Beri Kuliah di Harvard University, JK Bahas Perang Global hingga Korupsi yang Tekan Ekonomi RI

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), memberikan kuliah bertajuk Leadership Amidst Uncertainty: Lessons from Experience, di Belfer Case Study Room, CGIS South, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Kamis siang waktu setempat, 22 Oktober 2026.

Materi kuliah yang disampaikan JK mengungkap kendala-kendala internal hingga eksternal yang menyebabkan perekonomian Republik Indonesia (RI) tertekan. Paparan tersebut sebagai bahan pembelajaran di kampus tingkat global.

“Ketidakpastian dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh perang di berbagai kawasan. Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak terhadap perekonomian dunia. Indonesia juga tidak bisa menghindari dampak dari situasi tersebut,” kata JK.

JK mengatakan, dinamika geopolitik tidak hanya menentukan arah hubungan antarnegara, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena itu, pemimpin perlu memiliki kemampuan membaca situasi, mengambil keputusan, dan mengantisipasi dampak krisis yang meluas melampaui batas negara.

Dalam kuliahnya, JK menekankan kekuatan finansial dan kepemilikan peralatan modern tidak selalu cukup untuk menghadapi berbagai tantangan. Semangat, keberanian, penguasaan ilmu pengetahuan, dan inovasi juga menjadi faktor penting.

“Uang saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan semangat, keberanian, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Teknologi harus dikuasai dan kemampuan manusia harus terus dikembangkan,” kata JK.

JK mencontohkan Iran yang tetap mampu mempertahankan kapasitasnya di tengah tekanan dan sanksi internasional selama bertahun-tahun. Menurut JK, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor yang mendukung kemampuan suatu negara untuk bertahan menghadapi tekanan.

Namun, JK juga menyinggung tantangan keamanan yang dihadapi negara-negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dalam menghadapi kelompok bersenjata Houthi. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kekuatan material perlu ditopang kemampuan, strategi, dan semangat untuk menghadapi tantangan.

Kemudian JK menguraikan empat faktor yang menurutnya turut memengaruhi kondisi sosial-ekonomi Indonesia.

Pertama, situasi global dan dampak perang. Konflik di berbagai kawasan dapat mengganggu pasokan minyak dan komoditas lainnya. Gangguan tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga, menekan daya beli masyarakat, dan menambah beban perekonomian nasional.

“Kita tidak bisa menganggap persoalan global sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ketika pasokan terganggu dan harga naik, rakyat yang merasakan dampaknya secara langsung,” kata JK.

Kedua, bencana alam dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan fenomena El Niño dapat mengganggu produktivitas, ketersediaan air, serta produksi pangan. JK mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi potensi kekurangan beras melalui perencanaan yang matang dan tidak meremehkan risiko yang mungkin terjadi.

Ketiga, korupsi yang berkaitan dengan mahalnya biaya politik. JK menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam kontestasi politik, khususnya pemilihan kepala daerah. Biaya tersebut mencakup proses pencalonan, kampanye, pembayaran saksi, dan kebutuhan operasional lainnya.

Menurut JK, tingginya biaya politik perlu menjadi perhatian karena dapat menciptakan tekanan bagi pejabat terpilih untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan.

“Kalau biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar, sementara penghasilan resminya jauh lebih kecil, kita harus mempertanyakan bagaimana sistem politik itu dibiayai. Persoalan biaya politik perlu dibenahi agar tidak menjadi pintu masuk korupsi,” kata JK.

Keempat, kualitas kebijakan publik dan penentuan prioritas anggaran. JK menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak serta kemampuan keuangan negara.

Menurut JK, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan belanja dan memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan kapasitas fiskal. Pengeluaran yang tidak terukur dan ketergantungan berlebihan pada utang berisiko menambah beban keuangan negara pada masa mendatang.

“Belanja negara harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan. Jangan sampai pengeluaran terlalu besar, sementara kemampuan membayar terbatas. Utang hari ini pada akhirnya menjadi tanggungan generasi mendatang,” pungkas JK.

Kuliah di Harvard merupakan bagian dari rangkaian agenda akademik JK di Amerika Serikat. Sebelumnya, JK menghabiskan sekitar dua pekan di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, melalui program Vice President Kalla Lecture Series.

Sumber: https://www.politikindonesia.id/. Baca selengkapnya di sumber