Ferry Juliantono Buka Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42

Jakarta, Penguatan ekonomi umat melalui koperasi, keuangan syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf menjadi fokus Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 yang dibuka Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam (SI) Ferry Juliantono bersama Presiden SI Hamdan Zoelva di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/10/2026). Dilansir dari Detikcom, kongres yang berlangsung pada 18-20 Oktober 2026 ini juga membahas kedaulatan pangan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Kongres mengusung tema "Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati" dengan lima pilar kebijakan, yakni ekonomi syariah, koperasi, zakat dan wakaf, ekologi dan keberlanjutan, serta kewirausahaan umat. Agenda tersebut diarahkan untuk memperluas kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan kontribusi SI bagi bangsa.

Sejumlah pejabat menghadiri kegiatan ini, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Utusan Khusus Presiden Muhammad Mardiono, Wakil Gubernur Surabaya Emil Elestianto Dardak, Wakil Menkop Farida Farichah, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amirsyah Tambunan, dan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari.

Ferry mengapresiasi tingginya partisipasi peserta. Menurut dia, belasan ribu orang tidak tertampung di dalam gedung penyelenggaraan kongres, yang dinilainya menunjukkan besarnya antusiasme terhadap gerakan Syarikat Islam.

Ferry menyatakan organisasi akan menggerakkan seluruh cabang untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan ekonomi dan sosial.

"Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin," tegas Ferry Juliantono, Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam.

Dalam pelaksanaan lima pilar tersebut, SI mendorong pendirian koperasi pendukung pesantren, koperasi pembiayaan syariah, serta koperasi berbasis masjid dan tempat ibadah. Pengelolaan zakat dan wakaf juga diarahkan agar lebih produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Di sektor ekonomi syariah, Ferry menjelaskan bahwa SI berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus memperluas akses permodalan bagi pengusaha muslim. Langkah tersebut ditujukan untuk memperbesar peran pelaku usaha dalam perekonomian nasional.

Ferry menilai jumlah umat Islam di Indonesia dan sejarah panjang organisasi menjadi modal bagi pengembangan gerakan ekonomi tersebut.

"Potensi yang dimiliki sangat besar, mengingat jumlah umat muslim di Indonesia serta sejarah panjang perjuangan SI," kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam.

Ia juga mengaitkan agenda kongres dengan perjalanan organisasi yang berawal dari Syarikat Dagang Islam dan berkembang menjadi gerakan ekonomi sekaligus kebangsaan.

"Sejarah panjang ini menjadi modal untuk membuktikan bahwa dakwah ekonomi bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata mewujudkan kemandirian umat," tegas Ferry Juliantono, Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam.

Presiden SI Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa Surabaya dipilih untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa. Kota tersebut juga menjadi lokasi Kongres Pertama SI pada Januari 1913, yang dihadiri sedikitnya 15.000 orang.

Hamdan menyebut pendirian Koperasi Setia Usaha dan Asuransi Bumi Putra 1912 sebagai bagian dari sejarah upaya organisasi membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Menurut dia, koperasi memiliki peran sosial yang melampaui kegiatan usaha semata.

"Koperasi bukan sekadar usaha mencari untung, melainkan wujud solidaritas. Inilah yang kita kembangkan kembali saat ini," tegas Hamdan Zoelva, Presiden Syarikat Islam.

Hamdan menegaskan perjuangan SI berlandaskan Sosialisme Islam, kebersamaan, keadilan, dan kerakyatan yang bersumber dari ajaran agama. Ia juga menempatkan nilai agama dan kebangsaan sebagai unsur yang saling berkaitan, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan cita-cita SI dan Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan tersebut, menurut dia, menekankan pemulihan kedaulatan pangan serta pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

Zulkifli juga menyoroti peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi.

"Inilah bukti nyata perjuangan mewujudkan kemerdekaan sejati: kekayaan bangsa kembali ke rakyat, petani dan nelayan tidak lagi miskin, dan kedaulatan pangan benar-benar tercapai," ucap Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Sumber: bsinews.id. Baca selengkapnya di sumber