Prabowo Janji Perbaiki Ekonomi Nasional

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang selama ini berjalan. Dalam sebuah pidato yang disampaikan di Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa filosofi ekonomi yang diterapkan selama ini belum sejalan dengan amanat konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan koreksi besar-besaran untuk kembali ke jalur yang benar demi kesejahteraan rakyat.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 yang digelar di JIExpo, Jakarta, pada Kamis (22/10). Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam melihat realitas ekonomi bangsa saat ini, meskipun hal itu terasa pahit untuk diakui.

"Selama ini, maaf, kita harus berani melakukan koreksi diri. Filosofi ekonomi kita selama ini tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Saya katakan kita harus berani, sekarang saatnya kita bicara apa adanya," ujar Prabowo di hadapan para peserta rapat koordinasi nasional tersebut.

Salah satu poin krusial yang disoroti Presiden adalah ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok. Prabowo mengungkapkan fakta bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah ternyata tidak dirasakan oleh seluruh rakyat, melainkan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok saja. Ia menyebutkan bahwa saat ini, distribusi kekayaan ekonomi hanya berputar di tangan kurang dari satu persen penduduk saja.

Lebih lanjut, Prabowo mengkritik kurangnya kewaspadaan para elite politik dan ekonomi terhadap fenomena "kebocoran" kekayaan negara yang terjadi secara masif. Ia berjanji, di bawah kepemimpinannya, pemerintah akan berkomitmen penuh untuk mengembalikan marwah ekonomi nasional sesuai dengan semangat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang menekankan pada kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Selain masalah domestik, Prabowo juga menyinggung tantangan geopolitik dan upaya pihak-pihak tertentu yang seolah enggan melihat Indonesia tumbuh menjadi negara maju. Ia mencontohkan bagaimana Indonesia sering kali menjadi sasaran kritik internasional, seperti dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Prabowo mengungkapkan adanya ironi di mana negara-negara tertentu mengkritik Indonesia terkait isu lingkungan, padahal perusahaan-perusahaan dari negara tersebut justru menjadi aktor utama penyebab kerusakan. Ia menyebut ada perusahaan asing yang telah beroperasi selama belasan tahun namun berkali-kali melanggar aturan lingkungan tanpa ada sanksi yang tegas.

"Ada indikasi banyak perusahaan asing yang harus bertanggung jawab. Mereka diberi konsesi, sudah belasan tahun, bahkan ada yang sampai 19 kali melanggar aturan, namun tetap beroperasi," tegasnya. Meski belum menyebutkan nama negara secara spesifik, Prabowo berjanji akan mengungkap daftar perusahaan tersebut di waktu yang tepat.

Ia menutup dengan pesan optimisme agar seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun rakyat, tetap solid dalam menghadapi tantangan global demi mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat.

Sumber: Malutpost. Baca selengkapnya di sumber