Deklarasi Balfour ke-109: Warisan Ketidakadilan bagi Palestina

Warga Palestina memperingati 109 tahun Deklarasi Balfour yang pemerintah Inggris terbitkan pada 2 November 1917. Deklarasi tersebut mendukung pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina tanpa melibatkan penduduk asli atau mengakui hak politik dan nasional mereka.

Deklarasi yang Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, sampaikan kepada tokoh zionis Lord Lionel Walter Rothschild itu terbit saat Perang Dunia I. Inggris kemudian memasukkan komitmen tersebut ke dalam Mandat atas Palestina yang Liga Bangsa-Bangsa sahkan pada 1922. Selama periode itu, imigrasi Yahudi meningkat dan lembaga-lembaga gerakan zionis berkembang, sementara perlawanan warga Palestina terhadap kebijakan Inggris semakin menguat.

Pendirian Israel pada 1948 diikuti dengan Nakba (malapetaka). Ratusan ribu warga Palestina terusir dari kota dan desa mereka, ratusan permukiman Israel hancurkan, serta tanah dan properti mereka rampas. Hingga kini, jutaan pengungsi masih berada di luar tanah air mereka dan terus menuntut hak untuk kembali.

Lebih dari satu abad kemudian, warga Palestina menyatakan bahwa dampak Deklarasi Balfour masih berlangsung melalui penjajahan, perluasan permukiman, perampasan tanah, dan pengusiran. Di Gaza, agresi genosida memakan banyak korban jiwa, kehancuran, dan pengungsian massal. Di Tepi Barat, serangan militer dan pemukim Israel, penangkapan, serta penghancuran rumah terus terjadi. Sementara di Al-Quds, upaya yahudisasi mengancam keberadaan dan identitas Palestina.

Dalam peringatan ini, Hamas menegaskan bahwa agresi Israel tidak akan menghapus identitas nasional Palestina. Gerakan tersebut juga menyatakan bahwa hak pengungsi untuk kembali tidak dapat mereka tinggalkan atau jadikan objek tawar-menawar. Hamas menyerukan persatuan nasional untuk menghadapi rencana Israel.

Departemen Urusan Pengungsi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendesak Inggris menyampaikan permintaan maaf resmi atas Deklarasi Balfour dan memenuhi tanggung jawab historisnya. Mereka juga menolak pemindahan paksa, pengusiran, permukiman kembali, dan yahudisasi. Komunitas internasional mendapat desakan untuk melindungi warga Palestina, menghentikan perluasan permukiman dan aneksasi, serta memastikan mandat dan pendanaan UNRWA tetap berjalan.

Partai Rakyat Palestina menilai pengakuan Inggris terhadap negara Palestina tidak cukup untuk memperbaiki ketidakadilan historis atau menghapus tanggung jawabnya atas Nakba dan penjajahan. Pengakuan tersebut harus disertai langkah konkret untuk mengakhiri penjajahan, menghentikan agresi Israel, menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan, dan menjamin hak pengungsi untuk kembali.

Senada dengan itu, Komisi Internasional untuk Mendukung Hak-Hak Palestina (ICSPR) mendesak Inggris menyampaikan permintaan maaf serta memberikan reparasi dan kompensasi atas dampak Deklarasi Balfour. Komisi tersebut juga menyerukan perlindungan bagi warga Palestina dan pemenuhan hak mereka atas kemerdekaan serta penentuan nasib sendiri.

Peringatan ke-109 ini kembali menyoroti tanggung jawab Inggris. Inggris berperan bukan hanya sebagai pembuat deklarasi, tetapi juga sebagai penguasa kolonial Palestina selama periode Mandat. Bagi warga Palestina, tuntutan pertanggungjawaban tidak berhenti pada permintaan maaf simbolis. Mereka menuntut langkah nyata untuk mengakhiri penjajahan, melindungi hak pengungsi, dan mewujudkan kemerdekaan.

Berakhirnya waktu tidak memberikan legitimasi kepada penjajahan ataupun menghapus hak suatu bangsa atas tanah airnya. Setelah 109 tahun, warga Palestina tetap mempertahankan identitas, hak untuk kembali, dan hak menentukan nasib sendiri.

Sumber: Adara Relief International. Baca selengkapnya di sumber