Kukar Harapkan Penanganan Karhutla Lebih Masif jika Statusnya Ditetapkan jadi Bencana Nasional

TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengikuti rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang telah mengusulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bencana nasional.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penanganan karhutla di Kukar sejauh ini dapat dikelola dengan cukup baik. Ia mengapresiasi kesigapan petugas Dinas Damkarmatan serta BPBD Kukar dalam merespons kejadian kebakaran.

“Kita mengikuti saja apa yang direncanakan. Memang jika kita lihat di Kaltim ini dibanding dengan daerah-daerah yang lain, utamanya di kita di Kabupaten Kukar, kita bisa memanage ini dengan cukup baik,” ujarnya di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (23/10/2026).

Kendati demikian, peningkatan status tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau petugas.

Selama ini beber Bupati Aulia, Pemkab Kukar mengandalkan perangkat daerah terkait untuk menangani kebakaran, dengan target api di lokasi yang dapat dijangkau bisa dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 x 24 jam. Menurut dia, kecepatan penanganan menjadi hal penting untuk mencegah api meluas.

“Di Kukar, api itu kita harapkan tidak lebih dari 1 x 24 jam, terutama untuk api-api yang bisa kita jangkau wilayahnya,” jelasnya.

Tak menepis adanya kendala di lapangan, ia juga tetap mengakui bahwa sejumlah titik api yang berada di lokasi, sangat sulit dijangkau dengan peralatan tersedia. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan sarana tambahan untuk mempercepat proses pemadaman.

“Memang kendala kita ada beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh equipment dan sumber daya manusia kita. Contohnya yang terjadi di Muara Kaman,” terangnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Kukar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna meminta dukungan helikopter pemadam.

Menurutnya, pemadaman melalui udara menjadi salah satu opsi untuk menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran, terutama di wilayah yang membutuhkan sarana dan kemampuan tambahan.

“Kami pun berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta helikopter atau pemadaman menggunakan sarana helikopter penyiraman. Itu bisa dilakukan di sana,” terangnya.

Keterbatasan jangkauan peralatan dan sumber daya manusia tersebut dinilai Bupati Aulia, menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla khususnya di Kukar.

Atas dasar itu, dukungan dari pemerintah pusat diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman di titik-titik yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh petugas daerah.

Harapannya, rencana peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional dapat diikuti dengan penguatan dukungan peralatan, personel, dan koordinasi lintas pemerintahan.

Dengan begitu, penanganan kebakaran tidak hanya mengandalkan kemampuan daerah, tetapi juga didukung sumber daya yang lebih besar ketika menghadapi kondisi yang sulit.

“Mudahan dengan proses ditetapkannya sebagai bencana nasional, penanganannya bisa lebih masif lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim menyampaikan rencana untuk mengusulkan peningkatan status penanganan karhutla menjadi bencana nasional.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kaltim hingga 13 Oktober 2026, tercatat 2.162 kejadian karhutla dengan luas area terdampak mencapai 8.713,14 hektare.

Kabupaten Kukar menjadi wilayah dengan luasan area terdampak terbesar, yakni 2.840,53 hektare. Sementara itu, Kabupaten Paser mencatat jumlah kejadian terbanyak, yaitu 558 kejadian.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar

Sumber: Niaga.Asia. Baca selengkapnya di sumber