Menteri PPN: Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Nasional

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan Dialog Nasional Pemberdayaan di Kemenko PM. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memperkuat pemberdayaan masyarakat sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.

Sinergi antarlembaga ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan pemberdayaan berjalan terarah. Langkah terkoordinasi ini bertujuan memberikan kesempatan setara bagi masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya menjadikan transformasi pemberdayaan sebagai strategi nasional. Menurut beliau, Desain Besar Pembangunan Masyarakat harus terlaksana melalui kolaborasi erat seluruh pihak.

Forum strategis ini menandai awal penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman terpadu. Peluncuran Seri Buku Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi turut meramaikan rangkaian acara tersebut.

Transformasi pemberdayaan masyarakat melalui dokumen ini bertumpu pada empat pilar utama pembangunan nasional. Pilar tersebut mencakup peningkatan kapabilitas, penguatan agensi, kemandirian ekonomi, serta penguatan komunitas wilayah.

Keempat pilar pendukung tersebut juga diperkuat oleh pendampingan berkelanjutan serta perencanaan data terintegrasi. Inovasi pendanaan turut dihadirkan guna mengoptimalkan pelaksanaan seluruh program pemberdayaan di lapangan.

Sejalan dengan arah transformasi tersebut, pemerintah menggeser fokus penanggulangan kemiskinan menuju skema pemberdayaan. Langkah ini bertujuan mendorong masyarakat produktif agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya peran aktif warga produktif. Beliau berharap masyarakat miskin usia produktif dapat meraih peluang masa depan yang lebih baik.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi. Pelibatan pemerintah daerah, dunia usaha, hingga perguruan tinggi sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan.

Dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan juga menjadi kunci keberhasilan program. Sinergi seluruh elemen bangsa diharapkan mampu mempercepat pencapaian target Visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan dialog nasional ini dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet serta pejabat tinggi negara. Kehadiran para menteri mempertegas komitmen lintas sektor dalam mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

Sumber: RRI.co.id. Baca selengkapnya di sumber