Penguatan hak warga hingga ART lewat legislasi dalam 2 tahun Prabowo

Jakarta (ANTARA) – Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai bahwa kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat semakin kuat dalam dua tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, pemerintah dalam dua tahun ini menunjukkan kemajuan dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk memperkuat ketahanan pangan hingga memperluas akses pendidikan dan kesehatan.

"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi," kata Sugiat di Jakarta, Senin.

Meski begitu, dia menilai bahwa evaluasi dan perbaikan harus difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas implementasi, dan efektivitas belanja negara.

"Dengan demikian, keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya diukur dari capaian pelaksanaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menilai bahwa stabilitas ekonomi nasional menjadi salah satu modal penting bagi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian global.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang.

"Tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," katanya.

Selain itu, dia mengatakan penguatan sektor pangan juga menjadi bagian penting dari agenda kemandirian nasional. Menurut dia, pemerintah sudah mencapai swasembada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Pemerintah, kata dia, juga menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025. Nilai tukar petani pada September 2026 pun tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

"Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat," katanya.

Selain mengapresiasi, Partai Gerindra juga mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap program yang belum optimal. Pemerataan kesejahteraan, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan.

"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor : Debby H. Mano COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Sumber: ANTARA News Gorontalo. Baca selengkapnya di sumber