Krisis Dana Paksa PBB Pangkas Bantuan Pangan bagi 500.000 Warga Gaza

Gaza, MINA – Program Pangan Dunia untuk PBB (WFP) mengumumkan pemangkasan bantuan pangan bulanan bagi sekitar 500.000 warga Palestina di Jalur Gaza akibat kekurangan dana. Kebijakan tersebut diumumkan pada Senin (19/10), ketika hampir dua pertiga penduduk Gaza masih menghadapi kerawanan pangan akut.

WFP menyatakan jumlah penerima bantuan bulanan akan dikurangi dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang. Pemangkasan hampir sepertiga penerima bantuan itu berlangsung di tengah kebutuhan kemanusiaan yang masih tinggi dan pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan serta upaya pemulihan di Gaza.

Direktur Eksekutif WFP, Carl Skau mengatakan kepada ABC Australia, pengurangan bantuan tersebut disebabkan oleh keterbatasan pendanaan, bukan karena kebutuhan pangan masyarakat menurun atau lembaganya tidak mampu menyalurkan makanan.

Menurut Skau, berkurangnya kontribusi donor tradisional, termasuk Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, turut memperburuk situasi. Kondisi tersebut diperparah oleh kelelahan donor dan berbagai krisis internasional yang bersaing mendapatkan perhatian serta pendanaan.

Pemangkasan juga memengaruhi warga yang masih memenuhi syarat menerima bantuan. Paket makanan bagi penerima bantuan dikurangi hingga setengahnya, sementara dukungan tunai untuk 75.000 keluarga dipotong sebesar 40 persen.

Distribusi makanan siap santap di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau juga dikurangi, dari setiap hari menjadi dua hari sekali.

Pada September, WFP memperingatkan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan dana sebesar 386 juta dolar AS untuk enam bulan guna melanjutkan dukungan bagi sekitar dua juta orang di Gaza dan Tepi Barat.

Skau memperingatkan, pembatasan masuknya barang dan peralatan masih menghambat proses pemulihan. Kondisi tersebut membuat ketahanan pangan masyarakat tetap rapuh dan berisiko kembali memburuk.

Situasi ini semakin mengkhawatirkan menjelang musim dingin. UNICEF melaporkan sekitar 800.000 anak masih mengungsi di Gaza. Banyak di antara mereka tinggal di tenda-tenda atau bangunan rusak tanpa akses memadai terhadap layanan dasar dan perlindungan dari cuaca dingin.

Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, mengecam keputusan pemangkasan bantuan tersebut. Ia menyebut kebijakan itu sebagai “hukuman mati” yang berisiko mempercepat kelaparan dan memperburuk krisis kemanusiaan, terutama bagi anak-anak, perempuan, pasien, dan lansia.

Al-Thawabta menolak alasan keterbatasan pendanaan dijadikan dasar untuk mengurangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ia juga meminta Israel, negara-negara yang mendukungnya, serta komunitas internasional bertanggung jawab atas dampak pembatasan bantuan terhadap warga sipil.

Ia mendesak WFP dan PBB membatalkan pemangkasan tersebut, memastikan ketersediaan dana yang memadai, serta meningkatkan tekanan agar penyeberangan menuju Gaza dibuka. Ia juga menyerukan langkah bantuan darat dan laut yang mendesak untuk memastikan pasokan kemanusiaan dapat menjangkau penduduk Gaza. []

Sumber: Minanews.net. Baca selengkapnya di sumber