BPBD Riau Bagikan Pengalaman Penanganan Karhutla di Forum Nasional

PEKANBARU – Pengalaman Provinsi Riau dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu masukan dalam penguatan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat nasional. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Provinsi Riau, Edy Afrizal, dalam Forum Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD se-Indonesia di Provinsi Banten, 13 hingga 15 Oktober 2026.

Edy mengatakan, keberhasilan penanganan karhutla di Riau tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, baik melalui operasi darat maupun udara. Kolaborasi tersebut melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

“Riau sendiri memiliki pengalaman dalam penanggulangan karhutla melalui semua unsur yang terlibat saling bersinergi dan bertanggung jawab,” ujar Edy, Rabu 14 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, Forum Kalaksa BPBD se-Indonesia menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman dan merumuskan langkah penanggulangan bencana yang lebih efektif. Melalui pertemuan tersebut, BPBD Riau juga dapat memperkuat koordinasi dengan daerah lain dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Menurut Edy, keterlibatan BPBD Riau dalam agenda Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kesiapsiagaan bencana. Selain itu, forum tersebut menjadi sarana menyelaraskan strategi penanggulangan bencana daerah dengan kebijakan nasional, mulai dari pencegahan, mitigasi hingga penanganan saat bencana terjadi.

Pertemuan yang dipimpin Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, juga diisi sejumlah agenda, di antaranya aktivasi sirene tsunami, simulasi evakuasi mandiri di tingkat desa, serta diskusi mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD).

Edy berharap, keikutsertaan BPBD Riau dalam kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan kesiapsiagaan yang berkelanjutan dan koordinasi yang semakin baik, upaya pengurangan risiko bencana diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih optimal bagi masyarakat.

Sumber: RRI.co.id. Baca selengkapnya di sumber