Konflik Saudi Houthi Ancam Biaya Haji 2027

Ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman berpotensi meningkatkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 sekaligus mengganggu persiapan keberangkatan jemaah Indonesia. Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj memperingatkan risiko kenaikan biaya penerbangan, gangguan pasokan logistik, hingga keterlambatan jadwal, sebagaimana dilansir dari RRI pada Rabu, 21 Oktober 2026. Menurut Mustolih, komponen penerbangan menyumbang sekitar 38,51 persen dari rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027.

Kenaikan harga avtur dan gangguan distribusi berpotensi menambah beban pembiayaan, terutama jika ketegangan regional berlangsung dalam waktu lama. Mustolih menilai situasi keamanan yang memburuk dapat memengaruhi kesiapan penyelenggaraan haji apabila konflik berlanjut hingga Ramadan atau Syawal. Ia juga menyoroti kemungkinan perubahan jadwal keberangkatan jemaah.

"Saat ini, Arab Saudi sudah aktif karena mungkin ancaman demi ancaman terus datang. Kalau ini berlarut-larut sampai bulan Ramadan atau bulan Syawal, maka akan meluas menjadi keterlambatan atau penundaan," ujar Mustolih Siradj, Ketua Komnas Haji.

Selain penerbangan, pasokan kebutuhan jemaah menjadi perhatian karena sejumlah bahan pangan dan kebutuhan lainnya didatangkan dari luar Arab Saudi. Gangguan distribusi internasional dapat memengaruhi biaya pengadaan logistik selama penyelenggaraan ibadah haji. "Sebetulnya bukan hanya avtur saja, tapi juga akan berdampak langsung kepada logistik. Semua kebutuhan-kebutuhan ibadah haji termasuk makanan dan bahan bakunya itu tidak didatangkan dari Saudi, tapi dari luar," ujar Mustolih.

Risiko lainnya berkaitan dengan kontrak layanan yang telah disepakati pemerintah. Menurut Mustolih, pemerintah telah membayarkan uang muka sekitar Rp4 triliun pada Agustus 2026, sehingga perubahan situasi geopolitik dikhawatirkan memengaruhi kesepakatan awal penyelenggaraan haji. "Saya khawatir kontrak-kontrak awal atau MOU yang sudah disepakati tidak berlaku. Padahal kita sudah DP Rp4 triliun bulan Agustus lalu," kata Mustolih.

Ia mengacu pada penyelenggaraan haji 2022, ketika kuota jemaah Indonesia turun menjadi sekitar 100.050 orang akibat pembatasan pascapandemi. Angka tersebut jauh di bawah kuota normal yang mencapai 221.000 jemaah. Pada tahun tersebut, perubahan biaya layanan Masyair untuk jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina disebut menambah beban pembiayaan pemerintah sekitar Rp1,2 triliun.

Pengalaman itu menjadi salah satu gambaran risiko perubahan biaya dalam penyelenggaraan haji. Mustolih juga menyoroti kebutuhan landasan hukum apabila pemerintah hendak menambah subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kepastian regulasi diperlukan agar kebijakan tambahan pembiayaan memiliki dasar hukum yang jelas.

"Komponen biaya yang rencananya dari APBN atau subsidi langsung dari pemerintah kita itu belum ada landasan yuridisnya. Di undang-undang belum ada komponen yang mengafirmasi adanya APBN," ujar Mustolih.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah berupaya menata kuota untuk mendukung pemerataan antrean keberangkatan. Mustolih menilai calon jemaah perlu memperoleh penjelasan sejak dini mengenai kemungkinan perubahan biaya akibat kondisi ekonomi internasional. Ia juga mengingatkan calon jemaah agar menyiapkan dana cadangan untuk kebutuhan darurat dan menjaga kesiapan fisik sebelum menjalani rangkaian ibadah haji.

Sumber: ChatNews.id. Baca selengkapnya di sumber