Tekanan AS Guncang Ekonomi Iran dan Picu Konflik Politik

Tekanan ekonomi Amerika Serikat dan perselisihan politik internal memperberat situasi Iran ketika pemerintahan Presiden Masud Pezeshkian menghadapi penurunan ekspor minyak, pelemahan mata uang, serta dorongan pemakzulan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Ketegangan ini berlangsung di tengah konflik kedua negara dan kebuntuan diplomatik yang menghambat upaya mencapai kesepakatan.

Menurut laporan Vietnam.vn pada 14 Oktober 2026, ekspor minyak mentah Iran melalui laut turun hingga nol sejak pekan kedua September, berdasarkan data platform analisis energi Vortexa. Angka tersebut diperkirakan bertahan setidaknya hingga 5 Oktober. Sementara itu, Pusat Statistik Iran mencatat rial melemah hampir 35 persen terhadap dolar AS sejak Juli dan inflasi tahunan mencapai 73,6 persen pada September.

Di tengah tekanan tersebut, sejumlah anggota parlemen Iran mendorong pemakzulan Araghchi setelah ia bertemu dengan negosiator Amerika Serikat di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kelompok konservatif mempertanyakan kewenangannya melakukan pertemuan itu, sedangkan proses pemakzulan masih memerlukan pengumpulan tanda tangan sesuai ketentuan parlemen.

Anggota parlemen Teheran Amirhossein Sabeti menyatakan telah mendaftarkan usulan pemakzulan melalui portal parlemen dalam surat kepada Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf. Anggota parlemen Hossein-Ali Haji-Deligani juga menyebut parlemen dapat menggunakan kewenangan pengawasannya untuk mengajukan pemakzulan.

Pengamat politik yang berbasis di Amerika Serikat, Ali Afshari, menilai konflik tersebut berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dalam struktur kekuasaan Iran. Menurutnya, kelompok moderat dan lembaga pemerintahan dapat menjadi sasaran kritik ketika penguasa tertinggi memilih tidak menanggung konsekuensi politik dari keputusan diplomatik.

Afshari menjelaskan bahwa mekanisme serupa pernah terlihat ketika Iran menerapkan perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015. Saat itu, kelompok garis keras yang menguasai mayoritas kursi parlemen melancarkan perlawanan politik, tetapi penentangan tersebut tidak menghentikan penandatanganan perjanjian.

"Ketika rezim terpaksa berunding, seperti dalam situasi saat ini dan dalam perundingan dengan AS, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan tidak mau bertanggung jawab. Mereka justru mengalihkan tanggung jawab itu kepada lembaga-lembaga demokratik dan kelompok moderat di dalam pemerintahan," kata Ali Afshari kepada Deutsche Welle.

Afshari juga menilai kelompok garis keras menjalankan fungsi politik untuk memengaruhi opini publik, pendukung tradisional sistem pemerintahan, dan penerimaan terhadap nilai-nilai Republik Islam dalam kebijakan domestik maupun luar negeri.

"Fungsi kelompok garis keras dalam Republik Islam adalah memengaruhi opini publik, para pendukung tradisional sistem politik, serta nilai-nilai Republik Islam dalam kebijakan dalam dan luar negeri."

Menurut Afshari, Kementerian Luar Negeri tidak menentukan arah kebijakan secara mandiri, melainkan menjalankan keputusan pemerintah. Penilaian tersebut menjadi konteks bagi kritik terhadap Araghchi, yang menghadapi tekanan setelah menjalankan misi diplomatik ke New York.

"Kementerian Luar Negeri bukanlah pengambil keputusan. Kementerian hanya melaksanakan apa yang diperintahkan pemerintah—dan Araghchi bekerja dalam kerangka itu," ujar Afshari.

Tekanan ekonomi juga memicu perdebatan mengenai kemampuan pemerintah mengendalikan pendapatan minyak. Menteri Perminyakan Mohsen Paknejad mengundurkan diri dengan alasan pribadi, menurut keterangan resmi yang dikutip dalam laporan detikNews pada 15 Oktober 2026. Pergantian tersebut terjadi ketika ekspor minyak menghadapi hambatan akibat pembatasan Amerika Serikat.

Ahli strategi energi dan analis geopolitik Umud Shokri menilai perubahan kepemimpinan kementerian belum tentu memperbaiki keadaan. Menurutnya, jaringan ekspor yang dibangun untuk menghindari sanksi telah menciptakan mekanisme transaksi tidak transparan, sehingga pemerintah kesulitan mengawasi aliran pendapatan negara.

Shokri menyoroti keterlibatan pelaku swasta yang memiliki hubungan dengan pusat kekuasaan, terutama Korps Garda Revolusi Islam. Jaringan tersebut disebut menggunakan jalur tidak transparan untuk menjual minyak kepada angkatan bersenjata, sementara harga, komisi, dan nilai keseluruhan transaksi tidak diungkapkan secara terbuka.

"Menurut undang-undang, pendapatan tersebut semestinya berada di tangan negara. Namun, kita tahu bahwa selama bertahun-tahun kenyataannya tidak demikian," ujar Umud Shokri.

Shokri menambahkan bahwa pengaruh pemerintah terhadap transaksi tersebut terbatas dan Garda Revolusi memiliki peran besar dalam pengorganisasian serta pengendaliannya.

"Pemerintah hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap transaksi-transaksi ini. Terutama Garda Revolusi yang mengorganisasi dan mengendalikan transaksi tersebut," kata Shokri.

Di sisi lain, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati menolak penilaian Washington bahwa perekonomian negaranya mendekati kehancuran. Dalam pertemuan Dana Moneter Internasional di Bangkok, Thailand, pada 14 Oktober, ia menyatakan Iran masih mampu bertahan menghadapi sanksi dan tekanan ekonomi.

Hemmati menyebut klaim mengenai keruntuhan ekonomi Iran sebagai sekadar ilusi. Ia mengatakan Bank Sentral Iran memprioritaskan pengendalian inflasi, stabilisasi sistem keuangan, kelancaran operasional perbankan, serta ketersediaan valuta asing untuk impor obat-obatan dan kebutuhan pokok.

Pernyataan itu berlawanan dengan penilaian Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Dalam wawancara dengan Fox News pada 27 September, Bessent memperkirakan Iran akan kehabisan minyak yang dapat dijual ke China dalam waktu dua minggu dan menyebut tekanan ekonomi mendorong Teheran mencari kesepakatan dengan Washington.

Amerika Serikat memberlakukan kembali blokade terhadap pelabuhan Iran sejak Juli untuk membatasi ekspor minyak. Pada 24 Agustus, Washington memperluas tekanan dengan membatasi hubungan keuangan dan perdagangan Iran dengan ekonomi global, termasuk melalui pembatasan di sektor penerbangan.

Meski demikian, laporan The Washington Post pada 9 Oktober menyebut Iran masih mempertahankan sebagian penjualan minyak melalui jalur darat dan menggunakan cadangan minyak yang telah tersedia. Pada akhir September, Bank Sentral Iran juga meluncurkan program penjualan valuta asing hingga US$2 miliar melalui bank-bank milik negara untuk menambah pasokan di pasar dan membatasi pelemahan rial.

Teheran tetap meminta Washington mencabut blokade dan melonggarkan sanksi sebelum kedua negara mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Sementara itu, tekanan terhadap pemerintahan Pezeshkian terus berlangsung seiring upaya pemakzulan Araghchi dan persoalan pengelolaan pendapatan minyak.

Sumber: Suara Independent News. Baca selengkapnya di sumber