Minggu, 1 November 2026

DVP Berita

Terkini
Nasional

Dewan Energi Nasional Menilai Antrian BBM Akibat Masyarakat Geser dari Pertamax

Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yudha menilai antrian mengular Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa hari terakhir diduga karena banyaknya masyarakat yang beralih dari penggunaan BBM jenis pertamax.

Sumber foto: TIMES Indonesia

MALANG – Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional, Dr. Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc., Ph.D., menilai antrean mengular Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa hari terakhir diduga karena banyaknya masyarakat yang beralih dari penggunaan BBM jenis pertamax menuju pertalite.

“Kita minta supaya ada kerja sama yang baik bagi masyarakat yang tadinya dia menggunakan Pertamax, lantas dia beralih kepada Pertalite, itu membuat kenaikan daripada konsumsi Pertalite,” ujarnya saat ditemui dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Energi, Jumat (16/10/2026) di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Satya menilai stok BBM nasional masih aman selama penggunaannya terkendali. Namun, dalam kondisi saat ini, ketersediaan Pertamax dinilai aman, sedangkan stok Pertalite justru mengalami kekurangan.

“Stok ini gimana aman tidaknya kalau terjadi migrasi seperti itu, mungkin Pertamax-nya aman, karena enggak ada yang beli, tapi semua lari ke yang di bawah, gitu,” katanya.

Untuk itu, ia memohon kerja sama dan kesadaran masyarakat supaya dapat mengonsumsi BBM sesuai peruntukannya.

Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk dapat menerapkan penghematan energi supaya mampu menekan konsumsi energi setiap harinya.

“Masyarakat juga harus hemat energi, kalau bisa naik transportasi umum, melakukan penghematan listrik, jadi berhematlah di saat situasi kita tidak mudah,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia menegaskan kepada masyarakat untuk tidak berbuat curang dengan menimbun BBM atau mengubah harga BBM menjadi lebih mahal. Ia menekankan bahwa Pertamina terus melakukan monitor terhadap oknum-oknum tersebut.

“Janganlah masyarakat melakukan kecurangan, dengan penimbunan, otomatis menyebabkan turunnya peredaran pertalite, sementara mereka akan dioplos dan dijual dengan harga yang mahal ke rakyat melalui kios-kios tidak resmi,” tegasnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Satya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, terkait pihak siapa saja yang berhak menggunakan BBM jenis pertalite.

“Makanya pemerintah rencana merevisi perpres 191 supaya masyarakat yang berhak yang bisa mengonsumsi. Karena kalau tidak, kan orang pindah, tadinya dia Pertamax karena Pertamax-nya mahal, dia ada perpindahan,” pungkasnya.

Terakhir, DEN juga terus mendorong Pertamina agar memenuhi kuota yang telah ditetapkan dalam APBN.

Sebagai informasi, antrian mengular BBM juga terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan Kota Malang.

Terpisah, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menilai terjadinya antrian panjang BBM di Kota Malang disebabkan oleh beralihnya konsumsi masyarakat atas BBM jenis pertamax menuju pertalite karena harganya lebih murah. Kendati demikian, Wahyu menilai stok BBM di Kota Malang dalam kondisi aman.

“Stok pertalite aman, tidak ada kelangkaan, tapi karena ada perubahan dari harga, mereka mencari harga yang lebih murah,” ujarnya dikutip dari TIMES Indonesia. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!Klik 👉 Channel TIMES IndonesiaPastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Sumber: TIMES Indonesia. Baca selengkapnya di sumber

Artikel terkait

Berita terbaru

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share with