Andrea Bocelli, Palestina, dan Dilema Indonesia

Andrea Bocelli dijadwalkan tampil di kompleks Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026, sebelum melanjutkan konsernya ke Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, pada 3 November. Dua panggung dengan suasana berbeda: satu berada di dekat warisan peradaban berusia berabad-abad, satu lagi di tengah denyut modern ibu kota.

Pilihan Borobudur memberi pertunjukan ini punya daya tarik tersendiri. Musik dari panggung masa kini akan hadir di tengah jejak sejarah yang telah melewati banyak generasi. Sementara itu, konser di Jakarta berpotensi menarik perhatian pengunjung dan menghidupkan kegiatan ekonomi kota.

Hotel menerima tamu, restoran menyiapkan meja, kendaraan bergerak lebih sibuk, dan para pelaku usaha berharap dagangan mereka menemukan pembeli. Konser besar memang dapat membuka peluang kerja dan menggerakkan usaha. Dari sinilah argumen para pendukungnya memperoleh pijakan: Indonesia membutuhkan industri kreatif yang hidup, pariwisata yang bergerak, dan ruang perjumpaan dengan kebudayaan dunia.

Namun, manfaat ekonomi tidak selalu tersebar merata. Ramainya penonton belum tentu berarti semua pelaku usaha memperoleh keuntungan yang sama. Angka penjualan tiket atau perkiraan perputaran uang pun belum cukup untuk menjelaskan berapa banyak manfaat yang benar-benar tinggal bagi masyarakat.

Konser Bocelli patut dihargai sebagai peristiwa seni. Tetapi, nilainya tidak bisa diukur hanya melalui hitungan ekonomi. Ketika sebuah pertunjukan berlangsung di tengah masyarakat yang memiliki sejarah dan sikap politik, pertanyaan tentang manfaatnya dapat bersentuhan dengan persoalan yang lebih luas daripada harga tiket dan ramainya pengunjung.

Andrea Bocelli menempati ruang tersendiri dalam musik dunia. Berakar pada tradisi vokal klasik, ia menjangkau pendengar yang lebih luas melalui perpaduan opera, aransemen orkestra, dan lagu-lagu bernuansa populer. Album Romanza, yang dirilis pada 1997, turut mengukuhkan namanya, terutama melalui lagu Con te partirò.

Bocelli membawa sebagian warna musik klasik ke ruang dengar yang lebih luas. Pencapaiannya patut dihargai tanpa harus menyamakan kedudukan historisnya dengan Luciano Pavarotti, salah satu tenor paling berpengaruh pada abad ke-20 yang popularitasnya meluas, antara lain, melalui konser The Three Tenors.

Namun, persoalan yang menyertai kedatangan Bocelli di Indonesia bukanlah kualitas suaranya. MUI mempersoalkan penampilannya dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010, serta konsernya di Tel Aviv pada 2022. Kedua peristiwa itu menjadi bagian dari dasar penolakan MUI terhadap rencana konsernya di Indonesia.

Tampil dalam sebuah acara tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seorang seniman mendukung seluruh pandangan atau tindakan pihak penyelenggaranya. Namun, apabila acara tersebut berkaitan dengan penggalangan dana bagi organisasi yang mendukung militer Israel, publik memiliki alasan untuk bertanya tentang konteks keterlibatan sang seniman. Pertanyaan itu layak dijawab dengan informasi yang terang, bukan sekadar ditepis atau dibesar-besarkan.

Di Indonesia, persoalan tersebut menyentuh sensitivitas yang jauh lebih dalam daripada perdebatan tentang seorang penyanyi. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah lama menjadi bagian dari sikap politik Indonesia, bertaut dengan pengalaman sejarah bangsa yang menolak penjajahan. Ketika penderitaan rakyat Palestina terus berlangsung, sebagian masyarakat merasa sulit memisahkan sebuah pertunjukan dari makna politik yang mungkin menyertainya.

Sebaliknya, pendukung konser dapat berpendapat bahwa Bocelli datang sebagai seniman, bukan sebagai pejabat yang menjalankan kebijakan luar negeri. Musik, menurut pandangan ini, semestinya dapat melintasi batas politik dan mempertemukan manusia yang berbeda. Kebebasan berkesenian juga memiliki nilai tersendiri; karya seni tidak selalu dapat direduksi menjadi sikap politik orang yang membawakannya.

Kita tidak harus memilih antara mengagumi musik Bocelli dan mempertanyakan rekam jejaknya. Kemampuan artistiknya dapat dihargai, sementara keterlibatannya dalam kegiatan tertentu tetap dapat dimintai penjelasan. Kedua hal itu tidak harus saling meniadakan.

Persoalannya kemudian bergeser: ketika perbedaan pandangan ini muncul di tengah masyarakat, bagaimana pemerintah menentukan sikap?

Di tengah perdebatan yang semakin meluas, pemerintah tampak belum memberikan kepastian yang ditunggu publik. Kementerian menyatakan perlunya mempelajari situasi dan berkomunikasi dengan MUI, sementara proses perizinan berada di tangan Mabes Polri. MUI sendiri telah meminta agar konser dibatalkan. Publik pun menunggu keputusan beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keadaan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah masih menimbang arah perdebatan yang berkembang. Apakah penolakan masyarakat akan semakin kuat, ataukah pertimbangan ekonomi dan kepentingan penyelenggaraan acara akan memperoleh ruang lebih besar? Kita tidak dapat memastikan bahwa pemerintah memang sedang menunggu siapa yang lebih kuat. Namun, ketika keputusan tak kunjung jelas, ruang kosong itu mudah diisi oleh dugaan.

Padahal, tugas pemerintah bukan sekadar membaca arah angin. Pemerintah perlu menjelaskan dasar hukum yang digunakan, bagaimana aspirasi masyarakat didengar, dan sejauh mana sikap Indonesia terhadap Palestina diperhitungkan. Jika konser diizinkan, publik berhak mengetahui alasannya. Jika tidak diizinkan, dasar keputusannya pun perlu diterangkan secara terbuka.

Pada akhirnya, yang ditunggu bukan semata-mata keputusan mengizinkan atau melarang konser Andrea Bocelli. Terpenting ialah kejelasan alasan di balik keputusan tersebut. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa pertimbangannya bertumpu pada dasar hukum dan penilaian yang cermat, bukan sekadar mengikuti tekanan yang paling nyaring.

Sebab, sebuah konser mungkin selesai ketika nada terakhir menghilang. Namun, cara negara mengambil keputusan akan meninggalkan kesan lebih panjang daripada tepuk tangan penonton. Di situlah publik akan melihat bagaimana negara menimbang kepentingan ekonomi, kebebasan berkesenian, dan solidaritas atas Palestina yang telah lama menjadi bagian dari sikap bangsa. **

Sumber: KBA News. Baca selengkapnya di sumber