BNPB Tanggapi Desakan agar Bencana Karhutla sebagai Bencana Nasional

Jakarta- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi merespon desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana terhadap karhutla.

"Status bencana nasional, nanti kita lihat. Apa sih untuk menentukan tingkatan status bencana nasional," kata Kristomei dalam keterangan pers usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Menurutnya paling penting adalah kecepatan dalam merespon bencana baik status nasional maupun daerah. Pemerintah ingin respon dalam penanganan bencana lambat kendati statusnya lebih tinggi.

"Tapi kan terpenting, apa statusnya bencana nasional kek maupun bencana daerah kek, responsnya apa, kecepatannya apa?. Jangan sampai namanya besar, tapi responsnya tidak ada," katanya.

Kristomei mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Ia menargetkan penanganan karhutla selesai secepatnya dan paling penting tidak ada korban jiwa.

"Semuanya (dikerahkan), macam-macam alat yang kita gunakan, pesawat, mobil , jalan kaki kek. Target secepat mungkin, jadi, jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, harus responsif, itu hitungannya bukan jam, menit," katanya menegaskan.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyampaikan komitmen untuk pemadaman karhutla. Ia menegaskan prajurit TNI AD telah dikerahkan untuk membantu menangani karhutla.

"Kalau untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini," kata Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Sumber: RRI.co.id. Baca selengkapnya di sumber