Seminar nasional yang membahas ancaman otoritarianisme terhadap demokrasi konstitusional sekaligus mendorong pembaharuan pengajaran hukum tata negara yang kriti
Penyelarasan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi penting agar tidak menimbulkan persoalan.
Istilah bencana nasional belakangan ini kembali ramai diperbincangkan publik seiring meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah
KUTACANE (Waspada.id): Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.5 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Jaya Juliadi, merespons kerusakan jalan nasional di
UMS lepas tim mahasiswa terbaiknya untuk berlaga pada ajang bergengsi nasional Abdidaya Ormawa 2026 di Makassar dan Kompetisi Jembatan Indonesia.
Sijunjung - Walinagari Pulasan Awardi Datuk Rajo Nan Gadang, menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional Tingkat Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang berlangsung...
Prabowo Lantik 7 Pejabat Baru di Kabinet Merah Putih
MANADO – Semangat persaudaraan dan kebersamaan kembali menyatukan komunitas sepeda motor Honda melalui Honda...
“Desakan aspirasi terdalam dari masyarakat yang terdampak adalah pemerintah dengan tegas segera menyatakan ini sebagai bencana nasional,” ujar Daniel
