Dialog Publik Kebangsaan HMI Korkom Soroti Persoalan Pendidikan Nasional

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Korkom) Universitas Negeri Makassar (UNM) Cabang Makassar mengangkat isu pendidikan nasional melalui diskusi bertajuk “Menggugat Janji Pasal 31 UUD 1945: Evaluasi Hukum Kinerja Pendidikan Nasional dan Arah Kedaulatan Republik.”, berlangsung di Ballroom B Pinisi UNM, Selasa, (20/10).

Diskusi ini menghadirkan tiga pemateri, yakni M. Yunasi Ridhоh, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Andi Makmur Burhanuddin, anggota DPRD Kota Makassar, serta Akbar Idris, penggiat pendidikan. Fabian Maulana bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut.

Ketua Umum HMI Korkom, Azmi Dzulfikar Laitupa menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi ruang bagi peserta untuk mengidentifikasi berbagai persoalan masyarakat, membahasnya dari beragam sudut pandang, serta mencari solusi yang tepat.

“Insyaallah, diskusi akan berlangsung secara interaktif. Peserta dapat menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan masyarakat, dan kita akan berupaya memberikan penjelasan serta jawaban yang sesuai,” ujarnya.

Azmi menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak dapat memperkaya pemahaman peserta terhadap persoalan yang terjadi pada masyarakat. Menurutnya, setiap pihak memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan.

“Melalui keterlibatan keluarga dan seluruh unsur pemerintahan, kita dapat memperoleh perspektif yang beragam mengenai kondisi masyarakat berdasarkan pilihan dan pengalaman masing-masing,” jelasnya.

Ia juga berharap forum tersebut dapat menghimpun berbagai gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Baginya, diskusi tidak hanya menjadi tempat bertukar pikiran, tetapi juga menjadi ruang untuk merumuskan solusi atas persoalan yang berkembang.

“Semoga berbagai upaya dan gagasan yang tersampaikan dapat dihimpun demi kepentingan masyarakat,” harapnya.

Melalui tema yang ini, HMI Korkom UNM mengajak mahasiswa untuk mencermati pelaksanaan Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas pendidikan. Diskusi ini juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menelaah kebijakan pendidikan nasional serta menilai kesesuaiannya dengan amanat konstitusi. (*)

Sumber: Profesi Online. Baca selengkapnya di sumber