Harga Brent Turun dan WTI Menguat di Tengah Konflik Timur Tengah

Pergerakan harga minyak mentah dunia menunjukkan arah berbeda pada Senin, 19 Oktober 2026, ketika ketegangan di Timur Tengah dan gangguan pelayaran meningkatkan ketidakpastian pasokan energi. Dilansir dari Kabarbursa, kontrak Brent melemah tipis, sementara West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat mencatat penutupan tertinggi dalam lebih dari setahun.

Menurut laporan Reuters, harga minyak Brent berjangka turun 0,3 persen menjadi USD109,55 per barel setelah sempat merosot lebih dari USD3 pada awal perdagangan. Sebaliknya, WTI menguat 2,2 persen menjadi USD103,66 per barel, level penutupan tertinggi sejak 15 September 2025.

Kelompok Houthi Yaman menyatakan telah menyerang sejumlah sasaran energi, bandara, dan militer di Arab Saudi pada Senin. Menurut laporan Reuters, target yang disebut mencakup fasilitas Aramco di Yanbu, ladang minyak Shaybah, Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, dan Bandara Abha. Otoritas Saudi belum mengonfirmasi klaim serangan tersebut.

Di kawasan lain, Garda Revolusi Iran menyampaikan bahwa sebuah kapal tanker minyak terbakar dan meledak setelah menabrak ranjau laut di bagian selatan Selat Hormuz pada Minggu sebelumnya. Insiden ini terjadi ketika jalur pelayaran strategis tersebut menghadapi peningkatan ancaman terhadap kapal komersial.

Perusahaan analisis Kpler mencatat aliran minyak mentah melalui Selat Hormuz turun menjadi sekitar 8,5 juta barel per hari pada pekan lalu, dibandingkan lebih dari 20 juta barel per hari pada pekan sebelumnya. Kpler juga melaporkan sedikitnya 10 insiden terkonfirmasi yang melibatkan kapal komersial selama periode tersebut.

Analis SEB Bjarne Schieldrop memperkirakan peningkatan volume ekspor melalui Selat Hormuz mungkin hanya berlangsung sementara. Menurut analisisnya, Iran berpotensi meningkatkan serangan menjelang pemilihan umum Amerika Serikat pada 3 November 2026.

Di tengah ketidakpastian pasokan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut sejumlah sanksi dan tarif terkait ekspor energi Rusia. Kebijakan tersebut menuai kritik dari lawan politik dan sekutu ketika pemerintahannya berupaya menekan harga energi menjelang pemilihan November.

Dalam catatan analisisnya, Gelber and Associates menilai kebijakan itu dapat membuka peluang tambahan pasokan bahan bakar Rusia, tetapi pelaksanaannya masih belum pasti.

"Pengecualian tersebut meningkatkan prospek ekspor bahan bakar Rusia tambahan, tetapi ketidakpastian mengenai implementasi dan durasinya membatasi keyakinan akan peningkatan pasokan yang berkelanjutan," tulis Gelber and Associates dalam sebuah catatan.

Kepala analisis pasar Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, menilai dispensasi tersebut belum menyelesaikan persoalan gangguan pasokan fisik di Selat Hormuz. Serangan terhadap kapal tanker yang masih berlangsung menjadi salah satu faktor yang membatasi dampak kebijakan Washington terhadap pasar energi.

Minyak dari Iran dan Rusia masih mengalir ke pasar internasional meskipun terdapat upaya untuk membatasi ekspor energi kedua negara. Kondisi tersebut turut memengaruhi dampak gangguan pasokan terhadap pasar global, sementara pelonggaran kebijakan terhadap Rusia belum memastikan besarnya tambahan volume minyak yang akan tersedia.

Di sisi produksi, survei Reuters menunjukkan produksi minyak Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) meningkat pada September 2026. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh peningkatan produksi di Arab Saudi dan Irak.

Trump sebelumnya menyatakan kebijakan pelonggaran sanksi diambil demi kepentingan nasional Amerika Serikat ketika pemerintahannya menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan bakar selama beberapa bulan. Sekitar sepekan sebelum kebijakan terbaru diterbitkan, ia juga menandatangani kesepakatan impor diesel dengan Rusia.

Ukraina mengisyaratkan pada akhir pekan sebelumnya bahwa serangan terhadap infrastruktur Rusia akan berlanjut. Kyiv juga menyampaikan keberatan atas meningkatnya jumlah kesepakatan antara Washington dan Moskow, sementara kebijakan Trump mendapat kritik dari sejumlah anggota parlemen Partai Republik maupun Partai Demokrat.

Sumber: Lensa Hukum. Baca selengkapnya di sumber