilai krusial untuk mencegah kekerasan, melindungi warga terdampak konflik, dan mempercepat pemulihan pelayanan publik.

Menurut dia, program pembangunan juga perlu diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, pengembangan pertanian, peningkatan keterampilan generasi muda, serta akses pasar bagi produk masyarakat Papua. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan.

Ia menekankan, stabilitas politik dan keamanan akan semakin kuat ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik perlu terus didukung dengan pengawasan yang terukur.

"Kita perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara,” ujarnya.

Selain Papua, rapat tersebut juga mengkaji reformasi hukum, pemberantasan korupsi, keamanan siber, ketahanan energi dan pangan, serta perkembangan geopolitik global yang berdampak terhadap Indonesia.

Dalam bidang Keamanan nasional, Bamsoet yang juga Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran itu mendorong penguatan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi ancaman siber dan gangguan terhadap infrastruktur strategis.

Ia mengungkapkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat sekitar 5,16 miliar anomali lalu lintas internet sepanjang 2025. Angka ini menunjukkan besarnya aktivitas mencurigakan di ruang digital Indonesia.

Bamsoet mendesak pemerintah perlu memperkuat standar keamanan sistem elektronik vital, audit berkala, serta koordinasi BSSN, BIN, Polri, TNI, dan Komdigi.

Sementara itu, di bidang energi dan pangan, pengawasan distribusi BBM, penguatan cadangan pangan, serta sistem pemantauan pasokan hingga tingkat daerah juga menjadi sorotan. Menurutnya, perlu terus dikembangkan untuk menjaga stabilitas harga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Pemerintah perlu semakin memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu," ujar Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut.

Bamsoet optimistis, melalui kejelasan pembagian tugas antar-instansi serta pemanfaatan teknologi yang tepat, potensi gangguan nasional dapat dicegah sejak dini tanpa mengganggu jalannya pelayanan publik, dan denyut ekonomi masyarakat.

"Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan teknologi, pemerintah dapat mencegah gangguan sejak awal serta menjaga pelayanan publik dan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik," ujarnya.

Pewarta : Laily Rahmawaty Editor: Hence Paat COPYRIGHT © ANTARA 2026

Sumber: ANTARA News Manado. Baca selengkapnya di sumber