Minggu, 1 November 2026

DVP Berita

Terkini
Perang

Politisi Jerman Desak Pemerintahnya Hentikan Pengiriman Senjata dan Bantuan ke Ukraina

Politisi Jerman mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pengiriman senjata dan bantuan finansial ke Ukraina demi memprioritaskan kepentingan nasional.

Sumber foto: Minanews.net

Berlin, MINA – Pemimpin bersama partai sayap kanan Jerman, Alternatif untuk Jerman (AfD), Alice Weidel mendesak pemerintahnya menghentikan bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina. Seruan itu disampaikan Weidel dalam wawancara dengan majalah The Economist, Kamis (15/10).

Weidel menilai Ukraina tidak mungkin mengalahkan Rusia secara militer, sehingga membiayai perang hanya akan membebani ekonomi Jerman tanpa hasil di medan tempur.

Ia menyebut belanja Jerman untuk perang itu lebih dari 100 miliar, sementara negaranya sendiri berutang besar. Menurutnya, kepentingan Jerman harus didahulukan, dan perang tersebut bukan kepentingan Jerman.

Sehari sebelumnya, Rabu (14/10), parlemen negara bagian Sachsen-Anhalt menyetujui usulan agar bantuan militer dan keuangan nonkemanusiaan Jerman kepada Ukraina dihentikan.

Usulan bertajuk “Perundingan Damai, Bukan Perluasan Perang di Ukraina” itu diajukan AfD dan Partai Aliansi Sahra Wagenknecht (BSW), dan diloloskan dalam sidang khusus di Magdeburg. Isinya meminta pemerintah negara bagian mendesak pemerintah federal menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina dan mencabut sanksi ekonomi terhadap Rusia.

Usulan tersebut ditentang Partai Persatuan Demokrat Kristen (CDU), Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau, dan Partai Kiri. Namun, AfD dan BSW menguasai kursi cukup untuk memenangkan pemungutan suara.

Ketua fraksi AfD di Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, meminta anggaran lebih diprioritaskan bagi warga Jerman dan mendorong diplomasi dengan Rusia. Politikus BSW Claudia Wittig menilai sanksi terhadap Rusia gagal mencapai tujuannya.

Keputusan itu tidak otomatis mengubah kebijakan luar negeri Jerman. Menurut ARD Tagesschau, urusan sanksi dan bantuan militer merupakan kewenangan pemerintah federal dan lembaga Uni Eropa.

Keputusan parlemen negara bagian juga tidak mengikat secara hukum, dan pemerintah negara bagian hanya diminta mengupayakan perubahan lewat Bundesrat. Tekanan politik terhadap Kanselir Friedrich Merz meningkat setelah AfD menang dalam pemilihan parlemen Sachsen-Anhalt pada 6 September 2026. []

Sumber: Minanews.net. Baca selengkapnya di sumber

Artikel terkait

Berita terbaru

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share with