MUI Soroti Konser Bocelli: Solidaritas Palestina Jangan Kalah oleh Kepentingan Ekonomi

Jakarta, MINA — Rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia menuai sorotan terkait sensitivitas kemanusiaan, solidaritas terhadap rakyat Palestina, dan potensi dampak sosial yang ditimbulkan. Pemerintah dan pihak terkait diminta mempertimbangkan persoalan tersebut secara saksama, tidak hanya dari sisi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga dari komitmen bangsa terhadap kemerdekaan Palestina.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah Islamiyah sekaligus Ketua Umum Wahdah Islamiyah, KH Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., MA, menegaskan pentingnya memperhitungkan dampak sosial dan kemanusiaan dari rencana penyelenggaraan konser tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan yang digelar MUI di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (22/10). Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, tokoh lintas agama, budayawan, dan seniman untuk membahas kontroversi rencana konser Andrea Bocelli.

Pertemuan dilakukan mengingat belum ada pembatalan atau tindakan pihak berwenang pemerintah setelah MUI sudah menyatakan penolakannya beberapa waktu lalu

Dalam forum tersebut, Ustaz Zaitun menilai kekhawatiran berbagai elemen masyarakat terhadap rekam jejak digital Bocelli yang dikaitkan dengan dukungan terhadap Israel perlu menjadi perhatian serius.

Sejumlah peristiwa menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai konser tersebut. Pada 2008, Bocelli tampil di Tel Aviv dalam acara yang dihadiri Presiden Israel saat itu, Shimon Peres. Pada 2010, ia tampil dalam gala penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles.

Selanjutnya, pada 2022, Bocelli menggelar konser di Tel Aviv yang dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada 2025, ia juga menerima kunjungan mantan sandera Israel di kediamannya di Miami.

Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi bagian dari rekam jejak yang dipersoalkan sejumlah pihak di Indonesia, terutama di tengah penderitaan rakyat Palestina akibat agresi dan pendudukan Israel.

Meski demikian, Ustaz Zaitun menekankan pentingnya prinsip tabayyun atau klarifikasi dalam menyikapi kontroversi tersebut. Menurutnya, langkah MUI mengedepankan tabayyun merupakan pendekatan yang tepat agar sikap dan keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ia mengingatkan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial dan kemanusiaan konser tersebut tidak boleh diabaikan.

Ustaz Zaitun mengakui bahwa penyelenggaraan konser internasional berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan pariwisata bagi Indonesia. Namun, menurutnya, manfaat tersebut perlu diperbandingkan dengan potensi dampak sosial dan konsekuensinya terhadap citra Indonesia di mata dunia.

Ia juga mengingatkan bahwa kemungkinan adanya kegiatan penggalangan dana untuk membantu Palestina dalam rangkaian acara tidak serta-merta menghilangkan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

“Citra Indonesia di dunia internasional tidak bisa diukur dengan triliunan rupiah,” tegasnya.

Menurut Ustaz Zaitun, penyelenggaraan konser tersebut berpotensi melukai perasaan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan rakyat Palestina. Karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memperhitungkan biaya sosial (social cost) yang mungkin timbul apabila kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah ormas Islam menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan jika konser tetap berlangsung. Situasi ini, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan agar polemik tidak berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih luas.

Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina memiliki landasan kuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Komitmen tersebut telah menjadi bagian penting dari sikap Indonesia sejak masa Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bagi Ustaz Zaitun, konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina harus tercermin tidak hanya dalam pernyataan diplomatik, tetapi juga dalam pertimbangan terhadap berbagai kegiatan publik yang berkaitan dengan isu tersebut.

Ia mengingatkan bahwa solidaritas Indonesia dan Palestina memiliki akar sejarah perjuangan kemerdekaan yang tidak sepatutnya diabaikan.

Karena itu, kepentingan ekonomi jangka pendek perlu dipertimbangkan bersama kepekaan kemanusiaan, ketenteraman masyarakat, dan tanggung jawab Indonesia dalam mendukung penghapusan penjajahan.

Pemerintah Diminta Mempertimbangkan Ulang

Konser Andrea Bocelli dijadwalkan berlangsung di kompleks Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026 dan JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026, sebagai bagian dari rangkaian Romanza 30th Anniversary World Tour.

Di tengah polemik tersebut, pemerintah dan pihak terkait diharapkan mempertimbangkan secara saksama dampak sosial, sensitivitas masyarakat terhadap penderitaan rakyat Palestina, serta kepentingan bangsa yang lebih luas.

Bagi umat Islam dan masyarakat yang peduli terhadap Palestina, persoalan ini menjadi pengingat bahwa solidaritas kemanusiaan perlu dijaga secara konsisten. Pada saat yang sama, prinsip tabayyun tetap penting agar sikap yang diambil berpijak pada informasi yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Polemik konser Bocelli dengan demikian tidak hanya menyangkut pertunjukan musik dan potensi keuntungan pariwisata, tetapi juga menghadirkan pertanyaan tentang bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepekaan kemanusiaan, ketenteraman sosial, dan komitmen konstitusional untuk menentang penjajahan.

Solidaritas terhadap Palestina dan pertimbangan kemanusiaan, sebagaimana disoroti Ustaz Zaitun Rasmin dalam kapasitasnya sebagai Ketua MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah, perlu menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan terkait rencana konser tersebut. []

Sumber: Minanews.net. Baca selengkapnya di sumber