Tekanan Ekonomi dan Politik Guncang Pemerintahan Iran

Pemerintahan Presiden Masud Pezeshkian menghadapi tekanan berlapis akibat blokade Amerika Serikat (AS), kemerosotan ekonomi, dan perselisihan politik internal. Pada Oktober 2026, ekspor minyak Iran terhambat, nilai tukar rial melemah, dan kelompok garis keras di parlemen mendorong pemakzulan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi karena pertemuannya dengan perwakilan AS.

Data Pusat Statistik Iran menunjukkan inflasi tahunan mencapai 73,6 persen pada September 2026, sedangkan inflasi berdasarkan perbandingan tahunan pada akhir bulan tersebut tercatat 89,8 persen. Data pasar valuta asing yang dikutip MINA menunjukkan rial juga merosot tajam terhadap dolar AS.

Menurut laporan MINA pada 11 Oktober, kurs pasar bebas pada awal Oktober mencapai sekitar 2,69 juta rial per dolar AS. Sementara itu, data Refinitiv yang dikutip laporan tersebut mencatat kurs 1.768.000 rial per dolar AS pada 8 Oktober, dibandingkan 762.100 rial pada 2 Januari 2026.

Tekanan ekonomi turut memengaruhi harga kebutuhan pokok. MINA melaporkan harga beras naik dari 3,5 juta menjadi 5,5 juta rial per kilogram, sedangkan harga roti meningkat dari 250.000 menjadi 500.000 rial per potong.

Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati menolak penilaian Washington bahwa perekonomian negaranya berada di ambang kehancuran. Dalam pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) di Bangkok pada 14 Oktober, ia menegaskan bahwa Iran masih berupaya menjaga stabilitas keuangan di tengah sanksi dan pembatasan perdagangan.

Hemmati menyebut klaim keruntuhan ekonomi sebagai sekadar "ilusi." Menurut laporan Reuters yang diterbitkan melalui Vietnam.vn, ia mengatakan bank sentral memprioritaskan pengendalian inflasi, kelancaran operasional perbankan, serta ketersediaan valuta asing untuk impor obat-obatan dan barang kebutuhan pokok.

Bank Sentral Iran juga meluncurkan program penjualan valuta asing hingga US$2 miliar melalui bank-bank milik negara pada akhir September. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menambah pasokan devisa dan membatasi pelemahan rial, meskipun tekanan terhadap mata uang nasional masih berlanjut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan Iran kehilangan kendali dalam konfrontasi ekonomi dengan Washington. Dalam wawancara pada 27 September, ia memperkirakan Teheran akan kehabisan minyak yang dapat dijual ke China dalam dua minggu.

Menurut laporan Vietnam.vn, ekspor minyak mentah Iran melalui laut turun menjadi nol sejak minggu kedua September, berdasarkan data platform analisis energi Vortexa. Namun, laporan The Washington Post yang dikutip media tersebut menyebut Iran masih mempertahankan sebagian penjualan melalui jalur darat dan menggunakan cadangan minyak yang tersedia.

Di tengah tekanan ekonomi tersebut, konflik politik berpusat pada Abbas Araghchi. Anggota parlemen Teheran Amirhossein Sabeti menyatakan telah mendaftarkan usulan pemakzulan sang menteri melalui surat kepada Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Anggota parlemen Hossein-Ali Haji-Deligani juga menyebut parlemen dapat menggunakan kewenangan pengawasannya untuk mengajukan pemakzulan. Para pengkritik Araghchi mempermasalahkan pertemuannya dengan negosiator Amerika Serikat di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mereka nilai tidak memiliki mandat memadai.

Analis politik Ali Afshari menilai konflik tersebut mencerminkan pola pembagian tanggung jawab dalam struktur kekuasaan Iran. Menurutnya, kelompok moderat di pemerintahan dapat menjadi sasaran kritik ketika kebijakan yang disepakati kalangan elite menghadapi penolakan publik.

Afshari menjelaskan fungsi kelompok garis keras dalam sistem politik Iran melalui pernyataan berikut.

"Fungsi kelompok garis keras dalam Republik Islam adalah memengaruhi opini publik, para pendukung tradisional sistem politik, serta nilai-nilai Republik Islam dalam kebijakan dalam dan luar negeri," ujar Ali Afshari.

Ia membandingkan situasi tersebut dengan penerapan perjanjian nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action pada 2015. Ketika itu, kelompok garis keras menguasai mayoritas kursi parlemen dan menentang perjanjian, tetapi penentangan tersebut tidak menghentikan penandatanganannya.

Afshari juga menegaskan bahwa kementerian luar negeri menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, bukan menentukan keputusan strategis secara mandiri.

"Kementerian Luar Negeri bukanlah pengambil keputusan. Kementerian hanya melaksanakan apa yang diperintahkan pemerintah—dan Araghchi bekerja dalam kerangka itu," ujar Ali Afshari.

Menurut Afshari, ketika pemerintah harus berunding dengan AS, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan dapat mengalihkan tanggung jawab kepada lembaga pemerintahan dan kelompok moderat.

"Ketika rezim terpaksa berunding, seperti dalam situasi saat ini dan dalam perundingan dengan AS, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan tidak mau bertanggung jawab. Mereka justru mengalihkan tanggung jawab itu kepada lembaga-lembaga demokratik dan kelompok moderat di dalam pemerintahan," ujar Ali Afshari.

Persoalan lain muncul di sektor energi setelah Menteri Perminyakan Mohsen Paknejad mengundurkan diri dengan alasan pribadi, menurut keterangan resmi pemerintah. Analis energi Umud Shokri menilai pergantian pejabat belum tentu mengatasi persoalan mendasar dalam pengelolaan pendapatan minyak Iran.

Shokri mengatakan jaringan ekspor yang dibangun untuk menghindari sanksi telah menciptakan transaksi yang tidak transparan. Ia menilai sebagian pelaku yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan, termasuk Korps Garda Revolusi Islam, berperan dalam penjualan minyak melalui saluran yang sulit diawasi pemerintah.

"Menurut undang-undang, pendapatan tersebut semestinya berada di tangan negara. Namun, kita tahu bahwa selama bertahun-tahun kenyataannya tidak demikian," ujar Umud Shokri.

Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki pengaruh terbatas terhadap transaksi minyak yang dijalankan melalui jaringan tersebut.

"Pemerintah hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap transaksi-transaksi ini. Terutama Garda Revolusi yang mengorganisasi dan mengendalikan transaksi tersebut," ujar Umud Shokri.

Tekanan terhadap rumah tangga juga meningkat seiring kenaikan harga pangan dan penurunan daya beli. MINA melaporkan inflasi pangan nasional mencapai 121,7 persen, sementara sembilan provinsi mencatat inflasi tahunan di atas 100 persen pada September 2026.

Laporan yang sama menyebut sekitar 2 juta orang kehilangan pekerjaan akibat perang, menurut Wakil Menteri Tenaga Kerja Iran. Pemerintah juga memperkirakan kerugian infrastruktur mencapai US$270 miliar, dengan hampir 3.000 infrastruktur industri mengalami kerusakan.

Di tengah perbedaan penilaian mengenai ketahanan ekonomi Iran, Teheran terus meminta Washington mencabut blokade dan melonggarkan sanksi sebelum kesepakatan untuk mengakhiri konflik dapat dicapai.

Sumber: www.suaralandak.co.id. Baca selengkapnya di sumber